Jalan Mulus Mahfud MD Menuju Panggung Pilpres 2024
Tak seperti Pilpres 2014 dan 2019, jalan Mahfud MD untuk menjadi calon wakil presiden lebih mulus di Pilpres 2024.
Kesempatan Mahfud MD menjadi calon wakil presiden terwujud jelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Berbeda dengan dua pilpres sebelumnya, jalan bagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu relatif mulus, tanpa manuver penjegalan yang berarti.
Mengenakan batik lengan panjang bernuansa hijau coklat, Mahfud MD tiba di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (17/10/2023) pagi. Ia memenuhi undangan sang tuan rumah yang disampaikan sebelumnya.
Kedua tokoh yang sama-sama pernah menjadi petinggi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu mendiskusikan berbagai hal, tidak terkecuali soal pesta demokrasi lima tahunan yang akan segera diselenggarakan. Termasuk di dalamnya, Megawati meminta Mahfud menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk berkontestasi pada Pemilihan Presiden 2024.
“Pak Mahfud menerima tawaran Ibu Mega pada saat pertemuan Selasa pagi itu,” kata Savic Ali, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), ketika ditemui di bilangan Menteng, Jakarta, Rabu (18/10) sore.
Baca juga: Mahfud Dinilai Intelektual Mumpuni, Berpengalaman, dan ”Pendekar” Hukum
Tokoh yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu disebut masih ingin mengabdikan diri pada negara. Sebab, ada banyak persoalan bangsa yang perlu diselesaikan dengan mengampu salah satu jabatan politik yang tertinggi.
Kendati demikian, Mahfud harus melalui proses panjang sebelum mengambil keputusan itu. Setidaknya, selama dua bulan terakhir dia intens berdiskusi soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan sejumlah tokoh lintas profesi dan organisasi, termasuk Savic. Mereka berupaya meyakinkan Mahfud untuk bersedia berlaga di panggung pilpres.
Menurut Savic, tidak mudah meyakinkan Mahfud karena mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memiliki pengalaman mengecewakan di Pilpres 2014 dan 2019.
Pada dua pilpres sebelumnya, tawaran untuk menjadi cawapres selalu datang padanya. Bahkan, pada 2019 ia sudah diminta menyiapkan pakaian, syarat administrasi pendaftaran, dan menunggu di sebuah tempat yang dekat dengan lokasi deklarasi pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Namun, dalam hitungan jam keputusan itu berubah, Mahfud batal menjadi cawapres pendamping Joko Widodo saat itu.
Baca juga: Bernilai Historis, Gedung ANRI Jadi Tempat Ganjar-Mahfud Menerima Dukungan
Karena pengalaman itu, Mahfud tidak pernah mau bicara tentang pencalonan dirinya. Ia juga menolak acara-acara yang bertujuan untuk menyebut dia sebagai capres atau cawapres sebelum ada kepastian dari partai politik (parpol) atau gabungan parpol. “Pak Mahfud juga tidak pernah membentuk tim khusus, memasang baliho, atau mempromosikan dirinya dalam medium apa pun,” ujar Savic.
Dalam posisi tersebut, Mahfud justru muncul sebagai salah satu cawapres pilihan publik dengan tingkat elektabilitas tinggi berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Namanya kerap disebut parpol-parpol sebagai salah satu tokoh yang dipertimbangkan menjadi cawapres. Salah satunya untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo, bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Komarudin Watubun membenarkan, Mahfud sudah sejak lama dipertimbangkan untuk menjadi cawapres Ganjar. Ia dinilai memiliki pengalaman kepemimpinan yang lengkap, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan, Mahfud disebut sebagai “pendekar hukum” karena selalu mengedepankan penegakan hukum dan tak pernah memiliki catatan pelanggaran hukum.
Karakter dan rekam jejak itu, kata Komarudin, sejalan dengan visi PDI-P untuk melanjutkan tugas sejarah dari era kemerdekaan ketika Indonesia dipimpin Soekarno, era reformasi saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden kelima RI, juga pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Wapres Menilai Mahfud MD Layak Jadi Cawapres Ganjar
Meski demikian, Megawati yang diberikan hak prerogatif untuk menetapkan cawapres pendamping Ganjar tak serta merta menetapkan Mahfud.
Butuh waktu hampir enam bulan sejak Megawati mengumumkan penugasan Ganjar sebagai bakal capres pada 21 April lalu hingga ia mengumumkan Mahfud sebagai pendamping Ganjar di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (18/10).
Pak Mahfud menerima tawaran Ibu Mega pada saat pertemuan Selasa pagi itu.
Selama beberapa bulan itu, selain Mahfud ada pula sejumlah kandidat lain yang dipertimbangkan dan diusulkan oleh parpol-parpol pendukung Ganjar.
Mereka di antaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Selain itu, sejumlah nama lain seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil juga sempat dibicarakan, tetapi kemudian dieliminasi imbas perbedaan dukungan terhadap bakal capres.
Meski Megawati diberikan hak prerogatif, lanjut Komarudin, ia tetap meminta masukan dari banyak pihak sebelum menetapkan cawapres. Hal itu salah satunya dilakukan melalui sejumlah pertemuan tertutup dengan para ketua umum parpol pendukung Ganjar. Parpol dimaksud adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Partai Hanura.
Tanpa resistensi
Juru Bicara PPP Usman Tokan mengungkapkan, pertemuan terakhir antara Megawati dan para ketua umum parpol pendukung Ganjar terjadi pekan lalu. Megawati menemui para ketua umum, tidak terkecuali Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono, secara terpisah. Dalam pertemuan terakhir yang dilakukan di Jakarta, Megawati pun telah membicarakan bahwa dirinya bermaksud menetapkan Mahfud.
“Kami menerima keputusan itu walaupun sebelumnya PPP mengusulkan Sandiaga Uno untuk menjadi cawapres Ganjar. Tidak ada penolakan,” kata Usman.
Sekalipun usulan PPP tidak diterima, tambahnya, tidak ada resistensi yang signifikan dari PPP. Sebab, Mahfud sudah dianggap sebagai bagian dari PPP. Tidak hanya karena Mahfud merupakan warga nahdliyin, tetapi juga karena Madura, kampung halaman Mahfud, merupakan salah satu basis massa PPP di masa lalu.
Baca juga: Jadi Cawapres Ganjar, Ini Gagasan Mahfud MD untuk Indonesia Emas 2045
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (kiri) dan Ganjar Pranowo saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah(kanan) bersiap menyampaikan keterangan pers seusai mengikuti rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-Jateng di Kota Semarang, Kamis (27/4/2023).
Penerimaan atas keputusan itu, kata Usman, juga ditunjukkan melalui kedatangan Sandiaga pada hari pengumuman Mahfud sebagai pasangan Ganjar. Sandiaga yang hadir bersama dengan jajaran DPP PPP lainnya mengenakan pakaian senada dengan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPNGP), yakni kemeja putih dan celana hitam.
Ia pun mendapatkan sapaan khusus baik dari Megawati maupun Ganjar saat menyampaikan sambutannya masing-masing.