Dari Perindo hingga PSI, Partai Nonparlemen Sulit Tembus ke Senayan

Lima parpol nonparlemen diperkirakan kembali gagal menempatkan kadernya di DPR.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Deretan bendera partai politik terlihat masih terpasang di tepian tembok Jembatan Layang Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik nonparlemen diperkirakan masih sulit menempatkan kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil hitung cepat Litbang Kompas menunjukkan, tidak satu pun partai nonparlemen yang memperoleh suara di atas ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen dari total suara nasional. Selain karena tingginya tingkat persaingan, mahalnya biaya politik ditengarai menjadi kendala.

Mengacu hasil hitung cepat Litbang Kompas hingga Jumat (16/2/2024) pukul 15.30,dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024, terdapat 10 parpol dengan raihan suara di bawah 4 persen. Hitung cepat dilaksanakan di 2.000 tempat pemungutan suara (TPS) sampel dengan margin of error +/- 1 persen.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Satu dari 10 parpol yang diperkirakan meraih suara di bawah 4 persen adalah parpol parlemen, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan raihan 3,88 persen suara. Empat lainnya merupakan parpol yang baru pertama kali mengikuti pemilu, yakni Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang meraih 0,84 persen, Partai Buruh 0,68 persen, Partai Ummat 0,48 persen, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dengan raihan 0,22 persen.

Sementara lima sisanya adalah parpol nonparlemen, yakni parpol yang tidak memiliki kursi di DPR dan sudah pernah mengikuti pemilu sebelumnya. Kelima partai itu adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meraih 2,81 persen suara, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan 1,38 persen, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 0,83 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) 0,39 persen, dan Partai Garuda 0,30 persen.

Dengan raihan itu, lima parpol nonparlemen kembali gagal melaju ke Senayan, tempat anggota DPR berkantor. Sebab, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur, ambang batas parlemen 4 persen. Hanya partai-partai politik yang meraih minimal 4 persen suara sah nasional dalam Pemilu 2024 yang akan diikutkan dalam penghitungan kursi di DPR.

Menanggapi hasil hitung cepat itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor mengakui partainya memang kesulitan menembus ambang batas parlemen. Selain karena banyaknya partai yang ikut kontestasi, anggaran PBB untuk kampanye juga sangat terbatas.

”Kesulitan itu terasa setelah verifikasi faktual oleh KPU. Kompetisinya kian ketat. Saat kampanye saja, alat peraga kampanye PBB dan calon legislatif sangat kurang sekali. Butuh dana kampanye yang besar, tetapi itulah sistem demokrasi Indonesia,” ujar Afriansyah saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Meskipun demikian, PBB masih berharap bisa lolos ke Senayan. Saat ini, Afriansyah beserta kader tengah mengumpulkan hasil penghitungan suara yang tercantum dalam formulir C. Hasil dari saksi-saksi di setiap TPS. Dengan demikian, PBB bisa memastikan jumlah suara riil yang didapatkan.

Kesulitan itu terasa setelah verifikasi faktual oleh KPU. Kompetisinya kian ketat. Saat kampanye saja, alat peraga kampanye PBB dan calon legislatif sangat kurang sekali. Butuh dana kampanye yang besar, tetapi itulah sistem demokrasi Indonesia.

Senada dengan PBB, meski sudah pernah mengikuti pemilu sebelumnya, Partai Perindo juga kesulitan menembus ambang batas parlemen 4 persen. Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq menjelaskan, untuk dapat meraih minimal 4 persen suara sah nasional dibutuhkan infrastruktur partai yang kuat serta calon anggota legislatif (caleg) yang berkapasitas dan mumpuni.

”Usaha partai nonparlemen tentu tidak sama seperti partai pemenang (parlemen). Politik tidak instan dan perlu proses. Kami sudah memaksimalkan kemampuan partai untuk menembus parlemen,” ucapnya.

Baca juga: Hasil Survei Litbang ”Kompas”: PDI-P Unggul, Partai Golkar Membayangi

Saat ini, kata Rofiq, Perindo masih harus menunggu rekapitulasi suara berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, data yang diunggah ke aplikasi sistem rekapitulasi suara (Sirekap) masih banyak galat dan kesalahan baca.

Karena itu, menurut Rofiq, hasil hitung rekapitulasi sementara dalam aplikasi Sirekap dan hitung cepat tidak bisa menjadi acuan. Apalagi, laporan yang diterima Perindo dari para pengurus partai di daerah menunjukkan kemungkinan Perindo dapat meraih minimal 4 persen suara sah nasional.

”Jadi, intinya kami masih menunggu rekapitulasi internal dan rekapitulasi KPU secara manual pada waktunya nanti,” katanya.

Sementara itu, anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagoes Oka, menuturkan, hasil hitung cepat Litbang Kompas berbeda dengan hitung cepat internal PSI. Partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, itu juga masih optimistis dengan perolehan suara untuk bisa tembus ke Senayan.

Selain itu, seluruh kader juga sudah diminta mengawal suara PSI dalam penghitungan di setiap tingkatan, dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, hingga KPU nantinya. ”Kami masih optimis. Quick count internal kami sudah masuk 4 persen, tepatnya 4,2 persen,” tambahnya.

Baca juga: Kemungkinan PSI Tak Tembus di DPR, Presiden Panggil Raja Juli Antoni ke Istana