Intensif Temui SBY, Prabowo Dinilai Berupaya Imbangi Jokowi

Dinilai mulai terpecah, partai anggota Koalisi Indonesia Maju mengklaim tetap solid, lebih kuat dari baja atau titanium.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, bersama dengan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berada di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, Selasa (26/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Tingginya intensitas pertemuan antara calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ditengarai sebagai upaya membangun aliansi politik baru setelah Pemilihan Presiden 2024. Ada kecenderungan bahwa Prabowo ingin membangun koalisi pemerintahan yang tidak didominasi oleh pengaruh salah satu pihak, termasuk Presiden Joko Widodo.

Setelah keluar hasil hitung cepat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dari sejumlah lembaga survei, Prabowo Subianto menemui beberapa elite. Selain bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya, Prabowo juga menemui Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sepekan terakhir, ada dua pertemuan antara Prabowo dan Yudhoyono.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pertemuan terbaru terjadi di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/2/2024) malam. Prabowo yang masih menjabat Menteri Pertahanan menemui Yudhoyono di kediamannya itu. Pekan sebelumnya, Sabtu (17/2/2024), atau tiga hari setelah pemungutan suara, Prabowo juga menyambangi Yudhoyono di Museum dan Galeri SBY-Ani Yudhoyono, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Baca juga: Paling Intensif, Prabowo Dua Kali Temui SBY Pascapemilu

KOMPAS/INGKI RINALDI

Firman Noor

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, hubungan antara Prabowo dan Yudhoyono setelah keluar hasil hitung cepat Pilpres 2024 terlihat semakin dekat. Di antara banyak tokoh lain yang berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yudhoyono menjadi yang paling sering ditemui oleh Prabowo.

Dari sejumlah pertemuan itu, menurut Firman, ada indikasi bahwa Prabowo tengah mempersiapkan aliansi politik yang benar-benar dapat berada di bawah kendalinya saat pemerintahan baru terbentuk nantinya. Langkah itu dinilai penting untuk mengimbangi pengaruh dari luar, tidak terkecuali pengaruh Presiden Jokowi terhadap partai-partai politik (parpol) anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).

”Ada tendensi Prabowo sedang membangun balance of power (keseimbangan kekuasaan) di dalam kubu pengusungnya. Hal itu penting supaya dia benar-benar bisa menjadi leader (pemimpin) ketimbang hanya pelaksana keinginan Jokowi (Presiden Jokowi),” kata Firman saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (25/2/2024).

Pencalonan Prabowo-Gibran selama ini tidak terlepas dari rumor adanya dukungan dari Presiden Jokowi. Kendati tidak ada pernyataan resmi dari Presiden mengenai preferensinya, gerak-gerik Jokowi dinilai sejumlah pihak menunjukkan dukungan untuk Prabowo-Gibran.

Apalagi, Gibran merupakan putra sulung Jokowi. Pencalonannya didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres dan cawapres yang kontroversial.

Baca juga: Putusan MKMK Pertaruhan Marwah Mahkamah Konstitusi

DOKUMENTASI HUMAS PAN

(Dari kiri) Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono saat menghadiri Silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4/2023). Kelima ketua umum parpol tersebut sepakat bahwa pembentukan koalisi besar penting untuk kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

Menurut Firman, pengaruh Jokowi tidak hanya mewujud dari keberadaan Gibran sebagai cawapres. Pengaruh Jokowi juga terasosiasi dengan sejumlah parpol anggota KIM yang merupakan bagian dari pemerintahan. Koalisi pengusung Prabowo-Gibran itu terdiri dari sembilan parpol yang sebagian besar di antaranya merupakan bagian dari pemerintahan, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Ada tendensi Prabowo sedang membangun balance of power di dalam kubu pengusungnya. Hal itu penting supaya dia benar-benar bisa menjadi leader ketimbang hanya pelaksana keinginan Jokowi.

Dari enam parpol yang ada di pemerintahan, Demokrat merupakan yang paling baru bergabung. Parpol yang selama lebih dari sembilan tahun berada di luar pemerintahan itu masuk ke koalisi pemerintahan seiring dengan pengangkatan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN), pekan lalu.

Baca juga: Rona Bahagia AHY Setelah Sembilan Tahun Meninggalkan Istana...

Oleh karena itu, ada nuansa pembentukan dua kubu di KIM berdasarkan kuatnya pengaruh Jokowi. Pengaruh Jokowi terhadap parpol-parpol lain KIM seperti Golkar dan PAN dinilai lebih kuat dibandingkan Demokrat. Demokrat pun memiliki rekam jejak sebagai oposisi Presiden sehingga lebih memungkinkan untuk dijadikan rekan oleh Prabowo dan Gerindra agar pemerintahannya nanti tidak dikendalikan oleh Jokowi.

”Prabowo sebagai orang yang (akan) berkuasa harus punya kaki di mana-mana, sehingga dia akan muncul sebagai kekuatan politik utama dan punya bargaining position,” kata Firman.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Meski perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2024 masuk papan bawah, menurut Firman, hal itu tidak menjadi masalah besar bagi Prabowo. Berapa pun kekuatan yang ada di parlemen, itu akan membantu Gerindra untuk menyeimbangkan kekuatan dengan parpol anggota KIM lainnya. Kekuatan tambahan itu juga penting bagi Prabowo untuk mengumpulkan pihak-pihak yang dapat dia percaya.

Kompas telah menanyakan soal pertemuan Prabowo dengan Yudhoyono yang semakin intens kepada dua Wakil Ketua Umum Gerindra, yakni Rahayu Saraswati dan Habiburokhman. Namun, hingga Minggu sore, keduanya tidak merespons pertanyaan melalui pesan singkat ataupun panggilan telepon.

Tetap solid

Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad H Wibowo mengatakan, ada oknum tertentu yang menyebar banyak kabar bohong, termasuk isu mengenai friksi di internal KIM. Menurut dia, KIM tetap solid, bahkan menyambut baik bergabungnya Demokrat ke koalisi pemerintahan.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (dari depan kiri ke kanan) foto bersama dengan para pengurus partai politik yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Bahkan, jika pertemuan Prabowo dengan Yudhoyono dianggap sebagai hal yang membenarkan kabar friksi di KIM, kenyataannya Jokowi melakukan kunjungan kerja bersama Agus Harimurti setelah menjadi Menteri ATR ke Sulawesi Utara. ”Faktanya, koalisi Prabowo-Gibran itu lebih solid dari baja dan titanium terkuat sekalipun,” ungkap Drajad.

Baca juga: Hari Pertama Jadi Menteri, AHY Langsung Kunjungi Sulawesi Utara

Dradjad mengatakan, untuk rekan-rekan dari kubu pasangan calon lain, kompetisi telah usai. Ia pun mengajak semua pihak kembali bersatu untuk memperkuat rajutan kebangsaan.

”Kompetisi sudah usai. Ayo, kita perkokoh rajutan kebangsaan Indonesia. Apalagi Pak Prabowo sebagai capres sudah berkali-kali secara terbuka mengundang semuanya untuk bersama-sama membangun Indonesia,” katanya.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno tidak berkomentar banyak saat ditanya mengenai potensi friksi di internal KIM. Ia menegaskan, semua parpol koalisi saat ini fokus mengawal rekapitulasi suara Pilpres 2024 di semua daerah.