Polarisasi Tak Lagi Terasa, Bawaslu Tetap Awasi Pelanggaran Pemilu di Internet

Polarisasi masyarakat menjelang Pemilu 2024 tidak terasa, tetapi Bawaslu tetap tak mengendurkan pengawasan atas pelanggaran pemilu di internet. Hingga saat ini, ada 126 dugaan pelanggaran konten internet terkait pemilu.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Ilustrasi upaya Twitter perang melawan misinformasi, hoaks, dan informasi menyesatkan.

JAKARTA, KOMPAS — Dibandingkan dua pemilu sebelumnya, polarisasi masyarakat menjelang Pemilu 2024 dinilai tidak begitu terasa. Meski demikian, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tidak mengendurkan pengawasan terhadap berbagai pelanggaran pemilu, termasuk yang terjadi di internet.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan, setiap tahapan pemilu menyimpan kerawanan. ”Masyarakat boleh terlihat adem-ayem, tetapi kami tidak mengendurkan pengawasan. Meskipun tidak terlihat adanya polarisasi, perdebatan di media sosial cukup dinamis,” ujar Lolly saat menghadiri Collabs Fest, Bersama Lawan Disinformasi Pemilu 2024, di Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Hadir pula dalam diskusi itu Tenaga Ahli Bawaslu, Ronald Manoach; jurnalis Narasi, Debora Priyanka; juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ariandi Putra; Public Policy and Goverment Relation Manager Tiktok Indonesia Faris Mufid; dan Manajer Program Kebijakan Meta di Indonesia Dessy Sukendar.

Baca juga: KPU Ingatkan Kandidat Pilpres 2024 untuk Patuhi Aturan

126 dugaan pelanggaran

Lolly menyebutkan, hingga saat ini Bawaslu menangani 126 dugaan pelanggaran konten internet terkait pemilu. Temuan tersebut berasal dari patroli pengawasan siber, penelusuran melalui Intelligent Media Monitoring (IMM) Bawaslu, dan aduan masyarakat. Konten tersebut paling banyak ditemukan di Facebook (52 konten), disusul Instagram (38 konten), X atau Twitter (32 konten), Tiktok (3 konten), dan Youtube (1 konten).

Pelanggaran konten siber didominasi oleh ujaran kebencian 98 persen atau 124 konten, disusul hoaks dan politisasi SARA masing-masing satu konten. Temuan ini berdasarkan penelusuran selama 28 November hingga 19 Desember 2023 atau selama 22 hari masa kampanye.

KOMPAS/DENTY PIAWAI NASTITIE

Para pembicara Collabs Fest, Bersama Lawan Disinformasi Pemilu 2024, yakni tenaga ahli Bawaslu, Ronald Manoach; jurnalis Narasi, Debora Priyanka; juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra; Public Policy and Goverment Relation Manager Tiktok Indonesia Faris Mufid; dan Manajer Program Kebijakan Meta di Indonesia, Dessy Sukendar (dari kiri ke kanan). Acara diselenggarakan di Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Menurut Lolly, ujaran kebencian menyerang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3, serta penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Laporan dan temuan dugaan pelanggaran diperkirakan terus meningkat mendekati pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

Meskipun masih terdapat dugaan pelanggaran konten internet terkait pemilu, Lolly menuturkan, kolaborasi antarpihak untuk mencegah dan menghalau misinformasi dan disinformasi jauh lebih baik dibandingkan Pemilu 2014 dan 2019.

Iklan

Laporan dan temuan dugaan pelanggaran diperkirakan terus meningkat mendekati pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

Kolaborasi itu dibangun dengan kerja sama antarpemerintah, antara lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, KPU, Bawaslu; perusahaan penyedia platforms informasi, seperti Meta, Facebook, Tiktok; media, organisasi masyarakat, dan content creator.

Lolly menjelaskan, kolaborasi antarpihak itu dibangun sejak 2022. Setahun menjelang pemilu, atau 2023, bentuk kolaborasi dan kerja sama semakin konkret. Misalnya, perusahaan penyedia platform membentuk tim untuk respons cepat ketika terjadi misinformasi dan disinformasi terkait pemilu. ”Begitu ada konten yang melanggar (ketentuan), langsung di take down,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga membentuk kanal aduan masyarakat. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat, seperti Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) dan Cek Fakta, edukasi terkait pemilu dan literasi digital juga terus disebarkan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menjelang pemilu paparan kabar bohong (hoaks) mulai banyak ditemui melalui media sosial. Masyarakat mulai gencar mengampanyekan menangkal hoaks melalui mural seperti terlihat di Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat, Kamis (29/6/2023). Sebaran kabar bohong dan disinformasi diprediksikan semakin meningkat pada Pemilu 2024. Hal ini perlu diantisipasi dengan penguatan literasi politik.

Menurut Lolly, menurunkan konten negatif bukanlah satu-satunya cara mengatasi misinformasi dan disinformasi. Cara lain yang menurutnya penting adalah dengan memberikan edukasi digital terkait pemilu kepada masyarakat. ”Kalau hanya menurunkan (konten), nanti takedown 10, eh yang muncul 100. Oleh karena itu, perlu ada kerja sama dengan content creator untuk menciptakan konten edukatif yang bisa melawan disinformasi,” ujarnya.

Public Policy and Goverment Relation Manager Tiktok Indonesia Faris Mufid mengatakan, tidak ada satu pun perusahaan platforms yang ingin layanannya menjadi tempat bersarang misinformasi dan disinformasi. Apalagi apabila aplikasi itu berbasis hiburan dan kreativitas, seperti Tiktok. ”Misinformasi dan disinformasi memunculkan perasaan tidak aman dan nyaman. Kreativitas tidak akan timbul saat perasaan aman dan nyaman tidak ada,” ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana

Merugikan platform

Konten-konten negatif yang muncul di aplikasi merugikan pengguna platform tersebut karena bisa menenggelamkan konten kreatif yang dibuat sungguh-sungguh oleh para pengguna. Selain itu, konten negatif juga memunculkan perdebatan dan caci maki di media sosial.

Faris menjelaskan, sebagian besar pengguna Tiktok adalah generasi muda dan pemilih pemula dalam Pemilu 2024. Mereka antusias menyambut pemilu. Melihat fakta itu, Tiktok mengambil inisiatif agar pengguna muda aplikasi tersebut mendapatkan informasi akurat dari lembaga pemerintah.

Oleh karena itu, Tiktok aktif membagikan informasi-informasi terkait pemilu, seperti panduan memilih, cara mengecek daftar pemilih tetap, cara menggunakan hak pilih dan melaporkan pelanggaran pemilu. Informasi yang dibagikan diolah dari sumber resmi pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu.

Sementara itu, Manajer Program Kebijakan Meta di Indonesia Dessy Sukendar mengatakan, pihaknya mempunyai staff ahli untuk mengecek fakta dan menilai informasi tidak benar. ”Kalau ada konten berbahaya pasti akan kami turunkan. Aturan perusahaan kami sudah jelas bahwa dalam konten di Meta tidak boleh ada ajakan seseorang melakukan hal berbahaya, tidak boleh memberikan informasi salah terkait pemilu, kalau melanggar pasti diturunkan,” kata Dessy.