Hindari Konflik Kepentingan, Mahfud MD Siap Mundur dari Jabatan Menko Polhukam
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tinggal menunggu momentum untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F14%2Fab52f282-890c-45a9-998c-c4bf6272e8d0_jpeg.jpg){kind=logo}
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan sambutan di Gereja Bethel Indonesia Rumah Persembahan, Medan, Sumatera Utara, Minggu (14/1/2024).
Semarang, Kompas- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan akan segera mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju. Selain komitmennya dengan calon presiden Ganjar Pranowo, menghindari konflik kepentingan menjadi salah salah satu alasan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mundur dari jabatannya.
Rencana untuk mundur dari kabinet disampaikan Mahfud dalam acara Tabrak Prof! yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam. Kepada para peserta Tabrak Prof!, Mahfud menyampaikan bahwa sebelumnya, ia tak mundur dari kabinet karena ingin menunjukkan etika yang baik sebagai pejabat negara. Meski ikut berkontestasi sebagai calon wakil presiden (cawapres), Mahfud mengaku tidak memanfaatkan kekuasaan serta fasilitas negara untuk urusan kampanye.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Namun, menurut Mahfud, situasinya tidak berimbang. Pihak lain justru menggunakan jabatan untuk kepentingan kontestasi. Bahkan, sejumlah menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga bergabung menjadi tim sukses capres dan cawapres.
"Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. (Untuk mundur dari jabatan) tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga," tuturnya.
Baca juga: Mahfud MD: Penegakan Hukum, Jembatan Emas Indonesia Maju
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F21%2F736248cb-a505-4591-beda-2bb933a212e9_jpg.jpg){kind=logo}
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat tiba dalam Debat Keempat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Saat pemandu acara Tabrak Prof! menanyakan ulang apakah akan mundur dari Menko Polhukam, Mahfud menegaskan tinggal menunggu momentum yang tepat. Menurut Mahfud, ia terikat dengan aturan dari partai pengusung. Di sisi lain, ia juga tidak bisa meninggalkan begitu saja amanah yang telah diberikan Presiden Joko Widodo kepadanya 4,5 tahun yang lalu.
Sebelumnya, seusai debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Minggu (21/1/2024) malam, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi Menko Polhukam. "Karena ini debat terakhir untuk cawapres, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena lima tahun lalu, beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam," tuturnya.
Cawapres nomor urut 3 itu menyampaikan, semakin banyak belajar selama lima tahun menjadi Menko Polhukam. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengungkapkan, keinginannya untuk melanjutkan tugas menjadi salah satu alasan menerima pinangan Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) dan koalisinya untuk mendampingi Ganjar.
Saya kira percontohan saya ya sudah cukup. (Untuk mundur dari jabatan) tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga
Mahfud ditetapkan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ganjar Pranowo pada 18 Oktober 2023. Penetapan Mahfud sebagai cawapres diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.
Saat Mahfud dideklarasikan menjadi bakal cawapres, Presiden Joko Widodo tengah berada di China. Salah satu agenda lawatan itu adalah menghadiri Upacara Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Belt Road Forum (BRF) ke-3 di Great Hall of The People, Beijing.
Kala itu, Megawati menyampaikan Mahfud disebut bukan sosok yang asing, karena pernah sama-sama menjabat di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Mahfud juga disebut sebagai sosok intelektual yang mumpuni, berpengalaman lengkap di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. "Beliau juga dikenal sebagai pendekar hukum, pembela wong cilik," ujar Megawati. (Kompas.id, 18/10/2024).
Ganjar sarankan mundur
Sementara itu di sela-sela kampanye di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024), Ganjar menyayangkan munculnya kasus akun Kementerian Pertahanan yang diduga digunakan untuk mengampanyekan paslon Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal ini bisa terjadi akibat tidak ada ketegasan mengenai mundur atau tidaknya pejabat publik jika maju kontestasi pilpres.
"Itulah yang sejak awal kami bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota, mundur atau tidak. Semua di jabatan publik," ujar Ganjar.
Sebab, jika keputusannya mereka tidak mundur dari jabatan atau masih diperbolehkan untuk berada di jabatan publik, maka potensi konflik kepentingan (conflict of interest) itu akan selalu ada. Karena itu, Ganjar mengaku telah mendiskusikan hal itu dengan cawapresnya yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas. Itu saja," ucap Ganjar.
Dengan beberapa kejadian belakangan ini di mana ada pihak yang menyalahgunakan fasilitas dan alat transportasi kementerian atau pemda untuk kepentingan kampanye, menurut Ganjar, ini berarti pihak tersebut sedang mengambil risiko. "Kan, rakyat bisa melihat itu," katanya.
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, bertemu dengan tokoh masyarakat di Banten, Rabu (13/12/2023) dalam masa kampanye Pilpres 2024.
Karena itu, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu bisa berjalan adil, ia menyarankan agar seluruh pejabat publik yang maju di Pilpres 2024 untuk mundur. Ini berlaku juga bagi cawapresnya, Mahfud MD. Di sisi lain, bisa pula dibuat aturan yang lebih tegas untuk mengatur masalah tersebut.
"Maka saya sarankan mundurlah. Berubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud. Jadi saya sudah diskusi dengan beliau soal ini agar (pemilu) fair, lebih baik mundurlah. Kalau aturannya mau dibuat, lebih bagus. Pasti rakyat akan lebih senang karena nanti tidak ada yang mengeklaim, apakah bantuan sosialnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian, kan, nggak bisa lagi. Semua orang akan merasa fair," tegasnya.
Baca juga: Di Debat Keempat Pilpres, Tingkat Kematangan Sikap Cawapres Terlihat
Mahfud mengungkapkan, apa yang disampaikan Ganjar kepada publik merupakan kesepakatan antara capres dengan cawapres. "Kesepakatan saya sejak awal bahwa pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," kata Mahfud menjelaskan.
