Wapres: Seruan Sivitas Akademika Jadi Bagian Dinamika Politik
Pemerintah akan memperhatikan dan mengambil langkah terkait seruan yang dilontarkan kampus demi pemilu jurdil.
Kotak suara di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (5/2/2024). PPLN Abu Dhabi siap menyelenggarakan pemilu di 10 TPS Abu Dhabi pada 10 Februari mendatang. Sementara pemilu dengan kotak suara keliling (KSK) saat ini sudah berlangsung di empat KSK. Untuk empat KSK ini, pemilih yang mayoritas adalah pekerja migran Indonesia harus mendapatkan surat izin memilih dari majikan.
ABU DHABI, KOMPAS — Seruan untuk menyelamatkan demokrasi terus digaungkan oleh kalangan sivitas akademika dan masyarakat sipil di Tanah Air. Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun menegaskan bahwa seruan dari sivitas akademika menjadi bagian dari dinamika politik yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
Wapres berharap seruan ini hanya sebatas pernyataan. ”Mengenai pernyataan dari berbagai universitas, saya kira itu bagian dari dinamika politik yang harus diperhatikan,” ujar Wapres Amin ketika memberikan keterangan pers seusai meninjau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, Senin (5/2/2024).
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Sebelumnya, sivitas akademika menyerukan keprihatinan tentang penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran etika dalam kontestasi politik pada Pemilu 2024. Hal ini dinilai sudah cukup menunjukkan menurunnya kualitas demokrasi.
Baca juga: Kampus Serukan Keprihatinan atas Kontestasi Pemilu 2024
Pada Sabtu (3/2/2024), misalnya, seruan itu disampaikan kalangan sivitas akademika Universitas Padjadjaran, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, dan kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Seruan serupa juga disampaikan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
Mengenai pernyataan dari berbagai universitas, saya kira itu bagian dari dinamika politik yang harus diperhatikan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers seusai meninjau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (5/2/2024).
”Dinamika politik yang pemerintah harus perhatikan dan mengambil langkah-langkah seperti apa. Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan sehingga bisa diatasi sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh,” tambah Wapres Amin.
Dinamika politik yang pemerintah harus perhatikan dan mengambil langkah-langkah seperti apa. Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan sehingga bisa diatasi sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh.
Wapres menegaskan, pemerintah pasti akan memperhatikan seruan dari sivitas akademika. ”Ini bagian dari dinamika saja. Bagian dari hal-hal yang memang tidak mungkin pemerintah tidak perhatikan,” ucap Wapres Amin.
Tinjau kesiapan pemilu
Di KBRI Abu Dhabi, Wapres Amin juga meninjau persiapan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Abu Dhabi. Menurut Wapres, PPLN Abu Dhabi sudah siap melaksanakan pemungutan suara pada 10 Februari mendatang. Untuk di Abu Dhabi terdapat lebih dari 5.000 pemilih yang masuk daftar pemilih tetap di delapan TPS yang sudah siap.
”Dan mungkin ada yang belum terdaftar, menurut penjelasan tadi akan diberi kesempatan di hari H. Mungkin masih di laut, belum terdaftar. Tapi yang lain siap,” ujar Wapres.
Wapres Amin menegaskan, semua pihak telah sepakat bahwa pemilu kali ini adalah pemilu damai yang harus menggembirakan. Oleh karena itu, Wapres mengimbau agar tidak ada hal-hal yang bisa merusak perdamaian.
Polarisasi boleh saja karena memang kita harus berbeda dalam pemilihan, tetapi jangan ada pembelahan, perpecahan. Tentu saja pemilu harus dilakukan dengan jujur adil semuanya sehingga tidak timbul masalah.
Suasana di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (5/2/2024). PPLN Abu Dhabi siap menyelenggarakan pemilu di 10 TPS Abu Dhabi pada 10 Februari mendatang. Sementara pemilu dengan kotak suara keliling (KSK) saat ini sudah berlangsung di empat KSK. Untuk empat KSK ini, pemilih yang mayoritas adalah pekerja migran Indonesia harus mendapatkan surat izin memilih dari majikan.
”Polarisasi boleh saja karena memang kita harus berbeda dalam pemilihan, tapi jangan ada pembelahan, perpecahan. Tentu saja pemilu harus dilakukan dengan jujur adil semuanya sehingga tidak timbul masalah,” tambah Wapres Amin.
Belum tahu dapat panggilannya nanti. Sebab, saya kemungkinan di Depok, Cimanggis. Kalau rumah dinas di Diponegoro. Jadi saya belum tahu yang manggil saya yang rumah dinas atau mana. Saya sesuai panggilan saja.
Wapres juga mengimbau agar semua pihak bisa menerima hasil pemilu. Pemenang pemilu harus menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terkait debat calon presiden, Wapres menilai debat berlangsung cukup baik. Debat berlangsung lebih landai dan tidak panas dibandingkan debat sebelumnya. ”Tapi secara keseluruhan seperti saya katakan baik saja sehingga apa yang mereka sampaikan secara tertulis visi misi itu, kan, sudah bisa terevaluasi di dalam debat,” ucap Wapres.
Suasana di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (5/2/2024).
Lewat debat, masyarakat bisa lebih mengetahui dan memahami visi dan misi pasangan calon. ”Ketika terjadi perdebatan jadi jelas. Menurut saya, lima kali itu sudah cukup dan masyarakat saya kira sudah paham, sudah mengerti, dan mereka bisa menentukan pilihan,” tambahnya.
Gunakan hak pilih
Untuk rencana memilih di hari pencoblosan, Wapres mengaku belum tahu akan menggunakan hak pilihnya di mana. ”Belum tahu dapat panggilannya nanti. Sebab, saya kemungkinan di Depok, Cimanggis. Kalau rumah dinas di Diponegoro. Jadi, saya belum tahu yang manggil saya yang rumah dinas atau mana. Saya sesuai panggilan saja,” ucap Wapres.
Baca juga: Wapres: Jika Pemilu Tak Jujur, Legitimasi Pemerintahan Terpilih Bisa Bermasalah
Anggota PPLN Abu Dhabi, Tetri, menyebut PPLN Abu Dhabi siap menyelenggarakan pemilu di 10 TPS Abu Dhabi pada 10 Februari mendatang. Sementara pemilu dengan kotak suara keliling (KSK) saat ini sudah berlangsung di empat KSK.
Untuk empat KSK ini, pemilih yang mayoritas adalah pekerja migran Indonesia harus mendapatkan surat izin memilih dari majikan. ”Di sini banyak pekerja migran Indonesia yang di dalam rumah kadang ada yang tidak bisa keluar rumah. Memilih dengan menggunakan KSK yang datang ke rumah-rumah,” ujar Tetri.
