Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Lebih dari 20 tahun berlalu, keluarga korban pelanggaran HAM Mei 1998 masih menanti penuntasan kasus itu. Pemerintah kini mengupayakan penyelesaian nonyudisial, tetapi tak menutup pintu penyelesaian yudisial.

Memuat data...

Dialog dapat menjadi pendekatan strategis untuk menyelesaikan berbagai problem yang mengkristal pada empat akar konflik Papua. Dialog dapat menghasilkan kesepakatan yang memiliki legitimasi kuat.

Memuat data...

Saat menyatakan KKP di Papua sebagai kelompok teroris, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa sikap pemerintah dan rakyat sudah tegas bahwa Papua dan Papua Barat itu adalah bagian sah dari NKRI.

Memuat data...

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan segera mengeksekusi aset yang dijaminkan ke negara oleh obligor dengan jumlah mencapai Rp 110 triliun.

Memuat data...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam pertemuan itu, Mahfud memberi masukan bahwa kesalahan administrasi tidak ditindak pidana korupsi.

Memuat data...

Menko Polhukam Mahfud MD menilai, persoalan KLB Demokrat di Deli Serdang pada dasarnya adalah persoalan internal partai, bukan urusan hukum.

Memuat data...

Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan, hukum adalah produk resultante dari perkembangan situasi politik, sosial, ekonomi, hingga hukum. Oleh karena itu, hukum selalu bisa diubah. Hal ini juga termasuk terkait UU ITE.

Memuat data...

Pemerkosaan adalah kejahatan kemanusiaan yang menghancurkan hidup korban, merendahkan martabat korban, hingga meninggalkan luka dan trauma sepanjang hayat. Hingga kini, masih banyak korban tidak mendapat keadilan.

Memuat data...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta anggota TNI dan Polri tetap tenang di tengah penyidikan dugaan korupsi dana Asabri. Dia menegaskan pemerintah menjamin hak mereka tak terganggu.

Memuat data...

Komnas HAM telah menyerahkan laporan hasil penyelidikan insiden bentrok antara polisi dan enam anggota laskar FPI ke Presiden. Presiden pun meminta agar kasus tersebut diproses hukum hingga pengadilan.

Halaman 1