Kepala Desa dan Pelaku Usaha Mebel Tagih Janji Presiden

Kepala desa menagih janji revisi UU Desa. Pelaku usaha kayu dan mebel meminta penguatan industri kayu dan mebel.

FAKHRI FADLURROHMAN

Ribuan kepala desa meneriakan yel-yel saat melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Menjelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin, sejumlah janji Presiden mulai ditagih. Kepala desa meminta revisi Undang-Undang Desa segera disahkan. Adapun pelaku usaha mebel meminta dukungan penguatan usaha.

Presiden Joko Widodo menerima beberapa kepala desa maupun pelaku usaha mebel, Jumat (29/12/2023) pagi. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Senthot Rudi Prastiono menyebut teman-temannya yang hadir bertemu Presiden terdiri atas beberapa asosiasi kepala desa, seperti Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jawa Timur dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

”Kami ingin menanyakan kepada beliau langsung terkait revisi Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014,” tuturnya kepada wartawan seusai pertemuan yang dimulai pukul 10.00.

Presiden Jokowi, menurut Senthot, menyampaikan saat ini bola sudah di tangan DPR. Harapannya, pembahasan bisa dilakukan setelah masa reses dan kemudian disahkan.

Baca juga: Aroma Rekayasa Silaturahmi Kepala Desa untuk Presiden Jokowi Tiga Periode

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Suasana Rapat Paripurna DPR, Kamis (20/7/2017).

Kendati pertemuan disebut tidak membahas soal pemilu dan dukungan para kepala desa, Senthot mengatakan, kepala desa berkomitmen mendukung pemilu berlangsung damai.

”Kalau kita konteksnya, desa sebagai pemerintahan terkecil. Kita berkomitmen pemilu damai, wajar kalau kita koordinasi dengan Presiden. Kalau di lapangan ada masalah, gorengan-gorengan, ya kita ndak tahu,” tambahnya.

Bendahara Umum Papdesi Sujiono menambahkan, Presiden Jokowi menitipkan kepada para kepala desa yang hadir agar menjaga pemilu lancar, damai, dan tanpa kecurangan. ”Supaya pemilu ini betul-betul tidak ada kecurangan, pemilu ini damai lancar, karena apa, kalau situasi seperti beberapa dekade lalu, ini jangan sampai terjadi,” ujarnya.

Dia pun membantah apabila ada mobilisasi kepala desa untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Kalaupun ada preferensi pilihan, menurut Senthot, semuanya berada di pribadi masing-masing.

Baca juga: Dukungan Perangkat Desa ke Prabowo-Gibran Dinilai Tidak Patut

FAKHRI FADLURROHMAN

Salah satu mobil komando yang digunakan massa aksi yang tergabung dari ribuan kepala desa se-Indonesia untuk berorasi di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2022). Mereka meminta pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Revisi UU Desa semakin kuat bergulir pada tahun 2023 ini. Kepala-kepala desa meminta perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun. Saat ini, masa jabatan kepala desa enam tahun dan bisa dipilih untuk tiga periode jabatan. Selain itu, DPR juga mengusulkan dana desa menjadi 20 persen dari dana transfer daerah.

Baca juga: Perpanjangan Masa Jabatan Kades Solusi atau Masalah

KEK Industri Kayu

Setelah menerima perwakilan kepala desa, Presiden Joko Widodo menerima belasan pengusaha yang tergabung dalam Sedulur Kayu dan Mebel atau Sekabel. Kelompok ini pernah mendeklarasikan diri sebagai Sekabel Jokowi saat mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilu 2019.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, menurut Ketua Umum Sekabel Setyo Wisnu Broto, disampaikan usulan-usulan positif untuk mengembangkan industri kayu dan mebel Indonesia.

”Dalam kurun sembilan tahun pemerintahan beliau, industri kayu kita ternyata tidak bisa memberikan satu hasil yang signifikan, baik itu kenaikan dalam market maupun dalam hal pendapatan di masing-masing perusahaan,” tutur Setyo.

Untuk itu, ke depan diusulkan dibangun kawasan ekonomi khusus industri kayu. Hal ini dinilai perlu untuk mengatasi ketertinggalan dari industri kayu Vietnam yang ekspornya sudah mencapai 15,7 miliar dollar AS, sedangkan Indonesia hanya dua miliar dollar AS.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pekerja menumpuk beragam jenis mebel setengah jadi sebelum dijual ke pengepul di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jumat (24/2).

Selain itu, pelaku usaha kayu dan mebel ini mengeluhkan kewajiban memenuhi Regulasi Kayu Uni Eropa (EUDR) yang akan segera berlaku tahun depan. Berdasarkan EUDR, ada kewajiban memberikan informasi dan dokumen yang mendukung asal-usul kayu dan bahwa produk kayu sah dan bukan berasal dari deforestasi.

”Ini (aturan EUDR) jadi bahasan tadi supaya pemerintah bisa menerobos masuk ke sana lebih mudah,” tambah Setyo.

Pemerintah pun berencana membangun KEK khusus industri kayu agar semua pemenuhan aturan, teknologi, termasuk hilirisasi industri kayu. Sejauh ini, menurut Setyo, diusulkan 30 lokasi untuk KEK industri kayu. Menurut rencana, Presiden Jokowi meresmikan dimulainya pembangunan (groundbreaking) KEK tersebut saat masih menjabat Presiden. ”Kami sangat bersyukur Pak Bahlil langsung endorse, nanti KEK akan diberikan suratnya yang selama ini sangat rumit. Semua riil, begitu FS jadi, sertifikasinya langsung diserahkan,” tambah Setyo.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pasangan capres dan cawapres mengambil nomor urut saat rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Terkait kepada siapa dukungan Sekabel akan diserahkan di Pilpres 2024, Setyo mengatakan semua tergantung pilihan hati masing-masing.

”Dulu kami masuk politik dukung beliau (Jokowi) jadi Presiden. Kemudian sekarang Pak Jokowi sudah tidak ada dalam kontestasi pilpres sehingga kami tidak menentukan sikap, kami akhirnya diundang beliau. Kalau pertanyaan tadi diminta mendukung, nah kami mendukung dengan hati masing-masing,” kata Setyo.

Dia menambahkan Sekabel tidak akan mengadakan deklarasi dukungan pada calon tertentu di Pilpres 2024. Dia juga menyebut Sekabel saat ini netral.

Baca juga: Janji Netral dan Kode-kode dari Jokowi

Namun, saat ditanyakan Gibran sebagai representasi kelanjutan Jokowi, dia mengakui hal tersebut. ”Kita semua bisa melihat seorang Prabowo dan Gibran akan melanjutkan ini semua. Kami sebagai orang bisnis melihat bahwa semuanya sudah on the track,” tuturnya.