Wapres Minta Netralitas Dijaga meski Anak Presiden Ikut Pilpres

Name: Wapres Minta Netralitas Dijaga meski Anak Presiden Ikut Pilpres
Uploaded: 2023-11-14T11:41:15Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Wapres Ma’ruf Amin menekankan, netralitas ASN serta personel TNI-Polri selama Pemilu 2024 harus menjadi komitmen bersama.

Wapres Ma’ruf Amin menekankan, netralitas ASN serta personel TNI-Polri selama Pemilu 2024 harus menjadi komitmen bersama.

Oleh

CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

· 5 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar seluruh aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Tugas tetap harus dilaksanakan sesuai aturan main yang sudah ditetapkan. Walaupun anak Presiden mengikuti pemilu, netralitas tetap harus dijaga.

Pemilu 2024 bukan yang pertama dilakukan di Indonesia sehingga sudah ada pengalaman, aturan, dan komitmen untuk menyelenggarakannya dengan jujur, adil, dan rahasia. ”(Oleh) karena itu, semua petugas, aparat, ASN, TNI, Polri, semuanya sudah ada aturannya untuk bersikap netral,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Wapres Amin menuturkan, perihal netralitas itu pun sudah disampaikan Presiden Joko Widodo. ”Dan karena itu, kita memang meminta supaya di lapangan para petugas kita, pelaksana kita, baik dari TNI, Polri, maupun dari ASN itu harus menjaga netralitas. Saya kira itu. Itu komitmen bersama,” ujarnya.

Wapres Amin menjawab ketika ditanya perihal upaya memastikan netralitas TNI karena Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto yang juga merupakan calon Panglima TNI disebut-sebut dengan Presiden Jokowi yang saat ini anaknya maju menjadi calon wakil presiden. Wapres pun ditanya pesannya kepada Agus sebagai calon Panglima TNI baru ke depan.

”Saya kira komitmen TNI itu seluruhnya, kan, termasuk Pak Agus, termasuk yang lain semua, dari AU, dari AL, dari Angkatan Darat, semuanya itu, dan semua aparat itu. Jadi, saya kira soal dekat jauh itu relatif saya kira. Semua dekat sebenarnya itu, tidak ada yang jauh, dekat semua. Tetapi, tugas tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan. Saya kira itu. Oleh karena itu, kita harapkan, walaupun anak Presiden ikut, ya, tetap netralitas tetap harus dijaga,” kata Wapres Amin.

Tugas tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, kita harapkan, walaupun anak Presiden ikut, ya, tetap netralitas tetap harus dijaga.

Agus Subiyanto yang diberi kesempatan oleh Wapres Amin untuk menanggapi pertanyaan tersebut menuturkan bahwa TNI sudah memiliki koridor. ”Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Panglima TNI bahwa kita punya koridor. Koridor yang pertama Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di mana Pasal 39 menyampaikan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis,” kata Agus.

Selain itu, ada pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur bahwa kalau ada yang melanggar dapat terkena hukuman disiplin dari satuannya ataupun terkena pidana. ”Jadi kita, TNI, akan mengacu ke situ, (ke) koridor. Kalaupun ada yang berbuat, itu adalah oknum,” ujarnya.

Agus pun menjawab perihal kedekatan. ”Saya itu bertugas tidak hanya di Solo bertugas itu. Setiap saya bertugas, contoh saya pernah di Palu, saya Danrem di sana, dengan Forkopimda saya dekat dengan Pak Longki (Longki Djanggola, Gubernur Sulawesi Tengah), Pak Pasha Ungu sebagai wali kota dulu. Kemudian juga terakhir saya Pangdam III saya dekat dengan Ridwan Kamil dengan Pak Uu, Wagub-nya,” katanya.

Menurut Agus, kedekatannya itu sebatas hubungan kerja. ”Kedekatan saya hanya kerja, ya, jadi sebagai Forkopimda, gitu. Jadi, Forkopimda bekerja bersama-sama tujuannya untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita harus bekerja bersama-sama, tidak hanya aparat pemda saja, dibantu oleh TNI Polri dan semua yang ada di wilayah tersebut. Jadi, seperti itu,” ujar Agus.

Saat diberi kesempatan menjawab pertanyaan awak media oleh Wapres Amin, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, TNI tetap teguh untuk netral. Perihal netralitas ini sudah disampaikan ke seluruh jajaran.

”TNI tetap teguh pada tujuan untuk netral, netral, dan netral. Ini sudah kita tekankan kepada seluruh jajaran. Kalaupun ada oknum, itu bukan perintah atasan dan bukan komitmen kita. Kalaupun ada mungkin, ya, oknum namanya kalau sampai ada yang tidak netral. Tetapi, kita sampaikan kepada seluruh jajaran untuk netral,” kata Yudo.

Yudo menuturkan, dirinya pun sudah memberikan referensi atau arahan teknis terkait netralitas. Apabila hal itu dipedomani atau dijadikan patokan, maka dipastikan prajurit akan netral.

”Dan, saya sudah memberikan referensi, arahan, seperti yang di gambar-gambar itu. Gambar saya, kan, ada di mana-mana itu, mulai Sabang sampai Merauke ada semua di lingkungan TNI, khususnya tentang netralitas TNI. Bagaimana teknisnya, ya, berpedoman pada itu saja, itu sudah mencakup semuanya. Kalau prajurit berpatokan pada itu, pasti akan netral,” katanya.

Evaluasi dan sanksi

Menurut Yudo, evaluasi akan dilakukan dan ada sanksi bagi yang melanggar ketentuan. ”Nanti akan kita evaluasi apakah ada yang melanggar dari ketentuan itu. Kalau sampai ada, ya, nanti kita evaluasi. Kita terapkan secara teknis lagi. Tapi, waktu itu kita susun secara rinci supaya betul-betul dipahami oleh prajurit. Dan, saya yakin, kalau prajurit berpedoman pada itu, pasti akan netral,” ujarnya.

Yudo memastikan akan ada sanksi ketika ada yang melanggar. ”Ya, pasti ada, pasti ada sanksi. Sanksinya nanti, kan, di KPU, kan, ada bagaimana. Di Bawaslu, ya? Tentunya, kan, ada (ketentuan terkait) pelanggaran apa saja yang masuk dalam pelanggaran, apakah pidana atau sifatnya disiplin. Di TNI sendiri juga ada, kalau pidana tentunya akan diproses POM TNI, kalau disiplin oleh POM tapi diputuskan oleh atasan yang berhak menghukum,” ujarnya.

Di Bawaslu, kan, ada (ketentuan terkait) pelanggaran apa saja yang masuk dalam pelanggaran, apakah pidana atau sifatnya disiplin. Di TNI sendiri juga ada, kalau pidana tentunya akan diproses POM TNI, kalau disiplin oleh POM tapi diputuskan oleh atasan yang berhak menghukum.

Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menuturkan, Polri memiliki tugas melaksanakan pengamanan terkait dengan rangkaian tahapan pemilu. Tugas ini dimulai dari awal pada saat KPU dan Bawaslu menyampaikan dimulainya tahapan pemilu, di mana saat itu Polri menggelar Operasi Mantap Brata.

”Dan, saya kira ini bukan hanya dilaksanakan pada pemilu kali ini. Jadi, dari semenjak pemilu ada, maka Polri mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengamanan tahapan pemilu. Dimulai dari start sampai dengan nanti ada kegiatan distribusi, sampai dengan pengamanan pada saat kegiatan di TPS, dan juga sampai dengan pengamanan terhadap hasil-hasil, termasuk sengketa pada saat nanti di KPU, di MK, dan itu menjadi tugas kita,” papar Listyo.

Berkenaan hal yang menjadi pertanyaan saat ini mengenai keberadaan Polri, Listyo menuturkan bahwa sekarang Polri sedang melaksanakan patroli. ”Jadi, itu semua kita lakukan dalam rangka kerangka pengamanan. Tidak lebih dari itu,” katanya.

Listyo pun mempersilakan untuk melapor ketika ada pelanggaran. ”Kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya, silakan saja dilapor. Tentu kita akan proses. Namun, sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup,” ujarnya.

Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup.

Dan, hal yang lebih utama, menurut Listyo, sama dengan TNI, Polri juga bertugas menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa, persatuan, dan kesatuan. ”Itu yang utama siapa pun presidennya. (Hal ini) karena kita sedang menghadapi permasalahan global dan kita semua harus bersatu. Dan, siapa pun presidennya nanti juga akan menghadapi itu dan bertanggung jawab terhadap rakyat,” kata Listyo.

Listyo menuturkan, hal yang lebih diutamakan adalah menjaga persatuan dan kesatuan, keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. ”Dan, itu tolong kita jaga bersama. Oleh karena itu, kami selama ini selalu berkeliling untuk menyampaikan dan menyaksikan deklarasi pemilu damai. Karena itu, penting buat masyarakat kita yang tentunya akan terdampak karena perbedaan pendapat, dan kita tidak ingin terjadi polarisasi terhadap anak-anak bangsa. Karena persatuan kesatuan itu lebih diutamakan,” ujarnya.

Editor:

ANTONIUS PONCO ANGGORO

netralitas asn utama berita netralitas tni polri pemilu 2024 aktual wapres amin strategi pemilu 2024