Presiden Pastikan Harga Beras Turun Saat Panen Raya
Presiden Jokowi memastikan harga beras akan kembali turun saat panen raya karena stok beras diyakini melimpah.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN, CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyampaikan, dari sejumlah bahan pokok, hanya beras yang harganya masih relatif tinggi. Namun, ia memastikan harga beras akan kembali turun saat stok melimpah ketika panen raya tiba.
Untuk mengecek harga bahan pokok, Senin (29/1/2024), Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Mungkid, Kabupaten Magelang. Berdasarkan pengamatan Presiden, harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Mungkid terpantau stabil. Cabai rawit, misalnya, berada pada harga Rp 30.000 per kilogram, sedangkan bawang merah di kisaran Rp 20.000 hingga Rp 22.000. ”Saya sudah hampir dua minggu enggak pernah masuk pasar, saya ingin cek di Pasar Magelang,” ujar Presiden Jokowi, Senin (29/1/2024).
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut adalah Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Tandyo Budi Revita, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin.
Menurut Presiden, harga beras sedikit naik karena saat ini belum masuk masa panen raya. Harga beras diperkirakan turun ketika stoknya melimpah. ”Ya belum panen raya. Nanti produksinya melimpah pas panen raya, pasti harganya juga turun,” ucapnya.
Selain mengecek harga, Presiden Jokowi juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang. Nunung, salah satu pedagang ayam, mengaku senang dan bersyukur mendapatkan bantuan modal kerja dari Presiden Jokowi. ”Untuk tambahan modal dan ditabung. (Harapannya) pengin dilanjutkan dan semoga Pak Jokowi lancar ke depannya,” ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana saat menjawab pertanyaan awak media terkait kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Jateng dan DIY menuturkan, ada beberapa kegiatan Presiden yang terkait dengan pengecekan harga bahan-bahan pokok dan juga bantuan sosial atau bansos.
”Bantuan sosial yang memang diberikan Presiden di beberapa daerah dan sekarang adalah di Yogyakarta. Ada juga soal program BPJS. Beliau mengecek pelaksanaan dari BPJS dan juga Kartu Indonesia Pintar. Tentu itu adalah satu program yang sudah dimiliki sejak tahun 2014 dan kita pastikan itu betul-betul berjalan di lapangan,” kata Ari di Gedung Utama Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/1/2024).
Tidak hanya di Jawa Tengah, Ari menuturkan, daerah yang akan dikunjungi Presiden Jokowi juga Yogyakarta, Gunungkidul, Bantul, dan Sleman, yakni di beberapa tempat yang memang belum sempat dikunjungi Presiden.
Harga beras sedikit naik karena saat ini belum masuk masa panen raya. Harga beras diperkirakan turun ketika stoknya melimpah.
Ari pun menjawab ketika ditanya tentang pembagian bansos oleh Presiden Jokowi yang belakangan juga menuai sorotan. Konteks pertanyaan adalah apakah memang bansos harus dibagikan sekarang, yakni di tahun pemilu, dan seperti apa kondisi daya beli masyarakat sekarang sehingga bansos harus dibagikan.
Kebijakan afirmatif
“Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa bansos itu, kan, kebijakan afirmatif dari pemerintah menghadapi situasi tertentu, ya. Terutama saat ini kita berhadapan dengan fenomena El Nino. Dan, fenomena El Nino ini menimbulkan dampak di mana musim tanam dan juga musim panen akan bergeser. Dampaknya tentu pada kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan pokok, terutama beras, ya, karena memang situasi iklimnya tidak memungkinkan,” tutur Ari.
Kedua, menurut Ari, terkait situasi global, Indonesia juga berhadapan dengan semakin naiknya harga-harga pangan. Situasi ini tentu akan menimpulkan beban bagi masyarakat dan salah satu cara untuk merespons persoalan tersebut adalah dengan membagikan bansos.
”(Hal ini) karena memang kelompok-kelompok sosial yang berada di lapisan bawah memang harus dibantu dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Jadi, ini sebenarnya kebijakan afirmatif pemerintah yang sumber dananya juga dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ini sumber dana dari rakyat juga,” kata Ari.
Saat ditanya mengapa Presiden Jokowi tidak mengajak Menteri Sosial ketika membagikan bansos, padahal pembagian bansos itu merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Mensos, Ari mengatakan bahwa hal ini karena terkait dengan cadangan pangan. ”Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi, lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi, yang diajak tentu (pihak yang) berkaitan dengan itu,” ujar Ari.
Ari pun memastikan bahwa hal ini bukan karena status kepartaian. “Enggak. Enggak ada status kepartaian,” kata Ari Dwipayana.
Temuni nasabah Mekaar
Dalam kunjungan kerja ke Magelang itu, Presiden juga bersilaturahmi dengan para peserta program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di Stadion Gemilang, Kabupaten Magelang. Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin.
“Mungkin lebih dari empat tahun saya tidak berjumpa dengan para nasabah PNM Mekaar dan hari ini di 2024 yang pertama berjumpa adalah nasabah dari Kabupaten Magelang. Saya senang karena semangatnya masih semangat ’45 ibu-ibu semuanya,” ungkap Presiden.
Presiden juga merasa senang karena penyaluran pinjaman melalui PNM Mekaar meningkat signifikan sejak diluncurkan pada tahun 2015. Jumlah nasabah aktif PNM Mekaar saat ini juga mengalami peningkatan dari ribuan menjadi jutaan nasabah.
“Saya juga senang karena di 2015 saat itu yang disalurkan lebih kurang hanya Rp 800 miliar untuk lebih kurang 400.000 nasabah sekarang sudah yang aktif itu sudah 15,2 juta nasabah dan yang disalurkan Rp 237 triliun,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengapresiasi upaya PNM Mekaar dalam menekan angka kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). Menurut Presiden, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengembalian pinjaman oleh para nasabah sangat tinggi.
“Saya melihat di PNM Mekaar itu sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan perbankan. Yang nyicil-nya disiplin hampir 100 persen. Artinya, semuanya disiplin karena yang enggak bisa mengembalikan itu hanya kecil sekali 0,5 persen, kecil sekali,” lanjut Presiden.