Haul Gus Dur Ingatkan Hakikat Kekuasaan

Kekuasaan politik pada hakikatnya adalah sarana manifestasi kemaslahatan, dalam wujud kesejahteraan dan tegaknya harkat martabat umat manusia. Demokrasi menjadi ikhtiar untuk menjaga agar kekuasaan terkendali.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana Haul 14 Gus Dur di rumah tokoh bangsa dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Ciganjur, Jakarta, Sabtu (16/12/2023). Haul 14 Gus Dur ini mengangkat tema Meneladani Budaya Etika Demokrasi Gus Dur. Selain sejumlah tokoh nasional dan tokoh lintas keyakinan, Haul 14 Gus Dur ini juga dihadiri ribuan nahdliyin dan warga masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS — Haul Ke-14 Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023) malam, menjadi momentum mengingatkan kembali hakikat kekuasaan. Hal ini dilakukan di tengah keraguan terhadap proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan jujur, adil, damai, dan bermartabat, serta pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran.

Hakikat kekuasaan itu disampaikan dalam Amanat Ciganjur yang dibacakan secara bergantian oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, kemudian dilanjutkan oleh mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, akademisi Karlina Rohima Supelli, Romo Benny Susetyo, dan Pendeta Gomar Gultom.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Amanat Ciganjur ini selanjutnya diserahkan kepada anggota Badan Pengawas Pemilu, Lolly Suhenty, yang hadir pada acara tersebut.

Haul atau peringatan meninggalnya Gus Dur yang digelar di kediaman Gus Dur di Jalan Warung Sila ini dihadiri sejumlah tokoh dari kalangan akademisi dan juga lintas agama. Mereka membaur bersama lebih dari seratus santri dan pengikut Gus Dur yang banyak berkhidmat dalam jaringan Gus Durian, dan masyarakat umum. Selama mengikuti haul yang mengangkat tema ”Meneladani Budaya Etika Demokrasi Gus Dur”, mereka duduk berdesak-desakan di lantai, baik yang berada di dalam ruang maupun di luar ruangan.

Pembacaan shalawat oleh Grup Sholawat Bil Musthofa dari Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, mengawali acara haul ini. Kemudian diikuti pembacaan ayat suci Al Qur’an, tahlil, dan doa oleh KH Husein Muhammad, ulama asal Cirebon, Jawa Barat.

Baca juga: Kita Tak Ingin Indonesia Dikuasai Oligarki yang Melawan Pemberantasan Korupsi

Mengendalikan kekuasaan

Sinta membuka pembacaan Amanat Ciganjur itu dengan menyampaikan bahwa kekuasaan politik pada hakikatnya adalah sarana manifestasi kemaslahatan, dalam wujud kesejahteraan dan tegaknya harkat martabat umat manusia. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, kekuasaan perlu diawasi dan dibatasi agar tidak terjebak dalam otoritarianisme yang justru dapat menghancurkan tujuan baik dari kekuasaan itu sendiri.

”Demokrasi adalah ikhtiar untuk menjaga agar kekuasaan terkendali dan terkelola dengan baik,” ucapnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Istri KH Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, saat tiba di panggung dalam Haul 14 Gus Dur di rumah tokoh bangsa dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid di Ciganjur, Jakarta, Sabtu (16/12/2023). Selain sejumlah tokoh nasional, seniman, dan tokoh lintas keyakinan, Haul 14 Gus Dur 14 ini juga dihadiri ribuan nahdliyin dan warga masyarakat.

Selanjutnya, Lukman menyampaikan bahwa pemilu menjadi penting sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Agar pemilu dapat benar-benar menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan tersebut, senantiasa memohon petunjuk dan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa.

”Kami menyampaikan pesan dan amanat kepada penyelenggara, pengawas, peserta dan semua warga bangsa yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2024 sebagai berikut: Kesatu, Pemilu 2024 harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai perwujudan dari nilai Ketuhanan, dijalankan dengan penghormatan penuh terhadap Hak Asasi Manusia, dan menjadi sarana yang adil untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia Indonesia tanpa kecuali,” tutur Lukman.

Kedua, Karlina sebagai pembaca amanat selanjutnya menyampaikan, Pemilu 2024 harus diarahkan bagi terbentuknya pemerintahan dan pengelolaan negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, kemakmuran dan kemaslahatan bersama, tidak mementingkan kelompok tertentu, tidak meninggalkan dan meminggirkan satu pun elemen bangsa.

Peserta, penyelenggara, dan pengawas pemilu, juga semua pihak dan segenap rakyat agar benar-benar mencegah tindak kekerasan dan praktik kecurangan.

Iklan

Ketiga, lanjut Karlina, Pemilu 2024 harus dijalankan secara berkeadaban dengan komitmen penyelenggaraan yang damai, jujur, adil, dan bermartabat. Peserta, penyelenggara, dan pengawas pemilu, juga semua pihak dan segenap rakyat agar benar-benar mencegah tindak kekerasan dan praktik kecurangan. Aparatur dan alat negara, termasuk aparat keamanan, aparat pertahanan, dan aparat penegak hukum, harus terjaga netralitasnya.

Selanjutnya, isi amanat keempat dibacakan oleh Romo Benny yang antara lain mengamanatkan agar Pemilu 2024 digunakan sebagai pengikat dalam mengatur berbagai perbedaan kepentingan dan keberagaman, dan menjaga nilai luhur, hak, dan kemerdekaan semua warga bangsa yang telah dijamin dan diamanatkan oleh konstitusi.

Kelima, dibacakan oleh Pendeta Gomar, Pemilu 2024 harus dijadikan sebagai konsensus menjadikan Indonesia sebagai bangsa berdaulat dan disegani.

Sebagai penutup, Sinta menyampaikan, amanat ini dibuat dengan pengharapan agar Pemilu 2024 dapat menjadi sarana kemaslahatan bangsa, dan bukan sekadar lomba berebut kekuasaan yang pada akhirnya membawa kehancuran bagi bangsa.

KOMPAS/HIDAYAT SALAM

Ketua Panitia Haul 14 Gus Dur Inayah Wulandari Wahid dan budayawan NU, Ngatawi Al Zastrow, saat memberikan keterangan pers peringatan haul ke-14 Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, yang digelar pada Sabtu (16/12/2023) di Ciganjur, Jakarta.

Meragukan demokrasi

Putri bungsu Gus Dur, Inayah Wulandari Wahid, mengatakan, saat ini, banyak kalangan yang meragukan proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan jujur, adil, damai, dan bermartabat, serta pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, tema ”Meneladani Budaya Etika Demokrasi Gus Dur” dipilih untuk haul Gus Dur kali ini. Tema ini merepresentasikan kondisi kekinian yang dialami bangsa menghadapi Pemilu 2024.

”Demokrasi itu beneran ada enggak di Indonesia? Apa jangan-jangan cuma jadi salah satu gimik nih yang sering muncul, atau yang sering hanya jadi jargon saja,” kata Inayah sebelum acara berlangsung.

Baca juga: Haul Gus Dur, Momentum Refleksi untuk Perbaikan Demokrasi

Keprihatinan serupa disampaikan Karlina Supelli yang juga dikenal sebagai filsuf ini. Menurut Karlina, fenomena yang terjadi saat ini adalah kedaulatan hukum dibajak. Padahal, hukum menjadi pijakan apakah kebijakan sudah diambil secara adil atau tidak. Masyarakat sipil terlena selama beberapa tahun, padahal tanda bahaya itu sudah ada sejak 2019. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, direvisi sehingga lembaga antirasuah itu tak lagi independen.

Ia pun merasa situasi yang terjadi saat ini hampir mirip dengan rezim otoriter Orde Baru. Masyarakat sudah tidak lagi bebas berbicara karena ada ancaman intimidasi dan kriminalisasi. Karlina ingat betul karena pada saat itu dia adalah aktivis prodemokrasi yang berjuang bersama-sama dengan kaum perempuan melalui Suara Ibu Peduli (SIP).

Fenomena yang terjadi saat ini adalah kedaulatan hukum dibajak. Padahal, hukum menjadi pijakan apakah kebijakan sudah diambil secara adil atau tidak.

Dengan kondisi demokrasi saat ini, Karlina mengajak masyarakat kembali membaca dan meneladan pesan warisan Gus Dur soal demokrasi. Demokrasi bagi Gus Dur adalah upaya bersama untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Kemaslahatan rakyat bukan sekadar efek samping yang menetes, tetapi harus mampu menyejahterakan rakyat seluas-luasnya.

”Jujur, situasi sekarang membuat prihatin. Pemimpin seperti kehilangan arah menentukan apakah mereka adalah seorang pemimpin atau penguasa. Tidak ada moralitas politik,” katanya.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Perempuan filsuf dan astronom Karlina Supelli menghadiri peluncuran buku berjudul Menemukan Allah dalam Sains dan Manusia di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta, Sabtu (13/5/2023).

Sementara itu, anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, satu-satunya wakil penyelenggara pemilu yang hadir, menerima piagam Amanat Ciganjur. Ia mengatakan, amanat itu penting bagi lembaganya karena hal itu merupakan seruan moral yang sama-sama diinginkan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Amanat Ciganjur seharusnya bisa diimplementasikan untuk memperbaiki kualitas demokrasi dalam Pemilu 2024 ini.

”Bagi Bawaslu, tentu ini menjadi penting. Nanti piagam itu akan kami share (bagikan) karena semangatnya bagus agar pemilu berjalan secara demokratis,” katanya.

Terkait dengan banyaknya warga yang meragukan independensi penyelenggara pemilu saat ini, Lolly menilai hal itu justru bagus karena artinya semua elemen akan mengawasi kinerja penyelenggara pemilu sehingga mereka tidak berani macam-macam, termasuk mempertaruhkan independensinya.