Moeldoko Tepis Pertemuan Presiden dengan Kades untuk Pemenangan Pilpres
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, akhir Desember lalu, disebut audiensi biasa, hanya membahas revisi UU Desa.
Moeldoko
JAKARTA, KOMPAS — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah apabila Presiden Joko Widodo mengondisikan para kepala desa untuk menyolidkan dukungan bagi kontestan tertentu dalam Pemilu Presiden 2024. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, akhir Desember lalu, hanya membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Moeldoko menjelaskan ada dua mekanisme yang ditempuh bagi kelompok masyarakat yang ingin beraudiensi dengan Presiden. Pertama, ada yang mengajukan surat untuk memohon bertemu. Kedua, permohonan disampaikan saat bertemu Presiden saat kunjungan kerja ke daerah.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
”Kadang Presiden, saat kunjungan, bertemu beberapa kelompok secara pribadi, lalu (Presiden mengatakan,) ’Oke ajudan, minta catat nomor teleponnya, komunikasikan. Kalau saya ada jadwal kosong, jadwalkan’," tutur Moeldoko kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Intinya, menurut Moeldoko, Presiden Jokowi menerima semua pihak untuk beraudiensi. Namun, saat menerima Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), lanjutnya, konteksnya revisi UU Desa.
Baca juga: Kepala Desa dan Pelaku Usaha Mebel Tagih Janji Presiden
Presiden Joko Widodo menyapa para kepala desa yang hadir dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
”Konsep revisi UU Desa, yang saya dengar itu dua kali, tapi (masa jabatan kepala desa) diperpanjang dari 6 (tahun) jadi 9 tahun. Itu konsepnya dalam RUU seperti itu,” tambahnya.
Moeldoko juga membantah apabila ada pengondisian para kades untuk memastikan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Tudingan ini menjadi kuat karena putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto.
Baca juga: Dukungan Perangkat Desa ke Prabowo-Gibran Dinilai Tidak Patut
”Oh, ndak, ndak, ndak (ada pengondisian). Saya pikir konteksnya, ya, yang penting, kita selalu melihat konteksnya. Dan di situ tidak ada pembicaraan politik sama sekali,” katanya.
Para pengurus Papdesi menemui Presiden Jokowi pada Jumat (29/12/2023) pagi. Sekjen Papdesi Senthot Rudi Prastiono mengaku teman-temannya yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden juga berasal dari Aliansi Kepala Desa (AKD). Senthot juga mengatakan ingin menanyakan langsung kelanjutan revisi UU Desa.
Ribuan kepala desa meneriakkan yel-yel saat unjuk rasa menuntut revisi UU Desa, di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2022).
Dia juga membantah apabila di pertemuan membahas isu politik, pemilu, atau dukungan para kades. Menurut Senthot, kepala desa hanya berkomitmen untuk mendukung pemilu berlangsung damai. Kalaupun ada preferensi pilihan, lanjutnya, hal itu pilihan pribadi masing-masing.
Pertemuan Jokowi dengan kepala desa relatif intens. Pada 7 November 2023, misalnya, Presiden Jokowi bertemu para pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Ketua Umum Apdesi Surtawijaya menyampaikan aspirasi terkait revisi UU Desa.
Tak lama berselang, diselenggarakan Silaturahmi Desa Bersatu yang terdiri atas beberapa asosiasi perangkat desa di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023). Dalam pertemuan ini, hadir pula Gibran dan beberapa petinggi partai politik pengusung Prabowo-Gibran.
Awal tahun ini, di sela-sela kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024), di Banjarnegara, Presiden juga bertemu para kades se-Banjarnegara. Dalam pertemuan, Presiden menyebutkan banyaknya anggaran yang sudah digelontorkan sebagai dana desa.
Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada pendamping desa saat Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019).
”Jangan keliru ini saya beri tahu sampai saat ini sudah Rp 539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa, Rp 539 triliun, niku duit kathah sanget lho, uang gede banget lho,” tuturnya.
Jumlah yang telah disalurkan sejak 2015 itu bukanlah angka yang kecil jika dibandingkan dengan anggaran sejumlah pembangunan proyek lainnya. Presiden memberi contoh anggaran pembangunan bandara hingga bendungan jauh lebih sedikit dibanding dana desa. ”Airport niku gawe airport sedengan ngoten nggih itu Rp 2 triliun. Lha niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe. Bendungan niku Rp 1 triliun, Rp 1,5 triliun berarti dadi kira-kira 400 bendungan waduk kalau dijadikan artinya uang itu gede sekali,” tambahnya.
Presiden Jokowi menambahkan, pembangunan jalan desa sudah mencapai 350.000 kilometer. Jalan desa yang telah dibangun di seluruh Tanah Air, menurut Presiden, jauh lebih panjang dibanding pembangunan jalan tol.
”Jalan tol enggak ada apa-apanya hanya 2.040 kilometer, jalan desa 350.000 kilometer karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air . Kalau 1 desa saja 5 kilo(meter), berarti kali 75 berarti sudah 350.000 jalan desa,” imbuhnya.
Presiden pun berharap agar penggunaan dana desa ke depannya semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.
