Kunjungi Titik Nol Nusantara, Ganjar Pastikan Komitmen Lanjutkan IKN

Saat mengunjungi titik nol Ibu Kota Nusantara, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menyiapkan dengan baik pembangunan IKN jika terpilih sebagai presiden.

KOMPAS/HARYO DAMARDONO

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan keterangan kepada media terkait dengan kunjungannya di Titik Nol Nusantara, Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

NUSANTARA, KOMPAS — Ganjar Pranowo menjadi calon presiden pertama yang mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam masa kampanye. Menurut calon nomor urut 3 itu, kunjungannya menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN yang secara konsep sudah ada sejak era Bung Karno itu.

”IKN ini sebuah konsep yang disiapkan, bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota dari presiden ke presiden, tetapi belum berhasil dan sekarang sudah dimulai. Maka, tugas kami adalah melanjutkan dan menyiapkan dengan baik agar bisa berjalan sesuai dengan rencana,” kata Ganjar saat mengunjungi Titik Nol Kilometer IKN, Kamis (7/12/2023).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Dalam kunjungannya, Ganjar didampingi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid. Pemimpin redaksi sejumlah media nasional juga diundang dalam kunjungan tersebut. Selain itu, juga ada komunitas pemengaruh (influencer) lokal maupun nasional yang turut serta.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut kecanggihan teknologi yang akan dibangun di IKN sudah dipaparkan Badan Otorita IKN. Ia berharap IKN bisa menjadi kota masa depan yang modern dan sesuai dengan kemajuan peradaban dan mimpi anak bangsa. Selain itu, pembangunan IKN juga tetap harus melibatkan partisipasi masyarakat dengan mendengarkan masukan serta aspirasi masyarakat adat dan lokal. ”Saya di sini untuk menunjukkan komitmen itu,” ujarnya.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Aktivitas pembangunan istana kepresidenan dan kantor pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

Terkait pendanaan pembangunan di lahan seluas 34.000 hektar itu, Ganjar menuturkan, prioritas utama pembangunan adalah dengan kekuatan APBN. Apalagi jika itu terkait dengan aset-aset dan gedung pemerintahan. Di luar itu, pembangunan bisa dilanjutkan dengan skema public private partnership (PPP). ”Investor harus diberi insentif, cerita kemudahan, dan cerita kepastian,” ujarnya.

Bentuk insentif itu, di antaranya, adalah kepastian hukum yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar bangsa ini. Jika Ganjar dan Mahfud MD dipercayai menjadi presiden dan wakil presiden, mereka berkomitmen untuk memberantas korupsi sehingga ada kepastian hukum. Hal ini diharapkan dapat menarik perhatian investor untuk menanamkan sahamnya di IKN.

Ganjar menjelaskan, IKN sudah dibahas melalui proses penyusunan undang-undang yang panjang. IKN adalah cerita masa depan Indonesia, modernitas, kemajuan peradaban, partisipasi, ekonomi hijau, industri kreatif, industri digital, dan masa depan. Di IKN akan terjadi transformasi Indonesia yang diwujudkan dalam satu area yang begitu luas.

Iklan

Baca juga: Jokowi Bantah Kritik Anies, IKN Diklaim Bisa Ciptakan Pemerataan

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo (ketiga dari kiri), didampingi Ketua Tim Pemenangan (TPN) Arsjad Rasjid berkunjung di Menara Pandang Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

Ia berharap pembangunan IKN bisa memberikan semangat kepada bangsa bahwa lompatan itu bisa dicapai apabila semua pihak bersama-masa mau menyukseskan program tersebut. Ia memperkirakan transformasi pembangunan IKN dan masa transisi itu akan membutuhkan waktu paling sedikit 30 tahun.

Karena waktu pembangunan yang sangat panjang itu, jika terpilih menjadi presiden ke-8 RI, Ganjar juga ingin mengajak diskusi Presiden Joko Widodo. Ia mengaku sangat dekat dengan Jokowi, bahkan pernah berdiskusi tentang IKN sebelum program pembangunan itu ditetapkan.

Dihubungi terpisah, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menuturkan, secara teknokratik, pembangunan IKN bertujuan sebagai salah satu upaya menggeser gravitasi pembangunan dari yang sebelumnya Jawasentris menjadi Indonesiasentris.

IKN juga ditargetkan menjadi pusat pertumbuhan baru. Pertimbangan memilih Kalimantan Timur itu dilihat dalam beberapa kriteria, di antaranya jarak tempuh yang relatif tidak berada pada dua ekstrem yang berbeda dari dan ke daerah lain.

Kedua, IKN didasarkan pada peluang pengembangan regional yang memadai, menyatu-padukan kota-kota Balikpapan dan Samarinda dengan ibu kota negara sesuai dengan fungsi masing-masing yang dirancang. Ketiga, memanfaatkan dan memperbaiki kembali hutan hujan tropis yang tidak monokultur atau ditanami satu jenis pohon sehingga memungkinkan dibentuk kota hutan yang area terbangunnya diperbolehkan maksimal 25 persen. ”Sisanya, 65 persen hutan dan 10 persen untuk lahan pertanian,” kata Suharso.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Suharso Monoarfa

Ia menambahkan, dari sisi demografi, desakan kepadatan penduduk juga telah mengancam keberlanjutan habitat Jakarta dan sekitarnya. Bahkan, daya dukung wilayah Pulau Jawa diprediksi akan berkurang, baik wilayah permukiman maupun dukungan alamnya.

Terakhir, IKN di Penajam Passer Utara juga berpeluang dibangun dan dikembangkan kompleksitas industri yang didukung dari kekayaan sumber daya alam di sekitarnya, terutama energi bersih. Di Kalimantan Utara saat ini sedang dibangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 10.000 megawatt.

Adapun terkait dengan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk membangun IKN, menurut dia, hal itu tidak perlu dikhawatirkan sebab pendanaannya memakai APBN dengan sistem penganggaran bertahap atau multiyears hingga tahun 2045. Dengan penganggaran jamak itu diharapkan tidak banyak APBN terkuras habis hanya untuk pembangunan infrastruktur di IKN.

”Jika dibandingkan dengan APBN kita yang mencapai ribuan triliun, IKN ini hanya membutuhkan sekitar 300 triliun yang dianggarkan secara bertahap sampai 2045. Jadi, per tahun tidak sampai membebani APBN terlalu besar, porsinya masih di bawah 10 persen,” ujarnya.