Sambangi Mahfud, Hadi Peroleh Gambaran Masalah di Kemenko Polhukam
Hadi Tjahjanto mendapat gambaran dari Mahfud MD terkait persoalan BLBI, revisi UU MK, dan kasus pelanggaran HAM berat.
Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto bertemu dengan Mahfud MD, pejabat sebelumnya di kementerian tersebut. Beberapa persoalan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, dibahas dalam pertemuan tersebut.
Sebelum bertemu dengan Mahfud, Hadi terlebih dahulu bersilaturahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di kantor PBNU, Jakarta. Selanjutnya, Hadi tiba sekitar pukul 11.08 dan langsung disambut di depan gerbang rumah Mahfud di Jakarta, Kamis (22/2/2024). Hadi dan Mahfud kemudian melakukan pertemuan tertutup hingga sekitar pukul 12.00.
”Tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan di Kementerian Polhukam,” kata Hadi seusai bertemu Mahfud.
Hadi menuturkan, ia sudah lama bekerja sama dengan Mahfud, yakni sejak menjadi Panglima TNI, seperti menangani permasalahan di Papua. Ketika menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi juga telah berkoordinasi dengan Mahfud terkait persoalan pertanahan.
Hadi mengatakan, dirinya sudah diberikan gambaran dan arahan oleh Mahfud terkait persoalan di Kemenko Polhukam. Namun, Hadi enggan menjelaskan arahan tersebut secara rinci.
Arahan dimaksud, di antaranya, terkait dengan penyelesaian dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan pemenuhan hak bagi korban kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.
Tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan ’pending matter’ yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan di Kementerian Polhukam.
Menurut Hadi, saat ini sudah ada peta jalan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Kemenko Polhukam. Jika ada persoalan yang belum selesai dalam waktu delapan bulan, dapat diselesaikan oleh menteri berikutnya. Ia juga memastikan kondisi Indonesia aman dan damai pascapemilu.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan, semua urusan yang ia kerjakan dengan Hadi selama ini berjalan lancar. Padahal, ada kesan orang sipil sulit mengoordinasikan pihak militer.
Mahfud pun mengapresiasi Hadi. ”Jadi, saya sangat senang dengan Pak Hadi. Orangnya saleh juga. Saya selalu bercerita. Dulu orang itu kalau sama tentara takut, dianggap enggak sembahyang. Beliau rajin sembahyang kalau perjalanan dengan saya ke mana-mana. Waktunya shalat, shalat bersama. Jadi, kesannya baguslah. Dan, saya percaya Pak Hadi bisa menjalankan tugas di kemenko-an,” kata Mahfud.
Mahfud mengaku tidak memberikan kiat-kiat khusus kepada Hadi dalam menangani persoalan di Kemenko Polhukam. Ia sudah tahu bahwa Hadi sangat cakap dalam menyelesaikan tugasnya.
Mahfud hanya memberikan substansi terkait permasalahan yang ada di Kemenko Polhukam. Namun, ia tidak menjelaskan substansi permasalahan tersebut secara detail kepada wartawan.
Seperti diketahui, Mahfud memutuskan mundur dari posisi Menko Polhukam pada awal Februari 2024 karena mengikuti Pemilihan Presiden 2024. Selanjutnya, untuk sementara, posisi Pelaksana Tugas Menko Polhukam dijabat oleh Tito Karnavian.
Berikutnya, Hadi dilantik menjadi Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Hadi menduduki jabatan ini selama delapan bulan hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Oktober 2024.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memilih Hadi sebagai Menko Polhukam karena berpengalaman pernah menjadi Panglima TNI. Menurut Presiden, Hadi siap mengatasi hal berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan. Ia telah berpesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban serta dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia.