Citra Baru KPPS di Ruang Daring

KPU melihat konten KPPS di medsos menunjukkan adanya kebanggaan masyarakat bisa terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Tegalsari mengikuti acara pelantikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

Sebuah video berdurasi kurang dari satu menit yang beredar di Tiktok menampilkan seorang laki-laki berkemeja putih dan mengenakan peci hitam tengah merekam dirinya di depan kaca. Sambil menggeser-geser posisi ponsel yang ia genggam, laki-laki itu tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan, sesekali matanya berkedip.

”Alhamdulillah! Hallo dek, mau sama abdi negara gak? Sekarang abang sudah jadi abdi negara dilantik menjadi KPPS. Sekarang abang mendapat tugas menjaga kotak suara, insha allah nanti lima tahun ke depan abang naik pangkat menjadi penjaga tintanya dek”, tulis laki-laki itu pada teks videonya.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Tak jauh berbeda dengan itu, video lain juga menampilkan seorang lelaki berkemeja batik biru tengah menepukkan tangan ke dahi dengan ekspresi sedih. Di bagian atas kepalanya, tertulis, ”Tau gitu dari dulu aku daftar KPPS aja daripada CPNS. Karena ternyata KPPS jadi mantu idaman dengan gaji 1,2 juta per hari”.

Pada sebuah video yang menampilkan kereta tengah berjalan, ada pula video berisi tulisan, ”Nyesel kenapa kemarin nggak daftar KPPS. Gaji sehari Rp 1,2 juta, sebulan Rp 36 juta, setahun 432 juta. Pantesan temenku keterima langsung bikin syukuran”.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas KPPS berkostum badut menunggu kotak suara di Tempat Pemungutan Suara 21, Kelurahan Kemijen, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (8/7/2009).

Sejumlah video itu hanya bagian kecil dari konten tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang viral dalam sepekan terakhir. Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik lebih dari 5 juta anggota KPPS pada 71.000 lokasi di seluruh Indonesia secara serentak, Kamis (25/1/2024), berbagai video dan meme humor terkait KPPS beredar luas hampir di seluruh platform media sosial (medsos).

Berdasarkan pencarian di Google Trends pada Rabu (31/1/2024), sepanjang 90 hari terakhir intensitas pencarian kata kunci ”KPPS” menunjukkan kenaikan signifikan. Mulanya hampir tidak ada pencarian kata kunci tersebut pada 31 Oktober-2 Desember 2023. Pencarian kata kunci ”KPPS” mulai muncul pada pertengahan Desember, dari skala 0-100, pencarian mencapai angka 60. Akan tetapi, intensitas itu menurun hingga angka 20 pada 2 Januari 2024, kemudian melonjak ke angka 100 pada akhir Januari.

Selain KPPS, terdapat juga 25 kata kunci lain yang juga paling sering dicari warganet. Sejumlah kata itu di antaranya ”kpps siakba”, ”tes kpps”, ”wawancara kpps”, ”sirekap”, ”siakba kpu”, ”cara daftar kpps”, ”pelantikan kpps 2024”, ”baju kpps”, ”surat pernyataan kpps”, dan ”surat pendaftaran kpps 2024”. Selain itu, ada pula ”surat sehat kpps”, ”bimtek adalah”, ”gaji pengawas tps”, ”masa kerja kpps 2024”, ”surat kesehatan kpps”, dan ”surat keterangan sehat kpps”.

Baca juga: Agar KPPS Tak Pergi Pagi Pulang Pagi

Konten humor yang viral serta tren kata kunci yang dicari warganet itu tidak terlepas dari masifnya pemberitaan tentang kontroversi pelantikan anggota KPPS 2024 di media massa. Mulai dari suasana pelantikan massal yang diikuti oleh para peserta berpakaian hitam putih seperti pelantikan calon pegawai negeri sipil (CPNS), penanaman bibit pohon saat pelantikan, dan pemecahan rekor nasional baik untuk pelantikan anggota penyelenggara pemilu dengan jumlah peserta terbanyak maupun pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) anggota penyelenggara pemilu dengan jumlah peserta terbanyak.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Dengan menggunakan kacamata hitam, anggota KPPS di Kecamatan Tegalsari mengikuti acara pelantikan oleh KPU Kota Surabaya di Tugu Pahlawan, Surabaya, Kamis (25/1/2024).

Tak hanya itu, di medsos juga viral konten dan pemberitaan terkait polemik yang terjadi selama pelantikan. Di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, misalnya, konsumsi yang diberikan dinilai tak layak. Ditambah lagi para anggota KPPS yang dilantik tidak mendapatkan uang transportasi. Di Kabupaten Bantul, para peserta pelantikan juga kecewa karena terlambat mendapatkan konsumsi. Jatah makan dan minum untuk mereka baru datang setelah acara bubar dan sebagian peserta pulang.

Iklan

Tidak ada instruksi

Kontroversi soal KPPS tidak hanya terjadi pada pelantikan akhir Januari 2024. Seusai Pemilu 2019, ribuan anggota KPPS sakit karena kelelahan setelah bekerja pada hari pemungutan suara. Bahkan, 894 orang di antaranya meninggal. Sejumlah unsur pimpinan KPU pun mengakui sejak saat itu terbangun citra negatif tentang KPPS sebagai pekerjaan yang menakutkan.

Akan tetapi, kemunculan berbagai konten medsos beberapa hari terakhir, menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, menunjukkan adanya kebanggaan dari masyarakat yang terlibat dalam pemilu sebagai KPPS. Konten-konten tersebut sekaligus memperlihatkan penyelenggaraan pemilu yang membahagiakan.

Anggota KPU, August Mellaz, menuturkan, KPU tidak menginstruksikan jajaran KPPS membuat konten di medsos. Munculnya konten-konten tentang KPPS yang meramaikan medsos selama satu pekan terakhir merupakan inisiatif para anggota KPPS ataupun pembuat konten.

Kemunculan berbagai konten medsos beberapa hari terakhir menunjukkan adanya kebanggaan dari masyarakat yang terlibat dalam pemilu sebagai KPPS. Konten-konten tersebut sekaligus memperlihatkan penyelenggaraan pemilu yang membahagiakan.

Menurut dia, banyak anggota KPPS merasa bangga menjadi bagian dari ”abdi negara” dalam proses pemilu. Citra KPPS yang menakutkan karena banyak yang kelelahan dan meninggal seusai Pemilu 2019 seakan berubah setelah masuknya generasi muda yang berkontribusi sebagai anggota KPPS. Anggota KPPS yang biasanya diisi oleh remaja dan karang taruna pun akhirnya dianggap sebagai tugas yang mulia.

”Banyaknya anggota KPPS yang membuat konten KPPS menunjukkan pemilu penting bagi generasi muda dan merasa menjadi bagian penting dalam menyukseskan pemilu,” kata Mellaz.

Paradoks

Pakar komunikasi sekaligus Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjajaran, Bandung, Kunto Adi Wibowo melihat konten humor seputar KPPS yang viral sepekan terakhir bersifat satire. Muatan sindiran atas momentum pelantikan serta ketidakpastian nasib para warga yang bersedia menjadi bagian dari KPPS melekat pada setiap konten. Sebab, ada paradoks yang terjadi antara posisi mereka sebagai warga yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu dan jaminan atas peran yang mereka lakukan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ratusan operator Komisi Pemilihan Umum melakukan pemantauan secara daring saat pelantikan anggota KPPS secara serentak, di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Misalnya, meski pelantikan dilakukan secara massal, berseragam, seperti yang dilakukan pada abdi negara di institusi lainnya, fasilitas yang didapatkan KPPS di berbagai daerah memiliki standar yang berbeda. Soal konsumsi, ada yang mendapatkan secara layak, tetapi ada pula yang memprotes ketidaklayakan makanan yang mereka terima. Begitu pula dengan uang transportasi yang dipermasalahkan. Padahal, KPPS bakal menjadi ujung tombak pelaksanaan pemungutan suara.

”Konten satire itu membuat kita tertawa karena ada konteks yang berbeda 180 derajat. Ketika nasib KPPS penuh ketidakpastian, itu dibuat lelucon seolah-olah nasib mereka penuh kepastian, idaman mertua, bergaji tinggi, status seperti PNS,” ujar Kunto.

Melalui humor satire, menurut Kunto, publik ingin menyampaikan kritik sekaligus berharap polemik yang terjadi sewaktu pelantikan, bahkan pada Pemilu 2019, tidak terulang kembali. Penggunaan humor sebagai sarana kritik juga merepresentasikan sulitnya warga menyampaikan protes secara formal sehingga mengubahnya menjadi canda. Ia pun berharap kritik warganet ini tidak berakhir menjadi konten viral musiman yang tidak berdampak.

Baca juga: Menyiapkan Bekal Menjadi Anggota KPPS

Menurut Kunto, masifnya humor satire yang beredar di medsos ini bisa menjadi pemantik gerakan sosial untuk mendesak kepastian nasib KPPS. Akan tetapi, selain dengan konten di medsos, itu juga harus didukung dengan peran para tokoh publik untuk menyuarakan isu tersebut di ruang-ruang yang lain. Hal itu penting untuk mengingatkan penyelenggara pemilu bahwa masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam waktu kurang dari dua minggu menjelang hari pemungutan suara.