Hari Pertama Jadi Menteri, AHY Langsung Kunjungi Sulawesi Utara

Selain kunjungan kerja pada hari pertama, AHY juga sudah menjadwalkan untuk safari dengan menteri lainnya.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (kedua dari kiri) memimpin rapat petinggi kementerian di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bergegas melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, pada hari pertama menjabat sebagai menteri. AHY bakal meresmikan bendungan, blusukan, dan bagi-bagi sertifikat tanah untuk masyarakat setempat.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat itu baru saja dilantik sebagai menteri pada Rabu (21/2/2024) menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebelum berangkat ke Sulawesi Utara, Kamis (22/2/2024), AHY memimpin rapat yang diikuti pejabat tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Saat rapat pimpinan baru berlangsung sekitar 10 menit selepas pukul 09.30, AHY buru-buru menyudahi karena harus mengejar jadwal pesawat terbang pukul 10.40 di Bandara Soekarno-Hatta. Ia perlu menghadiri undangan peresmian Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, bersama Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Rona Bahagia AHY Setelah Sembilan Tahun Meninggalkan Istana...

Menurut AHY, pesawat yang mengakomodasi penerbangan ke Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, itu hanya ada hari ini pukul 10.40. Oleh karena itu, rapat pimpinan tidak bisa dia ikuti hingga selesai. Namun, rapat tetap dapat dilanjutkan dengan arahan dari Wakil Menteri Raja Juli Antoni.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan oleh Agus Harimurti Yudhoyono yang dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Sebelum berangkat, AHY memberikan pesan dan instruksi kepada jajaran kementerian yang dipimpinnya. ”Saya sudah titip pesan kepada wamen dan sekretaris jenderal, tolong tetap dijalankan rapat pimpinan ini. Saya ingin mendapatkan resumenya. Kalau sudah ada (catatannya), saya akan mempelajari sambil jalan segera setelah kegiatan selesai di Sulawesi Utara,” ujarnya.

Baca juga: Agus Yudhoyono, Memijak Lorong Terang Politik?

Secara spesifik, AHY meminta garis besar isu krusial dan program yang tengah berjalan di setiap direktorat jenderal, mulai target, kendala, hingga solusi. Ada pula rancangan kerja untuk 100 hari pertama yang mencakup target pendataan 120 juta bidang tanah lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Saya sudah titip pesan kepada wamen dan sekretaris jenderal, tolong tetap dijalankan rapat pimpinan ini.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Ketua Serikat Petani Minahasa Tenggara Jansen Matandatu (66, kiri) dan salah satu anggota serikat, Arfat Sawotong, menunjukkan peta redistribusi lahan eks hak guna usaha di Desa Mangkit, Kecamatan Belang, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Selasa (9/1/2024). Sebanyak 1.050 sertifikat dengan luasan 444,46 hektar diberikan kepada warga antara akhir 2018 dan awal 2019.

Saat di Jakarta berlangsung rapat pimpinan, AHY di Sulawesi Utara bakal menyerahkan sertifikat tanah dan berdialog dengan masyarakat setempat. Hal ini sebagai upaya belanja masalah dan langkah konkret yang dapat dilakukan Kementerian ATR/BPN di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

”(Hal ini) karena memang habitat kami ini bekerja di lapangan, menyapa langsung masyarakat, dan saya rasa itu yang paling efektif. Mendengarkan langsung keluhan atau harapan, itu bisa, bukan hanya menginspirasi, (tetapi) menggerakkan sekaligus mempercepat,” tambahnya.

Safari kementerian

Berbagai target capaian harus mampu diselesaikan dalam delapan bulan masa jabatannya. Oleh karena itu, menurut AHY, dirinya memahami tidak dapat bekerja sendiri, khususnya dalam penyelesaian berbagai konflik sengketa tanah. Ia sadar arti penting keterlibatan kementerian dan pihak terkait lainnya.

Prioritas utama AHY adalah safari menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk hubungan koordinasi. Setelah itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, pihak kepolisian, hingga Kejaksaan Agung.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) bersalaman dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat berpamitan seusai bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2023).

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto berpesan kepada AHY agar memberantas mafia tanah. Pemberantasan mafia tanah dinilai harus menjadi fokus utama kepemimpinan AHY, khususnya lewat metode sertifikasi tanah secara masif.

”Mafia tanah fokus yang utama, tetap gebuk mafia tanah, tidak usah takut. Praktik itu bisa ditekan lewat program sertifikasi, program pendaftaran tanah. Itu kunci menggebuk mafia tanah,” katanya, Rabu.

Baca juga: Jalan Terjal AHY Raih Kursi Menteri

Selain itu, Hadi juga meminta AHY untuk melanjutkan program Kementerian ATR yang tengah berjalan. Misalnya, pembagian sertifikat bagi masyarakat melalui PTSL. Adapun target 120 juta bidang PTSL diharapkan dapat dicapai.

Ada pula kelanjutan dari proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam Satu Naskah. Menurut dia, hal ini penting untuk memfasilitasi perdagangan karbon.

”Kemudian, berikutnya, adalah badan bank tanah juga harus segera dilanjutkan guna mencapai target-target. Sebab, badan bank tanah berperan untuk kepentingan investasi dan kepentingan rakyat. Itu yang saya sampaikan ke Pak AHY,” kata Hadi.