Bersikap Kritis, Umat di Surabaya agar Kenal Mendalam Calon Presiden

Sikap kritis dan reflektif umat beragama di Surabaya, Jawa Timur, menjadi panduan menggunakan hak politik dalam Pemilihan Umum 2024.

Suasana saat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari memimpin pembacaan Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024 di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (27/11/2023).

SURABAYA, KOMPAS — Kalangan tokoh agama di Surabaya, Jawa Timur, mengharapkan umat berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2024. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, umat diajak mengenali secara mendalam pasangan calon sehingga dapat menggunakan hak politik secara bermartabat.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Demikian diutarakan oleh kalangan tokoh agama Jatim di Surabaya yang dihubungi secara terpisah pada Kamis (30/11/2023). Organisasi massa keagamaan sepakat tidak dalam posisi mendukung pasangan tertentu yang telah ditetapkan, yakni Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Keuskupan Surabaya telah mengeluarkan seruan moral untuk Pemilu 2024 dengan judul ”Umat Beriman sebagai Pemilih yang Baik dan Bermartabat”. Seruan ini ditandatangani oleh Administrator Diocesan Keuskupan Surabaya RD Yosef Eko Budi Susilo mengingat Paus Fransiskus belum menunjuk uskup baru sejak Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono mangkat pada 10 Agustus 2023.

Dalam seruan disebutkan, umat Katolik bagian dari bangsa Indonesia yang mencita-citakan kesejahteraan umum. Pemilu adalah prinsip dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin pemerintahan dan wakil untuk kebijakan demi cita-cita bangsa.

Baca juga: Berebut Suara Nahdliyin di ”Bumi Majapahit”

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Penyanyi Zizi Raziq menyanyikan lagu "Indonesia Pusaka" pada Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024 di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (27/11/2023).

Yosef Eko melanjutkan, Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan 2 telah mengajarkan bahwa umat menyadari hak dan kewajiban untuk secara bebas menggunakan hak suara demi mewujudkan kesejahteraan umum. ”Bangga dan menghormati umat yang bersedia maju dalam kontestasi politik, baik yang telah menjabat sebagai anggota legislatif, eksekutif, yudikatif selama ini maupun yang akan maju dalam Pemilu 2024,” tulisnya.

Jelang pemungutan suara, umat Katolik di Keuskupan Surabaya yang mencakup wilayah Jatim bagian barat dan sebagian wilayah Jateng bagian timur laut agar tetap menjaga kondisi hidup bersama yang aman, tertib, jujur, adil, dan damai. Di masa kampanye kurun 28 November 2023-10 Februari 2024, umat agar mengenali sungguh-sungguh calon yang akan dipilih. Dengan nurani yang jernih, umat agar meneliti rekam jejak, visi, misi, dan integritas kepribadian para calon.

Bangga dan menghormati umat yang bersedia maju dalam kontestasi politik, baik yang telah menjabat anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif selama ini maupun yang akan maju dalam Pemilu 2024.

”Ada banyak informasi, tetapi jangan pernah mengabaikan sikap kritis dan reflektif agar data dan informasi yang didapat akurat,” ujar Yosef Eko. Keuskupan Surabaya menolak praktik kampanye licik, kotor, politik uang, politisasi SARA, dan ujaran kebencian. Gereja tidak akan membuka pintu sebagai tempat kampanye.

Para klerus atau biarawan dan biarawati harus bijaksana memanfaatkan media sosial agar bersih dari potensi batu sandungan dalam tugas utama penggembalaan umat. Kebijaksanaan juga diperlukan ketika berinteraksi dengan para kontestan agar tidak disalahpahami sebagai dukungan. Senada juga berlaku bagi pengurus umat, terutama dalam penyebaran informasi agar tiada yang menjurus pada pemenangan kontestan tertentu.

Baca juga: ”Medan Pertempuran” Tiga Matahari Politik

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) Jaya Suprana memberikan penghargaan Kirab Bendera Partai Politik yang Melintasi Estafet Kota Terbanyak di Dunia yang diterima Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dalam acara Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024 di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (27/11/2023).

Sebelumnya, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim Sukadiono mengatakan, organisasi tidak mengarahkan umat untuk condong kepada salah satu pasangan. ”Kami juga harus tetap menjaga jarak,” katanya yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Sukadiono melanjutkan, ada empat kriteria pemimpin dalam perspektif Muhammadiyah. Masing-masing ialah sidik (jujur atau benar), amanah (dapat dipercaya), tablig (menyampaikan semua kebenaran), dan fatanah (cerdas) yang merupakan sifat melekat dalam diri Nabi Besar Muhammad SAW. Muhammadiyah membuka pintu bagi semua kontestan untuk silaturahmi bagi kepentingan bangsa dan negara.

Kontestasi bukan sekadar wahana untuk merebut hati rakyat demi menduduki jabatan tertinggi. Namun, amanah rakyat harus dijalankan sesuai tujuan kemerdekaan Indonesia. Jangan membawa bangsa dan negara sesuai visi misi sendiri, apalagi bertentangan dengan konstitusi dan cita-cita nasional. Pemilu adalah ajang mempersatukan. Perbedaan harus dilihat dalam konteks menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kontestasi bukan pertempuran politik hidup mati yang mengoyak persatuan kesatuan.

Baca juga : Perebutan Suara di Jawa Diprediksi Bakal Ketat

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Mahasiswa menghadiri acara Gagas RI di Airlangga Convention Center, Surabaya, Rabu (22/11/2023).

Secara terpisah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jatim juga menyatakan dengan jelas dan tegas tidak dalam posisi mendukung pasangan tertentu. Jika ada pengurus teras yang menyatakan arah dukungan merupakan sikap pribadi dan jangan diartikan sebagai sikap apalagi kebijakan resmi organisasi massa tersebut.

Dalam Cangkrukan Kebangsaan di Balai Paroki Salib Suci Tropodo, Sidoarjo, tokoh muda NU Aan Anshori mengatakan, memilih calon pemimpin dan keterlibatan dalam pemilihan umum berlandaskan etika dan moral. “Sudah benar dalam etika dan moral ketika organisasi keagamaan tidak condong kepada pasangan tertentu,” ujar Koordinator Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Jatim ini.