Pilot Susi Air Tak Kunjung Bebas, PM Selandia Baru Sepakati Pendekatan Persuasif
Pemerintah RI terus berupaya membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, seperti melalui tokoh adat dan gereja.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·3 menit baca
BPMI SETWAPRES
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat bertemu Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon di Speaker's Lounge New Zealand Parliament Buildings, Selasa (27/2/2024),
JAKARTA,KOMPAS — Masih disanderanya pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru, Kapten Philip Mark Mehrtens, oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua menjadi salah satu materi pembahasan dalam pertemuan bilateral antara Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Speaker's Lounge New Zealand Parliament Buildings, Selasa (27/2/2024). Luxon disebut sepakat agar pendekatan persuasif diutamakan dalam upaya pembebasan Philip.
”Saya sampaikan bahwa Indonesia berkomitmen membebaskan [sandera], cuma kita lebih mengutamakan keselamatan dari pilot itu sehingga kita melakukannya dengan cara persuasif untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan,” ujar Wapres Amin seusai pertemuan tersebut.
Wapres menyebutkan bahwa PM Luxon mengapresiasi keputusan Pemerintah Indonesia tersebut. ”Dan beliau [PM Luxon] setuju bahwa pendekatannya harus persuasif karena ini hal-hal yang sensitif,” lanjutnya.
Mehrtens telah disandera KKB di Papua sejak 7 Februari 2023. Kelompok bersenjata dari faksi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pimpinan Kogoya menculik Mehrtens saat pesawat komersial kecil milik Maskapai Susi Air yang ia kemudikan diserbu kelompok tersebut saat mendarat.
Foto pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang di tengah KKB di Papua, sejak tanggal 7 Februari 2023.
Lokasi penyerbuan itu adalah landasan pacu di Distrik Paro, daerah pegunungan terpencil di Nduga, Papua Pegunungan. Kelompok TPNPB menuntut Indonesia mengakui kemerdekaan Papua sebagai imbalan atas pembebasan Mehrtens. Kelompok itu mengancam akan menembak Mehrtens jika pembicaraan mengenai kemerdekaan Papua ditolak.
Sehari setelah penyanderaan itu, Pemerintah Indonesia langsung menyampaikan notifikasi kepada Kedutaan Besar (Kedubes) Selandia Baru di Jakarta dan memberikan akses misi kekonsuleran sejak 12 Februari 2023.
Hingga kini, Pemerintah Indonesia terus berupaya membebaskan sandera melalui pendekatan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Papua. ”Saya sampaikan menggunakan tokoh adat dan gereja di Papua yang kita gunakan dan beliau [PM Luxon] sangat mengapresiasi,” ucap Wapres Amin.
Pertemuan antara Wapres Ma’ruf Amin dan PM Selandia Baru tersebut berlangsung 25 menit. Pejabat yang hadir mendampingi PM Selandia Baru adalah Foreign Policy Advisor Mark Talbot, Deputy Secretary Americas and Asia Group Deborah Geels, Divisional Manager South and South East Asia Division Joanna Kempkers, dan Senior Policy Officer Rebecca Wood.
Tampak pilot pesawat Susi Air, Philip Merthens, yang disandera kelompok Egianus Kogoya di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, sejak 7 Februari 2023. Philip berkewarganegaraan Selandia Baru.
Sementara Wapres didampingi Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje S, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Koordinator Fungsi KBRI Lucky Saud.
Awal Februari lalu, para tokoh bangsa dan agama juga menyerukan pembebasan Phillip Mark Mehrtens yang sudah setahun disandera KKB. Pelepasan sandera itu diharapkan segera dilakukan dengan tanpa syarat, dalam keadaan sehat, serta secara damai.
Seruan itu disampaikan para tokoh bangsa, tokoh agama, dan masyarakat sipil untuk menyikapi satu tahun penyanderaan pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens. Para tokoh itu, antara lain, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Marzuki Darusman, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis-Suseno, Ketua Umum Persekutuan Gereja di Indonesia Pendeta Gomar Gultom, Ketua PP Muhammadiyah Muhammad Busyro Muqoddas, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Alissa Wahid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, serta Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri.
Usman Hamid menyampaikan, para tokoh merasa prihatin dengan situasi kemanusiaan di Papua, khususnya penyanderaan terhadap pilot Susi Air yang berlarut-larut. Penyanderaan tersebut telah membuat banyak eskalasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi.
