Mahasiswa Gelar Mimbar Bebas Tuntut Kembalinya Marwah Demokrasi
Salah satu poinnya ialah Jokowi sangat layak dinobatkan sebagai perusak demokrasi di Tanah Air.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar mimbar bebas Kembalikan Marwah Demokrasi di Patung Arjuna Wijaya atau kerap disebut patung kuda, dekat kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2024).
JAKARTA, KOMPAS — Aliansi mahasiswa kembali menggelar aksi mengkritik sikap politik Presiden Joko Widodo yang menimbulkan kegaduhan jelang Pemilu 2024. Mimbar bebas Kembalikan Marwah Demokrasi ini berlangsung di sekitar Patung Arjuna Wijaya atau kerap disebut patung kuda, dekat kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2024).
Mimbar bebas ini sendiri bergeser dari lokasi semula di seberang Istana Merdeka. Aliansi mahasiswa yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyebutkan pergeseran lokasi karena tidak mengantongi izin dari aparat keamanan.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
”Kami dibatasi oleh aparat (hanya boleh mimbar bebas) di patung kuda,” ujar Koordinator Media BEM SI Ragner Angga.
Mimbar bebas ini juga merupakan kelanjutan dari aksi long march mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jakarta, Rabu (7/2/2024). Mereka berjalan dari Universitas Trisakti menuju kawasan Harmoni yang berdekatan dengan Istana Negara.
Baca juga: Mahasiswa Turun ke Jalan Mengkritisi Presiden Jokowi
Ilustrasi: Presiden Jokowi Jawab Isu Politisasi Bansos
Koordinator Pusat BEM SI Hilmi Ash Shidiqi menyebutkan, mimbar bebas akan dilakukan oleh 20 perwakilan kampus atau perguruan tinggi. Salah satu poinnya ialah Jokowi yang sangat layak dinobatkan sebagai perusak demokrasi di Tanah Air.
”Perlakuan Jokowi memang tampak seperti orang Jawa yang penuh unggah-ungguh dan berkarisma, piawai pribadinya. Namun, watak asli Jokowi tak memedulikan lagi nama baik sebagai presiden yang bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi juga kepala negara,” kata Hilmi.
Pernyataan itu merujuk janji-janji Presiden. Misalnya akan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi justru menggunakannya untuk menggugat aktivis demokrasi. Kemudian merevisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang membuat pemberantasan korupsi merosot. Bahkan, mantan pucuk pimpinannya, Firli Bahuri, jadi tersangka kasus dugaan pemerasan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Bentuk protes mahasiswa terhadap kontestasi politik terkini saat mimbar bebas Kembalikan Marwah Demokrasi di Patung Arjuna Wijaya atau kerap disebut Patung Kuda, dekat kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2024).
Selain itu, perubahan Undang-Undang Kesehatan juga tak melibatkan lembaga profesi kesehatan. Apalagi kini warga dipertontonkan bagi-bagi bantuan sosial (bansos) yang jumlahnya lebih besar ketimbang saat pandemi Covid-19. Publik lantas bertanya-tanya bansos ini hadir untuk kepentingan rakyat atau alat menjaga kekuasaan.
”Jokowi menyampaikan tak akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024. Nyatanya berbeda. Demokrasi rusak demi kekuasaan semata,” ucap Hilmi.
Mimbar bebas ini sendiri bergeser dari lokasi semula di seberang Istana Merdeka. Aliansi mahasiswa yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyebutkan pergeseran lokasi karena tidak mengantongi izin dari aparat keamanan.
BEM SI menuntut lima hal, yaitu Presiden meminta maaf kepada warga secara terbuka karena merusak marwah demokrasi dan berhenti melakukan kesewenang-wenangan pada Pemilu 2024, serta fokus menuntaskan janji politiknya; mendesak Kabinet Indonesia Maju untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena gagal menjaga netralitas dan situasi kondusif dalam penyelenggaraan Pemilu 2024; dan meminta Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari untuk mundur dari jabatannya karena berkali-kali melanggar etik sehingga dikhawatirkan ada intervensi politik dalam penyelenggaraan pemilu ke depan.
Selanjutnya, meminta kepala daerah (menteri, gubernur, bupati, wali kota), DPR, DPRD, dan kepala desa untuk menjunjung etika demokrasi dan etika kepantasan dalam setiap tindak tanduknya; serta mengajak seluruh mahasiswa dan warga untuk menggunakan hak suara dalam mengawal Pemilu 2024 dari segala bentuk kecurangan.
