Tambahan Pinjaman Belanja Alutsista Berasal dari Alokasi 2025-2029

Penambahan pagu alokasi pinjaman 4,25 miliar dollar AS untuk alutsista periode 2020-2024 dari alokasi tahun 2025-2029.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat ditemui di Menara Bappenas, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan, secara umum tidak ada perubahan pagu alokasi belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang berasal dari pinjaman luar negeri. Penambahan pagu alokasi pinjaman 4,25 miliar dollar AS untuk belanja alutsista periode 2020-2024 dari alokasi tahun 2025-2029.

Kenaikan alokasi pinjaman ini juga disebabkan adanya gejolak harga alutsista secara global. ”Meski alokasi pinjaman luar negeri untuk alutsista 2020-2024 naik, sampai akhir 2034 total alokasi pinjaman luar negeri tidak berubah,” kata Suharso di Menara Bappenas, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista tahun 2020-2024 yang awalnya 20,75 miliar dollar AS menjadi 25 miliar dollar AS. Namun, pagu alokasi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri 2020-2034 tak berubah, yakni 55 miliar dollar AS (Kompas, 30/11/2023).

Menurut Suharso, penambahan pinjaman 2020-2024 bersumber dari pagu pinjaman untuk 2025-2029. Pinjaman pengadaan alutsista pada 2020-2034 dialokasikan dalam tiga tahap. Adapun pembayaran pinjaman dilakukan bertahap dengan rata-rata tenor di atas sepuluh tahun.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon melakukan flypast saat gladi bersih perayaan HUT Ke-78 TNI di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

”Jadi tidak ada kenaikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan secara mendadak. Perubahan alokasi juga dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan situasi dan gejolak harga alutsista global,” katanya.

Anggaran sektor pertahanan keamanan seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari rupiah murni, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri. Penambahan alokasi pinjaman untuk alutsista, menurut Suharso, akan digunakan untuk penguatan kebutuhan tiga matra, yaitu darat, laut, dan udara.

Kecurigaan penambahan alokasi pinjaman untuk kepentingan pilpres mengingat Menhan Prabowo merupakan salah satu kontestannya sebagai hal yang berlebihan.

Dalam belanja alutsista, pemerintah mempertimbangkan biaya investasi; analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman; tata kelola, risiko dan kepatuhan; serta kesamaan. ”Jadi, Indonesia utang untuk membeli alutsista, tetap harus mendapatkan keuntungan, yakni penguatan industri pertahanan dalam negeri,” kata Suharso.

Suharso mencontohkan kontrak helikopter angkut buatan Perancis, H225M Caracal. Pada tahap pertama pembelian (2020-2023), komponen lokalnya harus 30 persen dari keseluruhan. Lalu, tahap kedua (2024-2027) sudah diproduksi di Indonesia dengan komponen lokal lebih dari 70 persen. Pada tahap ketiga (2028), RI sudah bisa ikut dalam rantai pasok dan ekspor H225M Caracal.

Baca juga: Kemenhan Dapat Tambahan Pinjaman Luar Negeri Rp 61,7 Triliun untuk Belanja Alutsista

Mendesak

Secara terpisah, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, penambahan alokasi pinjaman itu akan digunakan untuk belanja alutsista. Menurut dia, belanja alutsista kian mendesak di tengah dinamika geopolitik dan geostrategi.

Perubahan alokasi pinjaman juga sudah disepakati bersama oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, Dahnil menilai kecurigaan penambahan alokasi pinjaman untuk kepentingan pilpres mengingat Menhan Prabowo Subianto merupakan salah satu kontestannya sebagai hal yang berlebihan. Sebab, penggunaan anggaran negara diawasi sejumlah lembaga, mulai dari BPK, KPK, BPKP, dan DPR.

Pengamat militer dari Semar Sentinel, Alman Helvas Ali, mengingatkan, berapa pun alokasi pinjaman, kontrak pengadaan alutsista tidak akan efektif tanpa dana pendamping yang memadai dari APBN. Dana pendamping ini akan menjadi uang muka dari pemerintah kepada rekanan pembuat alutsista.

”Selama ini antara alokasi pinjaman luar negeri yang disetujui dan alokasi belanja modal sebagai dana pendamping di Kemenhan selalu tak imbang. Tahun ini saja, alokasi dana pendamping di bawah Rp 700 miliar,” katanya.

Baca juga: Kemenhan RI Beli 12 Pesawat Tempur Bekas, DPR Pun Bertanya