Jadi Cawapres Ganjar, Ini Gagasan Mahfud MD untuk Indonesia Emas 2045

.Juli lalu, ”Kompas” mewawancarai Mahfud MD yang hari ini diputuskan menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Gagasan untuk Indonesia Emas dikemukakan, hingga relasinya dengan keluarga, terutama untuk mencegah ”godaan” kekuasaan

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Partai politik pengusung bakal calon presiden Ganjar Pranowo memutuskan figur Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar di Pemilihan Presiden 2024. Keputusan itu diumumkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P Megawati Soekarnoputri didampingi tiga ketua umum parpol pengusung Ganjar lainnya, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan Perindo, di kantor DPP PDI-P, Jakarta, hari ini.

Tiga bulan lalu atau persisnya akhir Juli 2023, Kompas berkesempatan untuk mewawancarai Mahfud MD.

Saat itu, namanya sudah mulai dimunculkan sebagai salah satu opsi untuk diajukan di Pilpres 2024. Namanya pun kerap muncul di antara figur potensial bakal capres/cawapres dari hasil survei sejumlah lembaga. Ketika kini, empat parpol pengusung Ganjar memutuskan mengusung Mahfud, menjadi menarik untuk melihat gagasan-gagasannya terkait Indonesia masa kini dan ke depan.

Seperti apa lengkapnya? Berikut hasil liputan Kompas saat itu:

Baca juga: Live Report Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melakukan sesi wawancara di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Presiden pertama RI Soekarno pernah menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia hanyalah sebuah jembatan emas. Tanpa kemerdekaan, tak mungkin bangsa bisa menikmati kehidupan yang sejahtera lahir dan batin di atas Tanah Air sendiri. Saat jembatan itu nyaris berumur 78 tahun, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin negeri untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045? Mahfud MD menyampaikan gagasannya tentang itu.

Di tengah padatnya tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menerima kunjungan Kompas untuk bincang-bincang Strategi Pemilu 2024 di Jakarta, pada Kamis (20/7/2023).

Pagi harinya, ia telah membuka acara Green Financial Crime Fair dalam rangka Perayaan Gerakan Nasional Antipencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ke-21 di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dia juga menerima beberapa tamu pribadi di ruangan kerjanya. Walakin, agenda begitu padat, Mahfud mengawali bincang-bincang santai pada sore yang cerah itu tepat waktu.

Mengenakan kemeja batik, raut wajah Mahfud terlihat cukup lelah. Namun, jika bercerita tentang passion-nya dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia, dia kembali bersemangat. Dengan blak-blakan, dia menceritakan bahwa sejak muda dia memang gemar melawan ketidakadilan, kezaliman, dan kesombongan pejabat.

Baca juga: Mahfud Kunjungi Megawati Sebelum Pengumuman Cawapres Ganjar

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan pidatonya dalam acara Konsolidasi Kebangsaan yang digelar Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan menjelang Pemilu 2024 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Kini, setelah menjadi pejabat publik yang menyelenggarakan negara, ia sadar betul bahwa negara adalah amanah yang harus dijaga bersama. Kenyamanan hidup yang bisa dinikmati di hari kiwari harus terus dijaga agar nasionalisme generasi muda tak luntur. Keistimewaan menjadi rakyat Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah harus terus terwariskan kepada penerus bangsa. Jangan sampai anak cucunya nanti justru tak bisa menikmatinya lagi.

”Coba kalau tidak ada korupsi, tidak ada terlalu banyak pelanggaran hukum. Lebih hebat lagi negara ini. Dan, saya anggap itu kewajiban bersama kita,” tuturnya.

Bagi Mahfud, memerangi kesewenang-wenangan penguasa untuk menikmati keistimewaan Indonesia secara adil adalah amanah dari konstitusi. Para founding father telah menegaskan tujuan pendirian negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Dalam preambule itu disebutkan, kemerdekaan Indonesia adalah untuk mewujudkan kehidupan bangsa, masyarakat yang adil dan makmur, dan ikut serta mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam dunia.

Lebih dalam, baginya sendiri, hal itu adalah passion atau panggilan jiwa. Orang lain kerap mengatakan bahwa manuver-manuver yang dilakukan pria asal Madura itu untuk mencari panggung politik. Namun, dia mempersilakan para penuding itu mengecek rekam jejak digital pemberitaan.

Baca juga: Mahfud MD: Penegakan Hukum, Jembatan Emas Indonesia Maju

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Guru Besar Fakultas hukum Universitas Andalas Yuliandri (dari kiri ke kanan) memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Sebab, sejak dirinya menjadi Menko Polhukam tahun 2019, sebelum memasuki tahun politik, dia sudah ikut membongkar kasus korupsi dana Asabri, korupsi satelit orbit 123 di Kementerian Pertahanan, hingga yang terbaru dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang yang dilakukan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang.

”Kasus korupsi satelit orbit 123 Kemenhan, katanya tidak ada yang berani menyentuh, itu saya ungkap. Panji Gumilang katanya bekingnya jenderal besar TNI, saya tindak saja. Seumpama rumor bekingan itu benar, beking saya konstitusi. Kalau saya direpresi, saya bisa lapor Presiden supaya ada tindakan yang lebih proporsional. Namun, rasanya seperti itu cukup di saya. Tidak perlu harus merepotkan Presiden dalam hal-hal seperti itu,” paparnya.

Imaji Indonesia Emas

Baginya, semangat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi itu juga merupakan peta jalan menuju Indonesia Emas pada 2045. Dengan bonus demografi, dan kondisi geografis Indonesia yang kaya akan sumber daya alam (SDA), ia yakin hal itu bisa tercapai. Namun, syaratnya, para pemimpin bangsa harus tegas menegakkan hukum.

Menurut dia, modal demografi penduduk Indonesia dengan 278,69 juta dengan keragaman suku dan agama yang bersatu bisa mencapai impian besar itu. Indonesia pernah disebut sebagai gugusan pulau-pulau Nusantara yang begitu kaya dan indah dengan berbagai kekayaan. Jika hal itu bisa dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ny Sintha Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, berbincang dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebelum acara Haul atau peringatan ke-2 wafatnya Gus Dur, di kediaman almarhum Gus Dur di Jalan Warung Sila, Jakarta, Jumat (30/12/2011) malam.

”Dulu, Bung Karno menyatakan jembatan emas adalah kemerdekaan. Apakah kita tidak mau menyeberangi jembatan itu? Menurut saya, cara menyeberangi jembatan itu adalah penegakan hukum, menjaga persatuan dan kesatuan. Jika penegakan hukum masih lemah, mustahil Indonesia bisa mencapai keemasannya,” ujarnya.

Mahfud menyadari bahwa permasalahan di Indonesia memang sangat kompleks. Namun, jika persoalan yang paling fundamental, yaitu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, bisa dilakukan dengan baik, dia yakin setengah persoalan mendasar itu bisa tertangani.

Sebab, berdasarkan hasil Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) awal tahun ini, permasalahan utama di Indonesia adalah korupsi. Contohnya, orang ingin berinvestasi di Indonesia, tetapi tidak ada kepastian hukum. Mereka harus curang dan kongkalikong dengan pejabat agar bisa mengurus perizinan dengan mudah. Jika tidak mengikuti jalan kotor itu, dia akan kesulitan untuk mendapatkan izin usaha.

”Fenomena ini bisa diberantas jika kami semua punya komitmen untuk menegakkan hukum. Ada kepemimpinan secara kolektif untuk menegakkan hukum. Dengan itu, separuh persoalan di Indonesia sudah selesai,” ungkapnya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2019).

Ia juga berpandangan bahwa hukum di Indonesia sebenarnya sudah bagus. Penegakan hukumnya saja yang tidak berjalan. Jika penegakan hukum berjalan secara efektif, akan ada kepastian hukum yang membuat para investor mau menanamkan modalnya ke Indonesia. Selama ini, para investor lari ke negara tetangga karena mereka bisa menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi. Semakin banyak orang berinvestasi di Indonesia, lapangan kerja pun akan tercipta.

Dia mencontohkan, kemudahan mengurus izin berinvestasi di Singapura lebih baik dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia, sudah prosedurnya sulit, para pejabat publiknya pun kerap meminta uang suap, meminta saham untuk mempermudah usahanya. Jika persoalan ini tidak diurai dan dituntaskan, Indonesia, menurut dia, sulit maju dan berkembang.

”Indonesia Emas itu mimpi di siang bolong jika korupsi masih dibiarkan merajalela dan rekrutmen kepemimpinan politik masih diukur dengan transaksi-transaksi yang melanggar hukum,” ujarnya.

Jika korupsi bisa diberantas, ia yakin pemasukan negara itu bisa dibagikan kepada rakyat baik melalui lapangan pekerjaan ataupun fasilitas dan infrastruktur publik.

Baca juga: Kepuasan Kinerja Bidang Polkam Tertinggi, Mahfud: Ini Dampak Konsistensi Jaga Pemilu

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD (kedua dari kiri) bersalaman dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (kedua dari kanan) dengan disaksikan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (kiri) dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto (kanan) dalam acara Peluncuran 58 Judul Buku dalam Rangka Hari Jadi Lembaga Ketahanan Nasional ke-58 di Ruang Dwiwarna Purwa Gedung Lemhannas, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Ia menyebut, pada 2012, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa jika korupsi di bidang pertambangan bisa ditutup celahnya, penduduk Indonesia bisa mendapatkan uang Rp 30 juta per kepala per bulan. Apalagi, jika kebocoran korupsi di sektor-sektor lain juga ditutup. Dia yakin negara bisa memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat.

Tak libatkan keluarga

Dengan tugas koordinasi penegakan hukum yang menantang, Mahfud mengaku kerap menghabiskan waktu liburnya untuk berkumpul bersama keluarga. Ia sadar betul bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan dukungan moril, materiil, dan spiritual dari keluarga. Oleh karena itu, momen hari libur kerja, atau di sela-sela kunjungan kerja ke luar kota, dia selalu menyempatkan bertemu ibunya di Madura, anaknya yang tinggal di Jawa Timur, ataupun sekadar pulang ke rumahnya di Yogyakarta.

Mahfud juga kerap membagikan momen bahagia bersama cucunya di akun media sosial Instagram. Baginya, cucu adalah vitamin yang paling ampuh untuk membuatnya kembali segar bersemangat. Dia tidak mau keluarganya tercinta justru menjadi penghambat atau perusak kariernya. Sebagai manusia, dia justru bangga telah melahirkan keturunan yang baik sehingga mereka harus bisa menyemangati dan meluruskan seluruh perjalanan hidupnya.

”Terkadang, keluarga bisa merusak karena terlalu banyak tuntutan, atau meminta sesuatu di luar kewajaran. Tapi, bagi saya, keluarga tidak membebani saya. Istri saya tidak pernah menuntut macam-macam. Mereka justru menyemangati dan meluruskan perjalanan hidup saya,” katanya.

NINO CITRA ANUGRAHANTO

Zaizatun Nihayati, istri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan Mahfud MD, memakaikan masker kepada salah seorang warga di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Minggu (30/8/2020).

Agar keluarganya tidak mengganggu karier dan pengabdiannya sebagai pejabat publik, Mahfud pun selalu menjaga agar keluarganya tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan pekerjaan. Dia menegaskan kepada keluarganya bahwa mereka tidak boleh ikut bertanya tentang pekerjaan kedinasan atau pengambilan keputusan negara.

Keluarganya hanya boleh ikut dalam kegiatan yang sifatnya kemanusiaan dan kerukunan. Mereka tidak boleh ikut bertemu dengan tamu atau melayani tamu yang menyampaikan urusan kantor. Standar etik itu dia jaga agar orang lain tidak bisa memanfaatkan anak dan keluarganya untuk memengaruhinya dalam pengambilan keputusan-keputusan penting kenegaraan.

”Jangan sampai ada orang punya urusan dengan saya bisa beres karena lewat Bu Mahfud, misalnya, saya tidak suka itu,” ucapnya.