Presiden: Kenaikan Gaji Pertimbangkan Kondisi Perekonomian Negara

Presiden Jokowi mengatakan, kebijakan kenaikan gaji harus melalui pertimbangan matang sesuai kondisi perekonomian.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat meresmikan jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di gerbang Tol Limo Utama, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri, harus melalui perhitungan dan pertimbangan matang sesuai kondisi perekonomian negara. Menurut Presiden Joko Widodo, gaji tidak mungkin dinaikkan ketika posisi fiskal sedang tertekan, misalnya seperti ketika terjadi pandemi Covid-19, perang dagang, dan kondisi geopolitik yang tak memungkinkan.

”Ya, situasi fiskal kita, situasi ekonomi, kan, berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang,” kata Presiden dalam keterangannya kepada wartawan seusai meresmikan jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di gerbang Tol Limo Utama, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Anies Dominasi Medsos, Ganjar Raih Apresiasi Paling Tinggi

Presiden menuturkan hal tersebut saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait intensitas atau frekuensi kenaikan gaji di era pemerintahannya yang dinilai lebih rendah dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya. Perihal kenaikan gaji ini pun sempat disinggung dalam debat ketiga calon presiden pada Minggu (7/1/2024) malam.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana saat tiga calon presiden, yakni Prabowo Subianto (kiri), Ganjar Pranowo (tengah), dan Anies Baswedan (kanan), mengikuti Debat Calon Presiden Pemilu 2024 Putaran Ketiga di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Tema debat tersebut membahas isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Pada debat ketiga calon presiden Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum di Istora Senayan, Jakarta, tersebut, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritik kebijakan terkait kenaikan gaji di era pemerintahan sekarang. ”TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan,” ujar Anies.

Baca juga: Di Debat Capres, Beda Gaya Komunikasi Anies, Prabowo, dan Ganjar Makin Terlihat

Terkait hal tersebut, menurut Anies, rasa hormat dan terima kasih harus diberikan karena TNI dan Polri mengerjakan hal-hal yang sulit dan berat. ”Tapi, dari sisi kebijakan, menurut saya, lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY (Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono), kenaikan gaji terjadi sembilan kali. (Sementara) era (Jokowi) ini hanya naik gaji tiga kali dan akan naik nanti, tahun depan, karena menjelang pemilu, mungkin, naik gajinya,” kata Anies.

Menurut Presiden Jokowi, tidak mungkin menaikkan gaji ketika kondisi fiskal sedang tertekan faktor eksternal.

Pertimbangan matang

Menurut Presiden Jokowi, tidak mungkin menaikkan gaji ketika kondisi fiskal sedang tertekan faktor eksternal. ”Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh (pandemi) Covid-19, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya, tidak mungkin kita lakukan. Semuanya (diputuskan) dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang,” katanya.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut oleh siswa sekolah dasar saat akan meresmikan jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di gerbang Tol Limo Utama, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Penerimaan Perpajakan Semakin Tertekan akibat Pandemi

Presiden pun berharap kebijakan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri pada tahun ini dapat mendorong daya beli dan perekonomian masyarakat. Peraturan terkait kenaikan gaji tersebut akan segera diterbitkan. ”Ya, secepatnya, secepatnya akan keluar. Dan, kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, daya beli, dan juga berimbas kepada perekonomian,” ujarnya.