AHY Janji Bela Rakyat Kecil yang Tanahnya Diserobot Pengembang
AHY berjanji akan membela rakyat kecil yang haknya diserobot pengembang atau dirugikan mafia tanah. Ini perlu bukti.
Oleh
NINA SUSILO
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kendati masa kerjanya hanya tersedia delapan bulan ke depan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono meyakinkan akan membela rakyat kecil yang hak atas tanahnya diserobot pengembang atau dirugikan mafia tanah. Kasus-kasus sengketa tanah akan dilihat secara utuh.
Hal itu disampaikan AHY seusai mengunjungi Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres di Jakarta, Sabtu (24/2/2024).
Wapres menyampaikan banyaknya masalah pertanahan yang dihadapi warga. Salah satunya pengaduan warga terkait penyerobotan tanah oleh pengembang. Nasib warga tersebut pun tak menentu.
AHY mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan melihat kasus-kasus sengketa tanah secara utuh, bukan terburu-buru dan gegabah.
”Seperti yang dicanangkan menteri sebelumnya, kita ingin tegas. Jangan sampai ada siapa pun yang mempermainkan hukum di negeri kita, termasuk di urusan pertanahan. Kalau ada rakyat berhadapan dengan mafia tanah, sudah pasti kementerian ATR akan berpihak kepada rakyat, akan membela rakyat kecil, jangan sampai hak mereka diinjak, apalagi masyarakat rentan,” tuturnya.
Sehari setelah dilantik, Kamis (22/2/2024), AHY langsung melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara untuk mendampingi Presiden Jokowi. Dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi hingga Jumat (23/2/2024), AHY tampak mengikuti semua rangkaian kegiatan Presiden di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Bitung.
AHY menyempatkan bersilaturahmi dan meminta nasihat Wapres, Sabtu (24/2/2024), karena keesokan harinya, Wapres akan melakukan kunjungan kerja ke Selandia Baru.
AHY mengatakan akan segera menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto karena Kementerian ATR/BPN ada dalam koordinasi Airlangga. ”Ini menjadi bagian ikhtiar bersama untuk menuntaskan permasalahan di bidang pertanahan sekaligus pembangunan bersama kementerian lainnya,” tuturnya.
AHY sebagai Menteri ATR/BPN memiliki banyak pekerjaan rumah, terutama untuk menyelesaikan redistribusi tanah dan konflik di lokasi prioritas reforma agraria (LPRA).
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2023 menyebutkan ada 2.939 letusan konflik yang meliputi 6,3 juta hektar lahan dan 1,759 juta keluarga korban selama kurun waktu 2015-2023. Dari 851 lokasi yang menjadi prioritas reforma agraria, capaian redistribusi tanah dan penyelesaian konflik baru mencapai 21 LPRA dengan total 5.400 hektar untuk 7.690 keluarga.
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika berharap AHY bisa merampungkan percepatan agenda reforma agraria. Salah satunya, Satuan Tugas Percepatan Redistribusi Tanah pada LPRA dan Penyelesaian Konflik Agraria perlu digerakkan kembali.
Sementara itu, Presiden Jokowi, seperti disampaikan seusai pelantikan, lebih mendorong AHY menyelesaikan sertifikat elektronik, hak guna usaha perdagangan karbon, dan sertifikasi lahan.