Pertanyaan Kritis di Tabrak Prof! di Aceh Seusai Mahfud Umumkan Mundur
Seusai mengumumkan mundur dari posisi Menko Polhukam di Lampung, Mahfud MD menghadiri Tabrak Prof! di Aceh.
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, berdialog dengan generasi milenial dan generasi Z pada acara Tabrak Prof! di Banda Aceh, Aceh, Rabu (31/1/2024) malam.
Setelah mengumumkan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menemui generasi milenial dan generasi Z di Banda Aceh, Aceh, Rabu (31/1/2024) malam. Sembari menikmati suguhan kopi khas Aceh, Mahfud menantang anak-anak muda Aceh untuk menanyakan apa saja kepadanya.
Pada Rabu siang, di sela-sela kunjungannya di Lampung Tengah, Mahfud menyampaikan akan segera pamit kepada Presiden Joko Widodo. ”Saya akan pamit dengan penuh kehormatan kepada beliau (Presiden). Saya akan melaporkan, saya sudah selesai,” katanya.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Penegasan di Lampung itu merupakan tindak lanjut dari pernyataan Mahfud lebih kurang sepekan sebelumnya, saat ia hadir dalam acara Tabrak Prof! di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Dari Lampung, Mahfud bertolak ke Aceh untuk menghadiri Tabrak Prof! bersama anak-anak muda Aceh. Dalam forum itu, calon wakil presiden nomor urut 3 itu banyak mendapatkan pertanyaan kritis dari masyarakat.
Ada pertanyaan soal isu pengungsi Rohingya, keberlanjutan program penanganan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, hingga alasannya bergabung dengan calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pertanyaan soal langkah Mahfud mundur tak muncul. Dalam forum itu, Mahfud terlihat lebih plong dan blak-blakan menjawab pertanyaan itu.
Mahfud tiba di warung kopi tersebut sekitar pukul 20.15, setelah berkampanye akbar di Lampung. Seolah tak merasa capai, sesampainya di warung kopi itu, Mahfud meracik kopi khas Aceh sendiri. Ia mencicipi dan memuji rasa kopi yang disebutnya enak.
”Saya tadi pagi dari Jakarta ke Lampung, baru mendarat langsung tabrak-tabrakan di sini. Hati-hati, saya tidak hanya bisa ditabrak, tetapi juga bisa menabrak,” ujar Mahfud menantang.
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, membuat kopi khas Aceh di Pendopo MZ Coffee pada acara Tabrak Prof! di Banda Aceh, Aceh, Rabu (31/1/2024) malam.
Ia mengatakan sengaja memilih lokasi Tabrak Prof! di Aceh karena banyak mendengar denyut aspirasi yang tidak tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, aspirasi itu harus ditabrakkan dulu untuk dibawa ke tengah, ke pusat pemerintahan di Jakarta.
Baca juga: Sikap Mahfud Mundur dari Jabatan Bisa Menjadi Contoh
Mengawali acara dialog dengan warga itu, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari pembawa acara tentang alasannya mau dipasangkan dengan calon presiden Ganjar Pranowo yang berasal dari PDI-P.
Saya tadi pagi dari Jakarta ke Lampung, baru mendarat langsung tabrak-tabrakan di sini. Hati-hati, saya tidak hanya bisa ditabrak, tetapi juga bisa menabrak.
Mahfud menjawab bahwa ia pernah ditawari menjadi pendamping calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Waktu itu, katanya, posisi Demokrat adalah akan mundur dari koalisi jika Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak menjadi cawapres.
”Saya tidak mau mengganggu itu. Karena posisinya Demokrat mau keluar jika AHY tidak menjadi cawapres,” ujar Mahfud.
Ia akhirnya memilih berpasangan dengan Ganjar Pranowo karena posisi PDI-P bisa mengusung calon sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain dengan perolehan kursi lebih dari 20 persen di parlemen. Jumlah perolehan kursi di parlemen sudah cukup sehingga mereka bisa mendapatkan tiket pencalonan.
”Dan, benar saja. Setelah saya tidak mau, ada Muhaimin Iskandar dari PKB yang masuk sehingga tiket pencalonan Anies terpenuhi. Saya ini kan profesor, bukan dari partai. Jadi, paham ya?” katanya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F03%2F02%2F01acc501-e0fe-4bb7-88c6-d5657fd61da5_jpg.jpg){kind=logo}
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) bersama bakal calon presiden Anies Baswedan melakukan jumpa pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023). Anies dan Agus berencana melakukan rapat terbatas dan dialog gagasan Partai Demokrat.
Rizal, warga Aceh, secara terang-terangan juga merasa cukup aneh dengan kehadiran Mahfud karena partai pengusungnya, terutama PDI-P, sangat tidak bisa diterima di Aceh. Ia kemudian bertanya apa alasannya harus memilih Mahfud karena dia diusung dari parpol yang tidak diterima masyarakat Aceh.
Mahfud menjawab, ia sebenarnya datang dari kelompok masyarakat yang punya kesamaan jiwa dengan warga Aceh, yaitu masyarakat yang kental dengan keislaman. Aceh disebut ”Kota Serambi Mekkah”, sedangkan dia memiliki jiwa yang sama untuk memperjuangkan nasionalisme sesuai dengan pandangan dan keislaman.
Pada saat kampanye pertama, Mahfud juga memilih lokasi di Sabang, Aceh. Ia melihat semangat guru-guru mengaji di Aceh yang cukup besar untuk mendidik anak-anak. Kepada para guru tersebut, ia menawarkan program peningkatan kesejahteraan berupa kenaikan honor guru mengaji agar mereka lebih sejahtera.
Jadi, nanti dana otsus yang habis pada 2027 itu kalau bisa diperpanjang dengan membuat payung hukum peraturan presiden (perpres) karena hanya mengubah satu pasal saja.
Adapun untuk politik jangka menengah, ia juga menyebut bahwa dua tahun lagi dana otonomi khusus (otsus) Aceh akan habis. Jika terpilih, ia akan memperjuangkan agar dana otsus Aceh diperpanjang untuk program pembangunan di Aceh.
”Jadi, nanti dana otsus yang habis pada 2027 itu kalau bisa diperpanjang dengan membuat payung hukum peraturan presiden (Perpres) karena hanya mengubah satu pasal saja,” kata Mahfud.
Ia juga menyebut bahwa ketika menjadi cawapres, ia diberi tugas oleh parpol pengusung terkait dengan isu di Aceh. Ia diminta menegakkan hukum, memberantas korupsi, melindungi HAM, termasuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, serta menegakkan demokrasi yang substantif.
Isu Rohingya
Rika Estrika, mahasiswa tingkat akhir, juga menanyakan pernyataan Mahfud mengenai isu Rohingya. Di Jakarta, Mahfud menyebut bahwa saat terjadi bencana tsunami, Aceh pernah dibantu oleh berbagai belahan negara di dunia. Ia juga menyebut masyarakat Aceh tersinggung dengan pernyataan Mahfud itu. Sebab, masyarakat Aceh merasa terusir oleh pendatang dari Rohingya. Masyarakat Aceh ingin ada solusi jangka panjang dari permasalahan pengungsi tersebut.
Sebanyak 50 pengungsi etnis Rohingya didata oleh petugas di Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Kamis (14/12/2023). Hingga kini 1.600 lebih pengungsi Rohingya berada di Aceh.
Mahfud juga mengklarifikasi bahwa ia tidak pernah mengatakan rakyat Aceh tidak tahu berterima kasih. Ia hanya mengatakan bahwa masyarakat Aceh saat bencana tsunami tahun 2006 dibantu oleh negara-negara di seluruh dunia.
”Apa yang Anda sampaikan bahwa saya menyebut masyarakat Aceh tidak tahu berterima kasih itu adalah hoaks yang luar biasa,” imbuhnya.
Ia membeberkan, kasus pengungsi Rohingya sebenarnya sudah ada sejak tahun 2015. Masyarakat Aceh juga setuju menampung sementara pengungsi etnis Rohingya karena rasa kemanusiaan dan persamaan agama.
Namun, yang terjadi kemudian adalah praktik perdagangan orang karena banyak pengungsi dikirim ke Aceh lantaran menjadi korban sindikat tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat Aceh untuk menerima sementara pengungsi Rohingya sebelum mereka dipindahkan ke negara-negara yang sudah meratifikasi konvensi tentang pengungsi.
”(Pengungsi Rohingya) Yang di sini bukan mengambil hak Saudara. Dia dibiayai oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), bukan dari APBN dan APBD. Sekarang, Indonesia sedang melobi, mencari tempat-tempat yang bisa menampung para pengungsi,” ujarnya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F11%2F23%2F94943b12-4eb3-493e-96ac-040344c0416a_jpg.jpg){kind=logo}
Pengungsi Rohingya mengantre pembagian makan siang di tempat penampungan di Yayasan Mina Raya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh, Kamis (23/11/2023).
Mahfud menyebut, secara de jure, Indonesia memang belum meratifikasi konvensi perlindungan pengungsi. Namun, karena Indonesia memiliki politik kemanusiaan, para pengungsi dilokalisasi permasalahannya untuk dikembalikan suatu saat ke negara yang telah meratifikasi konvensi pengungsi.
Di luar isu-isu krusial itu, Mahfud juga mendapatkan pertanyaan tentang keberlanjutan program penanganan non-yudisial untuk korban pelanggaran HAM berat. Menurut Zulhamdi Zaenal Abidin, para korban pelanggaran HAM berat berterima kasih karena pemerintah telah mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, termasuk beberapa di antaranya yang terjadi di Aceh.
Namun, menurut dia, masih banyak korban pelanggaran HAM berat yang belum mendapatkan program pemulihan. Banyak korban pelanggaran HAM berat yang belum diakui sehingga ia mempertanyakan kelanjutan program tersebut.
”Bagaimana dengan korban-korban lain yang belum mendapatkan pemulihan tersebut, Pak?” kata Zulhamdi.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F06%2F28%2Ff74d49b9-1a36-4e48-b469-edd383706d5a_jpg.jpg){kind=logo}
Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD selaku Ketua Pengarah Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) menyalami para korban tiga peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu di Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023).
Mahfud menyebut bahwa jika terpilih sebagai wapres, ia akan melanjutkan program yang sebenarnya sudah bagus tersebut.
Di akhir acara, penanya terbaik dalam acara Tabrak Prof! itu mendapatkan hadiah berupa jaket bomber berwarna hijau yang pernah menjadi ikon karena dipakai untuk debat capres bersama Ganjar Pranowo.
