Dalam peringatan sembilan tahun Undang-Undang Desa, Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan kepala desa untuk benar-benar memikirkan nasib rakyat di daerah.

Kepala Desa yang tergabung di Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta Presiden Joko Widodo untuk menaikkan anggaran dana desa menjadi 10 persen dari total APBN.

Kemendagri akan kaji tuntutan para kades yang tergabung di Apdesi agar masa jabatan kades diperpanjang, dari 6 jadi 9 tahun. Jika tunjukkan hal positif, aspirasi akan diakomodasi. Jika sebaliknya, dipertahankan 6 tahun.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, yang mendesak direvisi aturan penggunaan dana desa, bukan jabatan kades. Kades dan aparat desa perlu diberi perlindungan gunakan dana desa agar tak terjerat korupsi.

Perpanjangan masa jabatan kepala daerah dinilai lebih baik daripada mengangkat penjabat kepala daerah. Sebab, tidak bisa dipastikan bahwa pengangkatan penjabat kepala daerah oleh pemerintah itu bebas dari politisasi.

Lontaran perpanjangan masa jabatan tiga periode bagi Presiden Jokowi pada Silatnas Apdesi dinilai karena ada pihak-pihak yang mengorkestrasi. Patut diingat, aspirasi mesti cerdas politik dan tak merusak konstitusi.

Wacana penundaan Pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan presiden, dan Jokowi tiga periode harus segera diakhiri. Diskursus di ruang publik terkait hal itu kontraproduktif dan hanya untungkan kelompok penggagasnya.

Pihak Istana meminta agar publik tak panik jika ada kelompok masyarakat mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden. Namun, pengamat politik menilai tetap perlu ada ketegasan dari Presiden untuk hentikan wacana itu.