Mahfud Segera Temui Presiden untuk Mundur dari Jabatan Menteri

Mahfud segera temui Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

DOKUMENTASI HUMAS MENKO POLHUKAM

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan hasil pertemuan antara Komnas HAM dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (14/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Kamis (1/2/2024) malam masih dijajaki. ”Karena masih tergantung jadwal kunjungan kerja Presiden di Yogyakarta, Kamis,” ujar Pratikno, kepada Kompas, Selasa malam.

Presiden Jokowi, yang melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta dan Jawa Tengah sejak Jumat pekan lalu, direncanakan kembali ke Jakarta pada Kamis siang atau sore. Sebelumnya, Selasa siang, Pratikno saat ditanya pers membenarkan bertemu dengan Mahfud MD pada Senin (29/1/2024) malam. Namun, disebutkan, Mahfud belum menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam. Pratikno menambahkan, Mahfud segera bertemu Presiden Jokowi.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Baca juga: Mahfud MD Menanti Momentum untuk Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

Diperkirakan, pertemuan Mahfud dengan Presiden ini untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara pengamat menilai mundurnya Mahfud secara resmi itu bisa menjaga citra baik dirinya di tengah isu netralitas pejabat publik yang sedang disorot publik selama Pemilu 2024.

Karena masih tergantung jadwal kunjungan kerja Presiden di Yogyakarta, Kamis.

TIM PEMENANGAN NASIONAL GANJAR-MAHFUD

Cawapres Mahfud MD bertemu dengan KH Afifuddin di Ponpes Salafiyah Syafiiyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Minggu (3/12/2023).

Mahfud minta bertemu Presiden

Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana menyebutkan pertemuan Mensesneg dan Menko Polhukam berlangsung pada pukul 19.15. Menko Polhukam Mahfud MD bertemu Mensesneg. ”Pak Mahfud menyampaikan permohonan kepada Pak Presiden untuk dapat diterima menghadap beliau,” tutur Ari kepada wartawan, Selasa di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Ari memastikan Mensesneg akan melaporkan permohonan Menko Polhukam kepada Presiden pada kesempatan yang sama. ”Akan diinfokan setelah Pak Presiden kembali ke Jakarta,” kata Ari.

Sebelumnya Mahfud MD menyampaikan rencana mundur dari kabinet dalam acara Tabrak Prof! Yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024). Kepada para peserta Tabrak Prof!, Mahfud menyampaikan bahwa sebelumnya ia memutuskan tak mundur dari kabinet karena ingin menunjukkan etika yang baik sebagai pejabat negara. Meski ikut berkontestasi di Pemilu Presiden 2024 sebagai cawapres, Mahfud mengaku tidak pernah memanfaatkan kekuasaan dan fasilitas negara untuk urusan kampanye.

Namun, tambah Mahfud, banyak pihak lain yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan kontestasi. Tak hanya menteri yang ikut berkontestasi, sejumlah menteri yang tak ada kaitannya dengan politik juga bergabung sebagai tim sukses capres-cawapres. Karena itu, Mahfud menyebut percontohan yang dilakukannya sudah cukup.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata (kiri) dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana (kanan) menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, mengenai kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, Senin (19/9/2022).

Ada intimidasi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mengonfirmasi isu pertemuan Mahfud MD dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Senin (29/1/2024) malam. Ia juga membenarkan bahwa pertemuan itu terkait dengan pengunduran diri Mahfud dari jabatan Menko Polhukam.

Saat ditemui di Media Centre Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto membenarkan pada Senin sore sekitar pukul 17.30 Mahfud memang bertemu dengan Megawati. Menurut dia, pertemuan itu adalah pertemuan rutin terkait evaluasi seluruh tahapan kampanye.

Pertemuan itu juga terkait rencana-rencana kampanye akbar yang akan dilaksanakan dalam bentuk hajatan rakyat pada 3 Februari 2024 di Gelora Bung Karno (GBK), 8 Februari di Banyuwangi, Jawa Timur, 9 Februari di Jawa Barat, dan puncaknya pada 10 Februari di Jawa Tengah.

Kemudian, di dalam pertemuan Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Prof Mahfud MD dan tentu saja juga dibahas hal-hal terkait dengan dinamika politik nasional.

”Kemudian di dalam pertemuan Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Prof Mahfud MD dan tentu saja juga dibahas hal-hal terkait dengan dinamika politik nasional,” kata Hasto.

Hasto menyebut sudah sejak lama Megawati memberikan restu kepada Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam. Sebab, rencana mundur itu sudah disepakati antara Ganjar-Mahfud dan partai politik pengusung, yaitu PDI-P, PPP, Perindo, dan Hanura, dalam rapat dengan TPN beberapa waktu lalu.

”Kemudian, terjadi suatu momentum yang sangat baik setelah ada sentimen negatif yang begitu besar sampai ada gerakan unfollow media sosial Presiden Jokowi,” kata Hasto.

KOMPAS

Mahfud MD Hentikan Kasus Nurhayati, Pelapor Kasus Korupsi Desa Citemu

Namun, pascapernyataan bahwa dirinya akan mundur sebagai Menko Polhukam di acara Tabrak Prof! di Semarang, Jawa Tengah, Mahfud tak kunjung mundur. Menurut Hasto, sebagai pendekar hukum, Mahfud juga harus menempatkan skala prioritas kepentingan bangsa dan negara. Misalnya, terkait persoalan konflik tanah di Pulau Rempang, dibutuhkan sosok yang sangat tegas untuk menyelesaikan atau memberikan rekomendasi terkait fenomena ketidakadilan berbagai konflik agraria itu. Selain itu, juga kejahatan-kejahatan keuangan melalui sistem daring yang sering terjadi seperti pinjaman online, sistem asuransi, yang dikebut untuk diselesaikan.

Iklan

Karena itu, siapa pun yang nanti akan menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam suatu spirit yang sama untuk membela rakyat. Untuk membela keadilan, jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru.

”Karena itu, siapa pun yang nanti akan menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam suatu spirit yang sama untuk membela rakyat. Untuk membela keadilan, jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru,” kata Hasto.

Ia juga menyebut di jeda waktu satu minggu pascapernyataan itu, kehadiran Mahfud masih sangat diperlukan untuk mencegah intimidasi.

”Ada Prof Mahfud saja muncul intimidasi, apalagi kalau tidak ada Prof Mahfud. Nah, mundur atau tidak sudah disepakati bersama, hanya masalah menegakkan hukum untuk rakyat ini yang dikebut oleh Prof Mahfud untuk segera diselesaikan,” ujar Hasto.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo (kiri) tiba di kantor untuk mengumumkan bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (18/10/2023). Megawati memilih Mahfud MD sebagai bakal cawapres mendampingi Ganjar sebagai bakal capres dari PDI-P.

Hasto juga menyebut, sebelum bertemu dengan Megawati, Mahfud juga telah bertemu dengan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesudibjo, Ketua Umum PPP Mardiono, dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang. Hasil pertemuan itu kemudian dibawa pada pertemuan antara Mahfud dan Mensesneg Pratikno pada Senin malam.

Hasto menambahkan, saat ini suasana kabinet memang sudah tidak kondusif karena ada fragmentasi di dalam jajaran menteri setelah Jokowi menyatakan boleh memihak kandidat tertentu. Fragmentasi itu jauh lebih kuat sehingga situasi kabinet tidak kondusif. Menteri dari PDI-P seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut saat hendak rapat diperiksa sehingga terkesan ada ketidakpercayaan terhadap sesama menteri.

”Mau rapat saja diperiksanya sudah berlebihan sehingga kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden RI yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi yang sejati-jatinya bagi seorang pemimpin yang eling lan waspada,” kata Hasto.

Citra baik

Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Aisah Putri, berpandangan, mundurnya Mahfud bisa menjaga citra baik dirinya di tengah isu netralitas pejabat publik yang sedang disorot. Hal itu bisa berefek domino pada elemen pejabat publik lain yang saat ini terlibat pemilu, terutama sebagai kandidat pilpres. Kubu sebelah bisa lebih terdesak untuk melakukan hal yang sama atas nama etika politik.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan keterangan pers seusai acara Pengarahan Presiden kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan XXIV dan Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan LXV Tahun 2023 Lembaga Ketahanan Nasional RI, Istana Negara, Rabu (4/10/2023).

”Karena yang patut dilakukan oleh pejabat publik yang beraktivitas pemilu sepatutnya mundur atau setidaknya cuti saat beraktivitas politik tersebut,” kata Aisah.

Jika Mahfud benar-benar mundur sebelum pencoblosan, kata Aisah, ini juga menunjukkan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu ingin membangun citra sebagai elemen di luar pemerintah yang bisa mengkritik dengan lebih tegas sebagai seseorang yang pernah berada di dalam pemerintahan. Dengan mundurnya Mahfud, ia lebih bebas mengkritik pemerintah dan berbeda pandangan dengan Jokowi.

Kalau mereka mempertimbangkan etika politik pejabat publik, bisa jadi memilih nomor 3.

Hal itu juga akan mempertegas bahwa cawapres nomor urut 3 itu sudah tidak lagi sehaluan dengan Jokowi. Sebab, sebelumnya Jokowi secara eksplisit menyampaikan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak.

”Bisa jadi hal itu akan berdampak pada pilihan pemilih yang masih bimbang dan belum menentukan kandidat yang akan dipilih. Terutama pemilih irisan Jokowi dan PDI-P yang masih ragu menentukan pilihan nomor 2 atau 3. Kalau mereka mempertimbangkan etika politik pejabat publik, bisa jadi memilih nomor 3,” kata Aisah.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Pangi Syarwi Chaniago, menambahkan, mundurnya Mahfud bisa memberikan keuntungan karena dianggap bisa memberikan contoh atau keteladanan di saat menteri-menteri lain keluar dari rambu-rambu aturan karena mengampanyekan Gibran untuk menyenangkan Presiden Jokowi. Sikap partisan dan mengabaikan fungsi pelayanan kepada rakyat secara terbuka itu menjadi contoh buruk terhadap etika dan aturan soal netralitas selama pemilu.

”Artinya Mahfud memberikan pembelajaran penting bagi menteri-menteri. Walaupun telat, tetapi dia sudah memberikan contoh yang baik kepada menteri-menteri yang hari ini sedang sibuk menggendong Gibran kontra dengan semua kebijakan dengan semua secara potensi abuse of power yang banyak terjadi hari ini,” kata Pagi.

Namun, apakah hal itu kemudian akan mendorong pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran, ikut mundur dari jabatannya, menurut Pangi, belum tentu. Namun, setidaknya langkah itu memberikan pukulan telak bagi paslon tersebut yang masih menggunakan fasilitas negara dengan alasan cuti.

DIAN DEWI PURNAMASARI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (kiri) didampingi Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Rionald Silaban (kedua dari kanan) dan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto memasang plang tanda penyitaan aset milik debitor dan obligor Bank Asia Pasific di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/6/2022).

Keppres

Proses pengunduran diri menteri, menurut Ari, sama seperti yang dilakukan oleh para menteri lain, yakni menyampaikan surat kepada Presiden. ”Cuma pada kasus ini Pak Menko Polhukam ingin bertemu dulu, menghadap Pak Presiden,” kata Ari.

Mekanismenya, kan, sudah ada juga dalam tata kelola pemerintahan kita. Biasanya ada (menteri) ad interim ya. Tapi, ini, kan, baru berandai-andai. Karena Pak Mahfud MD belum diterima Pak Presiden.

Setelah pertemuan, Presiden akan menegaskan apakah memberikan persetujuan pengunduran diri atau tidak. Apabila disetujui, Presiden akan menerbitkan keputusan presiden mengenai pemberhentian dengan hormat.

Baca juga: Mahfud MD Menanti Momentum untuk Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

Presiden juga akan menunjuk menteri pengganti, bisa Menko Polhukam Ad Interim atau memilih menteri definitif. ”Mekanismenya, kan, sudah ada juga dalam tata kelola pemerintahan kita. Biasanya ada (menteri) ad interim ya. Tapi ini, kan, baru berandai-andai. Karena Pak Mahfud MD belum diterima Pak Presiden,” kata Ari.

Terkait isu mundur beberapa menteri, Ari menolak menjawabnya. ”Jangan berandai-andailah. Tidak ada kabar apa pun untuk mundur. Kecuali yang disampaikan Pak Mahfud dalam berbagai wacana ya. Tapi, menteri yang lain tetap bekerja seperti biasa,” katanya.