Pemerintah Tepis Perpanjangan Bansos Beras Terkait Tahun Politik

Pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras hingga Juni 2024. Pemerintah berdalih bansos untuk membantu masyarakat dengan kesejahteraan terendah di tengah tingginya harga beras.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menyampaikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memutuskan memperpanjang penyaluran bantuan sosial beras 10 kilogram hingga Juni 2024. Kebijakan melanjutkan bantuan ini ditempuh mengingat harga beras yang belum turun. Pemerintah mengklaim hal ini tidak ada kaitannya dengan tahun politik, tetapi karena memang ada keluarga di desil satu, yakni rumah tangga yang masuk 10 persen dengan kesejahteraan paling rendah, membutuhkan bantuan.

”Baru saja rapat selesai, dipimpin Bapak Presiden, mengevaluasi soal bantuan sosial beras yang 10 kilogram. Jadi, tadi sudah diputuskan, harusnya bantuan sosial beras itu sampai September, Oktober, November diperpanjang Desember. Kemudian Januari, Februari, lanjut nanti sampai kuartal kedua 2024-Maret, April, Mei, Juni,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11/2023).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Baca juga: Dari Beras sampai Properti, Pemerintah Gelontorkan Bantuan di Sisa Tahun Ini

Zulkifli pun menuturkan alasan perpanjangan penyaluran bantuan sosial beras tersebut. ”Jadi, akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus, memang tidak naik lagi, tapi belum turun. Oleh karena itu bantuan dilanjutkan,” ujar Zulkifli.

Jadi, akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus, memang tidak naik lagi, tapi belum turun.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11/2023).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pada rapat internal mengenai penyaluran bantuan pangan kali ini disampaikan, stok Bulog per 2 November 2023 sebanyak 1.442.945 ton. Penyaluran bantuan pangan di September 94,95 persen, Oktober 94,89 persen, dan November 18,45 persen.

”Dan, kita masih ada (penyaluran) di bulan Desember. Jadi, bulan September yang tersalur sekitar 201.000 (ton), demikian pula di bulan Oktober,” ujar Airlangga.

Pada kesempatan itu, Airlangga menuturkan, di Bulog ada kebutuhan tambahan anggaran, yaitu untuk tahap pertama sekitar Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan ada tambahan terkait distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun.

”Jadi, ada Rp 19,1 triliun. Tadi arahan Bapak Presiden, Menteri Keuangan diminta segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp 16 triliun,” katanya.

Baca juga: Pemerintah dan Bulog Salurkan Bansos Beras Untuk 21 Juta Penerima

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Warga berbelanja beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dari Bulog kemasan 5 kilogram di kegiatan gerakan pangan murah di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten, Senin (6/11/2023). Beras SPHP yang dijual Rp 52.000 tersebut bertujuan untuk menurunkan harga beras di pasaran.

Rapat juga membahas pemberian insentif, terutama pembebasan bea masuk beras. ”Pembebasan bea masuk dengan tarif spesifik Rp 450 per kilogram, ini kita lakukan insentif berupa bea masuk ditanggung oleh pemerintah,” kata Airlangga.

Badan Pangan Nasional akan menyiapkan bea masuk ditanggung pemerintah tersebut yang akan diberikan Kementerian Keuangan. ”Tadi dibahas bantuan pangan untuk 2024, di mana Bapak Presiden sudah setuju bahwa 2024 kita akan berikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni,” ujar Airlangga.

Baca juga: Tibanya Beras Impor dari Kamboja

Beras yang akan diberikan tetap sejumlah 10 kg untuk 22.004.077 keluarga penerima manfaat. Demikian pula bantuan tengkes terhadap 1.446.809 KRS (keluarga rawan stunting) dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

”Bantuan stunting Rp 446,242 miliar per kuartalnya. Jadi, totalnya sekitar Rp 892 miliar di semester pertama tahun depan,” kata Airlangga.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11/2023).

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menuturkan, pada Januari-Juni 2023 stok beras dari impor 2 juta ton dan ditambah 1,5 juta ton yang memang disiapkan untuk bantuan pangan. ”Terpisah dari itu semua, tadi Pak Mentan juga diminta mempercepat tanam, menyiapkan November-Desember supaya di bulan 4 dan 5 tahun depan berasnya juga sudah lebih banyak,” katanya.

Arief menuturkan, impor 1,5 juta ton itu kebanyakan dari Vietnam, Thailand, dan ada juga dari Myanmar. ”Mungkin nanti, kemungkinan besar, Pak Mendag juga bantu yang dari India. (Sedangkan) yang dari China harganya enggak masuk. Dari (rencana impor) 1,5 juta ton, yang sudah kontrak 600.000 ton,” katanya.

Baca juga: Impor Beras 2 Juta Ton, Keputusan Sulit dan Pahit

Saat ditanya terkait pertimbangan penyaluran bantuan sosial ini, terlebih sekarang memasuki tahun politik, Arief menjawab bahwa bantuan tidak terkait dengan politik. Hal yang menjadi pertimbangan adalah bahwa sekitar 21 juta sampai 22 juta masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbawah, perlu dibantu.

”Karena desil 1 (rumah tangga dengan kesejahteraan paling rendah) ini, kan, keluarga paling bawah yang perlu dibantu. Jadi, dengan harga beras yang masih tinggi hari ini tentunya akan sangat membantu. Dan, kalau bantuan pangan, kan, enggak ada bendera politik,” ujar Arief.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Warga menjunjung beras dan membawa sembako bantuan yang diserahkan Presiden Joko Widodo kepada 500 keluarga di Gudang Bulog Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang, Sumbar, Rabu (25/10/2023). Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjanjikan bantuan langsung tunai (BLT) antisipasi El Nino sebesar Rp 400.000 untuk dua bulan, November-Desember.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun memastikan stok beras nasional cukup untuk menyalurkan bantuan sosial. ”Stok kita cukup karena sekarang mulai tanam, yang kita tanam sekarang insya Allah panen pada Januari-Februari 2024. Di semua daerah irigasi kita melakukan percepatan tanam. Saya ulangi, yang dimaksud percepatan tanam adalah selesai panen, (tanahnya) kita olah, langsung tanam,” katanya.

Baca juga: Stok Beras Tertekan Penurunan Produksi dan Restriksi

Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta menuturkan, pemerintah tetap mengantisipasi inflasi beberapa komoditas pokok, seperti beras dan komoditas lainnya. Hal ini ditempuh terlebih dengan kondisi nilai tukar yang terdepresiasi seperti saat sekarang.

”Sehingga, daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin, harus terus diperhatikan dan dijaga dengan baik untuk menghindari terjadinya perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Serta, yang lebih utama, untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dengan baik,” kata Arif.

Daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin, harus terus diperhatikan dan dijaga dengan baik untuk menghindari terjadinya perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Serta, yang lebih utama, untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta saat ditemui di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (16/2/2023).

Gudang pangan di Papua

Terkait kelaparan yang melanda Kabupaten Yahukimo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, bantuan disiapkan secara berlapis dengan mengadakan gudang-gudang pangan di Wamena, Timika, dan Distrik Sinak Kabupaten Puncak. Dengan demikian, ada cadangan pangan yang siap dikirimkan segera saat dibutuhkan.

”Yahukimo, saya akan tinjau dengan Pak Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dalam waktu dekat,” kata Muhadjir.

Untuk masyarakat Yahukimo, gudang Bulog akan dibangun di Wamena yang dinilai paling dekat. Harapannya, ketika cuaca dingin membuat umbi-umbian tanaman warga busuk, warga tetap memiliki cadangan pangan.

Baca juga: Bantuan Musibah Kelaparan di Yahukimo Terus Disalurkan

NINA SUSILO

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berjalan seusai mengikuti rapat tertutup yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/11/2023). Rapat membahas perpanjangan penyaluran bantuan sosial.

Sejauh ini, wilayah-wilayah yang diidentifikasi rawan masalah pangan adalah 70 persen wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Kerawanan pangan ini sekaligus mempersulit penanggulangan tengkes atau kurang gizi kronis yang menyebabkan kekerdilan.

Baca juga: Kejar Target 2024, Diusulkan Tambahan Lima Provinsi Prioritas Penanggulangan Tengkes

Tengkes dan kemiskinan ekstrem masih menjadi masalah utama di dua wilayah ini. Apabila Indonesia menargetkan angka tengkes tinggal 14 persen di 2024, menurut Muhadjir, akan sangat baik apabila di dua wilayah ini, angka tengkes bisa di bawah 25 persen.

Oleh karena itu, Muhadjir menambahkan, selain menyediakan beras, pemerintah juga mencari solusi yang lebih berkelanjutan, yakni dengan mencari varietas umbi-umbian yang tahan cuaca ekstrem. Hal ini tengah dikerjakan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.