Konsolidasi Pengawas Pemilu, Mencari Pemimpin Bukan Pilihan Pemerintah

Bawaslu bersama lembaga pemantau berkonsolidasi mewujudkan integritas Pemilu 2024, mencari pemimpin pilihan rakyat.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Badan Pengawas Pemilu dan Gerakan Nurani Bangsa membacakan empat poin seruan terkait pelaksanaan pemilu saat acara Konsolidasi Pemantau Pemilu Mewujudkan Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa (13/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Sehari menjelang pemungutan dan penghitungan suara, Selasa (13/2/2024), di Jakarta, Badan Pengawas Pemilu bersama dengan 158 lembaga pemantau yang telah terakreditasi menyelenggarakan konsolidasi bersama mewujudkan integritas pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. Tujuannya untuk mendapatkan pemimpin yang dipilih rakyat, bukan oleh pemerintah.

Konsolidasi dilakukan guna memastikan seluruh lembaga pemantau akan memantau pemungutan suara sekaligus memastikan ada laporan yang akan disampaikan kepada publik nantinya. Lembaga pemantau pemilu yang terakreditasi dan hadir di kantor Bawaslu di antaranya Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Komite Independen Pemantau Pemilu, Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu, Asosiasi Pengajar Politik dan Kebijakan, serta Democracy and Electoral Empowerment Partnership.

Koodinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya akan melakukan penindakan tegas terhadap berbagai potensi kecurangan di hari pemungutan dan penghitungan. Pelanggaran bisa berupa administrasi hingga politik uang.

”Hari pungut hitung adalah hari di mana soal politik uang bisa dikenakan (pidana), tidak lagi pada peserta pemilu, tim pelaksana atau pelaksana kampanye, tetapi juga setiap orang,” ujarnya.

Baca juga: Pemantau Pemilu Menghadapi Tantangan Zaman...

Selain dihadiri perwakilan lembaga pemantau yang telah terakreditasi di Bawaslu, kegiatan konsolidasi juga dihadiri beberapa anggota Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yakni mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mantan unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif, dan Franz Magnis-Suseno.

Soal politik uang, Lolly mengingatkan semua pihak untuk tidak mencederai demokrasi. Begitu pula dengan pelanggaran administrasi harus diantisipasi. Dia mencontohkan soal ketidaktepatan tata cara dan prosedur serta mekanisme yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hari pungut hitung adalah hari di mana soal politik uang bisa dikenakan (pidana), tidak lagi pada peserta pemilu, tim pelaksana atau pelaksana kampanye, tetapi juga setiap orang.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Badan Pengawas Pemilu dan Gerakan Nurani Bangsa siap menjawab pertanyaan awak media di sela-sela Konsolidasi Pemantau Pemilu Mewujudkan Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Pada Pemilu 2024, lanjut dia, seluruh anggota KPPS yang berjumlah tujuh orang telah mendapat bimbingan teknis (bimtek). Kondisi ini berbeda dengan Pemilu 2019, hanya 1-2 orang yang mendapatkan bimtek. Namun, bagi Bawaslu, ini tetap menjadi kerawanan yang bisa berdampak luas.

”Misalnya surat suara tidak ditandatangani oleh ketua KPPS maka dia melanggar. Dalam konteks ini, ketepatan tata cara menjadi hal yang harus diawasi. Selain itu, akurasi data pemilih. Data pemilh ini punya potensi disalahgunakan karena mereka-mereka yang sudah meninggal tidak secara otomatis bisa dicoret kalau tidak dilampiri surat kematian,” ucapnya.

Misalnya surat suara tidak ditandatangani oleh ketua KPPS maka dia melanggar. Dalam konteks ini, ketepatan tata cara menjadi hal yang harus diawasi. Selain itu, akurasi data pemilih. Data pemilh ini punya potensi disalahgunakan karena mereka-mereka yang sudah meninggal tidak secara otomatis bisa dicoret kalau tidak dilampiri surat kematian.

Hal lain yang mesti diantisipasi, menurut Lolly, terkait kepastian penyandang disabilitas bisa memberikan hak suara. Jangan sampai lantaran pemahaman anggota KPPS minim membuat mereka yang membutuhkan pendampingan tidak didampingi.

Pemilu dengan legalitas kuat

Saat konsolidasi, GNB membacakan empat poin seruan bersama ajakan, imbauan, sekaligus harapan kepada semua pihak, khususnya peserta pemilu, penyelenggara, pemantau, dan warga bangsa agar pemilu bisa berjalan bersih, jujur, adil, dan bermartabat.

Empat poin itu dibacakan oleh Lukman Hakim Saifuddin, yang isinya antara lain mengajak seluruh elemen bangsa meletakkan pemilu dalam kerangka jangka panjang untuk legitimasi dan legalitas yang kuat agar pemimpin terpilih bisa menjalankan kekuasaan dengan baik. Agar pemilu dapat legitimasi kuat, maka penyelenggara pemilu harus bersih, jujur, adil, dan bermartabat.

Profesionalisme penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara menjadi kunci untuk pelaksanaan Pemilu 2024 yang bermartabat. Pemerintah dari pusat dan daerah diharapkan membuktikan kemandiriannya dan integritasnya menjelang pemungutan dan penghitungan suara, termasuk menjaga netralitas aparaturnya.

Persoalan etika menjadi perhatian besar para akademisi dan kegelisahan masyarakat untuk terus disuarakan. Suara ini perlu diperhatikan mengingat mereka merupakan tulang punggung perubahan sosial politik di Indonesia.

”Profesionalisme penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara menjadi kunci untuk pelaksanaan Pemilu 2024 yang bermartabat. Pemerintah dari pusat dan daerah diharapkan membuktikan kemandiriannya dan integritasnya menjelang pemungutan dan penghitungan suara, termasuk menjaga netralitas aparaturnya,” papar Lukman.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Badan Pengawas Pemilu bersama lembaga pemantau melakukan Konsolidasi Pemantau Pemilu Mewujudkan Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Keterlibatan masyarakat pemilih menjadi elemen penting untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan demokratis dengan menolak kecurangan. Semua pihak mengedepankan etika dan nurani dalam menjalankan proses demokrasi.

Terkait dengan seruan yang disampaikan GNB, Lolly mengatakan, hal itu menjadi energi dan cara pandang positif terhadap pemilu sekaligus memastikan bahwa Indonesia bisa melaksanakan Pemilu 2024 sesuai aturan hukum dan tidak terjadi kecurangan.

Pemimpin bukan hasil pilihan rakyat

Franz Magnis mengatakan, pemilu merupakan pelaksanaan inti demokrasi. Demokrasi adalah bentuk kenegaraan. Rakyat menentukan ke arah mana dia mau dibawa dan siapa yang membawanya. Demokrasi yang dialami Indonesia memiliki sejarah panjang dan hasil perjuangan reformasi.

Sejak reformasi, Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan pemilu dengan berbagai tekanan, macam-macam masalah. Tetapi, pada dasarnya, pemilu-pemilu itu berjalan dengan baik, jujur, dan adil. Setelah 25 tahun reformasi, Indonesia menjadi negara yang damai dan aman meski sejumlah kelemahan harus diperbaiki.

”Saya pribadi berpendapat, Indonesia sebuah kisah sukses. Sekarang kita pilih siapa yang memimpin Indonesia lima tahun lagi. Amat penting pemilu meneruskan yang kita warisi dari reformasi, yakni memperkuat demokrasi,” katanya.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Puluhan orang yang tergabung dalam Komite Independen Pemantau Pemilu melakukan aksi damai terkait Pilkada DKI Jakarta, di kawasan hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta, Minggu (12/3/2017). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka mengajak masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pilkada serta mendesak KPU dan Bawaslu lebih profesional dalam menjalankan tugas, terutama permasalahan daftar pemilih tetap.

Namun, jika tidak sebaliknya, terjadi kecurangan dalam pemilu bahwa pemimpin bukan hasil pilihan rakyat, tetapi dipilih oleh pemerintah, maka itu bukanlah hal yang baik.

Namun, dari beberapa pembicaraan, menurut Franz, ada keraguan, kekhawatiran yang akan ditentukan pada hari pemilu. Jika pemilu di dalam dan luar negeri berlangsung sesuai harapan, yakni jujur, adil, dan bermartabat, tidak ada kecurangan, maka yang terjadi dalam lima tahun ke depan akan berjalan baik.

Namun, jika tidak sebaliknya, terjadi kecurangan dalam pemilu bahwa pemimpin bukan hasil pilihan rakyat, tetapi dipilih oleh pemerintah, maka itu bukanlah hal yang baik. Franz pun mengajak masyarakat untuk memilih dan tidak apriori.

Baca juga: Gerakan Kawal Pemilu Terus Bermunculan

Laode M Syarif menyampaikan, GNB mengapresiasi Bawaslu yang mengajak pihaknya bersama-sama menjaga pemilu. Harapannya, pemilu terlaksanaka dengan baik, jujur, dan adil, serta terselenggara tanpa halangan berarti. Adapun GNB sudah dua kali datang ke Bawaslu.

”Mengapa kami mau dan melakukan hal itu? Karena GNB menerima laporan dan melihat di media bahwa ada sebagian warga terintimidasi dalam pelaksanaan pemilu, ada praktik money politic, ada ketidaknetralan aparat negara dan ASN (aparatur sipil negara) mulai dari atas sampai bawah,” katanya.

Oleh sebab itu, menurut dia, profesionalisme penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara, mulai dari presiden hingga kepala desa, menjadi kunci pelaksanaan Pemilu 2024 yang bermartabat. Netralitas dan integritas pemerintah dalam pemungutan dan penghitungan suara sangat penting.

”Ini menjadi perhatian utama GNB agar tidak terjadi ketidakprofesionalan. Beberapa watu lalu kami pimpinan KPK juga mengeluarkan seruan yang sama, kita berharap praktik money politic segera hilang. Praktik konflik kepentingan perlu dihilangkan karena itu akar dari korupsi,” ujarnya.