Kota Palangkaraya dikepung mafia tanah. Perlu penegakan hukum yang maksimal juga upaya penertiban adiminstrasi pertanahan.

Menko Polhukam Mahfud MD menggagas sejumlah terobosan untuk atasi masalah tanah yang semakin meningkat pengaduannya, di antaranya membentuk Pengadilan Agraria. Payung hukum yang akan digunakan adalah terbitkan perppu.

Sulitnya membongkar mafia tanah diutarakan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni dalam obrolan bersama Budiman Tanuredjo di Back To BDM.

Mafia tanah masih berkeliaran di Tanah Air dan meresahkan masyarakat. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk memberantasnya.

Sejumlah aktivis dan warga meminta Mahkamah Agung secara tegas menegakkan hukum pada praktik mafia tanah yang kemudian diikuti dengan penyimpangan hukum yang sering terjadi di Indonesia.

Mantan Kepala Kantor Pertanahan Lebak, pegawai honorer, dan calo tanah beserta anaknya terlibat kongkalikong pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp 15 miliar.

Nasib petani di negeri agraris ini masih terpinggirkan. Pertunjukan teater ”Bedol Desa: Ode Tanah II” mencoba menjembatani kisah mereka jungkir balik menjaga ketahanan pangan dan masa depan lingkungan.

Menjadi korban praktik pemalsuan sertifikat tanah oleh mafia tanah sama halnya dengan ”mimpi buruk”. Individu dan keluarga pemilik sertifikat tanah harus menjaga dengan benar sertifikat tanahnya.