Data Pemilih Bocor, TPN Ganjar-Mahfud: Jangan Sampai Data Disalahgunakan

Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud meminta KPU segera mengusut tuntas kasus kebocoran 252 juta data pemilih. Jangan sampai data ini disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

UNDEFINED

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa dan Gatot Eddy Pramono, serta Deputi Politik 5.0 TPN Andi Widjajanto memberikan keterangan pers terkait kasus kebocoran data pemilih di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (29/11/2023).

TANGERANG, KOMPAS — Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta Komisi Pemilihan Umum menyikapi secara serius kasus dugaan kebocoran 252 juta basis data pemilih oleh akun ”Jimbo”. Kasus ini harus segera diusut tuntas. Sebab, sebagai salah satu peserta Pemilihan Presiden 2024, Ganjar-Mahfud khawatir data yang dibocorkan tersebut bakal digunakan untuk mengintervensi keputusan-keputusan KPU ke depan.

Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, dalam konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (29/11/2023), mengatakan, sejak Selasa kemarin, pihaknya sebenarnya sudah mencermati adanya dugaan kebocoran dan jual beli 252 juta data pribadi yang berkaitan dengan identitas, termasuk nomor induk kependudukan (NIK).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Data pribadi yang disebarkan tak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga data pribadi warga negara Indonesia di konsulat-konsulat Indonesia di luar negeri.

ARIE NUGROHO

Ilustrasi

”Kami menyadari bahwa ini sesuatu hal yang strategis, yang sensitif, yang harus disikapi secara serius, baik oleh penyelenggara pemilihan umum maupun oleh kementerian lembaga, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) yang memiliki fungsi kewenangan utama untuk memastikan keamanan siber kita dalam proses Pemilu 2024,” ujar Andi.

Konferensi pers digelar langsung setelah sejumlah pengurus TPN tiba dari Merauke, Papua Selatan, untuk mendampingi Ganjar berkampanye. Selain Andi, mereka yang hadir antara lain Wakil Ketua TPN Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, Komjen (Purn) Gatot Eddy Pramono, dan TGB Muhammad Zainul Majdi.

Dugaan kebocoran data pemilih ini muncul setelah akun ”Jimbo” memasarkan 252 juta basis data (database) mentah pemilih 2024 yang diklaim berasal dari situs KPU dalam forum daring BreachForum. Akun itu juga membagikan 500.000 data secara gratis sebagai contoh serta mengunggah beberapa tangkapan layar dari laman https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data tersebut. Data tersebut dijual senilai 74.000 dollar AS atau senilai Rp 1,1 miliar.

Koordinasi antara KPU, Kemenkominfo, dan BSSN dibutuhkan dan perlu terus diperkuat agar kasus-kasus peretasan seperti ini bisa segera ditanggulangi. Tak hanya itu, kasus semacam ini juga harus mampu dipastikan untuk dicegah agar pemilu berjalan dengan baik.

Dugaan kebocoran data pemilu selalu muncul setiap tahun selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan catatan Kompas, pada September 2022, akun ”Bjorka” menjual 105 juta data penduduk yang diklaim berasal dari situs KPU. Sementara pada Mei 2022, akun Twitter atau kini menjadi X @underthebreach menyebutkan, 2,3 juta data daftar pemilih tetap (DPT) di Pemilu 2024 dari KPU diperjualbelikan lewat forum komunitas peretas (hacker).

Baca juga: Data Pemilih Diduga Bocor Lagi, KPU Didesak Audit Forensik

Andi melanjutkan, koordinasi antara KPU, Kemenkominfo, dan BSSN dibutuhkan dan perlu terus diperkuat agar kasus-kasus peretasan seperti ini bisa segera ditanggulangi. Tak hanya itu, kasus semacam ini juga harus mampu dipastikan untuk dicegah agar pemilu berjalan dengan baik.

Andika menegaskan, pembobolan keamanan siber telah terjadi. Namun, yang paling penting bagi TPN sebagai salah satu peserta dalam pemilihan presiden kali ini adalah KPU harus bisa menjelaskan secara detail gangguan (troubleshooting) yang tengah dialami. Di sisi lain, KPU juga harus bisa menjelaskan langkah-langkah yang telah dan akan diambil dalam mengatasi persoalan ini.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Tiga pasangan calon berfoto bersama seusai rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

”Dengan begitu, data yang sudah terambil ini tidak bisa digunakan untuk, misalnya, mengintervensi apa pun keputusan KPU, khususnya yang hubungannya dengan digital nanti. Sebab, ini jelas sudah berada di tangan orang yang tidak berhak dan sangat mungkin ini digunakan untuk melakukan intervensi terhadap keputusan-keputusan KPU nantinya,” ucap Andika.

KPU juga harus bisa meyakinkan para peserta Pemilu 2024 bahwa kasus ini tidak mengganggu kerja KPU ke depan dan tidak mengganggu hasil pemilihan nanti.

Baca juga: Tahun Politik, Tren Ancaman Siber Naik

Gatot Eddy Pramono menambahkan, peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama KPU dan instansi yang bertugas memberikan keamanan siber bagi KPU. Kerja sama dan koordinasi di antara instansi terkait harus diperkuat agar peristiwa ini tidak terjadi lagi ke depan.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Sebanyak 3,2 miliar data dari aplikasi Peduli Lindungi ditawarkan akun "Bjorka" di BreachForum.

Kemudian, tentu peristiwa ini harus diusut tuntas sampai ke pelakunya. Ia meyakini, kerja sama antara KPU, BSSN, Kemenkominfo, dan kepolisian bisa mengusut tuntas dan mengetahui pelakunya serta membawa persoalan ini ke ranah hukum.