Pascaputusan MK, KPU Revisi Syarat Usia Capres-Cawapres

Dengan adanya putusan MK terkait batas usia capres-cawapres, KPU akan mengubah Pasal 13 Ayat 1 huruf q PKPU No 19/2023.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) berdiskusi dengan hakim MK, Saldi Isra (kiri), saat hakim MK, Suhartoyo (kanan), membacakan landasan penolakan revisi usia pada sidang putusan uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait dengan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden di MK, Jakarta, Senin (16/10/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum akan merevisi Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada hari pertama dimulainya tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, Senin (16/10/2023). Revisi dilakukan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat usia capres-cawapres.

Dalam putusannya, Senin, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, seseorang yang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah bisa maju sebagai capres dan cawapres.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tahapan untuk pencalonan tersebut berlangsung pada 16 Oktober hingga 14 November. Tahapan dimulai dengan pengumuman pendaftaran yang dilakukan pada Senin ini.

Baca juga: Meski Belum 40 Tahun, MK Bolehkan Kepala Daerah Maju Capres-Cawapres

Karena itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari didampingi sejumlah anggota KPU--Idham Holik, August Mellaz, dan Betty Epsilon Idroos—menggelar konferensi pers di Kantor KPU, Senin siang. Dalam konferensi pers tersebut, KPU mengumumkan syarat pencalonan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk soal syarat usia capres-cawapres yang ditetapkan paling rendah 40 tahun.

Perubahan pasal

Namun, setelah MK mengabulkan sebagian uji materi tentang syarat calon presiden dan wapres, anggota KPU, Idham Holik, menyatakan, KPU melakukan kajian hukum atas putusan MK tersebut. Kajian dilakukan dengan memedomani prinsip kepastian hukum sesuai dengan UU Pemilu.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ilustrasi. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari (tengah) bersama anggota KPU, August Mellaz (kanan) dan Idham Holik, saat konferensi pers penetapan daftar calon sementara (DCS) calon anggota legislatif DPR di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

”Setelah melakukan kajian, KPU akan melakukan perubahan Pasal 13 ayat 1 huruf q Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 karena putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan oleh hakim MK,” ujarnya di Jakarta, Senin (16/10/2023).

Dalam PKPU No 19/2023 disebutkan syarat untuk menjadi capres-cawapres adalah berusia paling rendah 40 tahun. Namun, MK dalam putusannya menyatakan seseorang yang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah bisa maju sebagai capres dan cawapres.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, KPU siap melaksanakan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlangsung pada 19-25 Oktober di Kantor KPU, Jakarta.

Baca juga: Pro-Kontra Putusan MK di Tahun Politik, dari UU KPK hingga Batas Usia Kontestan Pilpres

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, KPU siap melaksanakan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlangsung pada 19-25 Oktober di Kantor KPU, Jakarta. Pendaftaran pada 19-24 Oktober dibuka pukul 08.00 hingga pukul 16.00, sementara di hari terakhir pendaftaran berlangsung sejak pukul 08.00 hingga pukul 23.59.

Parpol atau gabungan parpol yang mendaftarkan pasangan capres-cawapres harus menginformasikan kedatangan maksimal sehari sebelum mendaftar. KPU pun menyediakan tempat bagi 30 pimpinan parpol atau gabungan parpol yang ikut mendaftarkan ke KPU. Sementara tim pengiring diperbolehkan masuk ke halaman KPU sebanyak 200 orang.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan sambutan dalam acara nonton bareng film Kejarlah Janji untuk karyawan Kompas Gramedia di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Pemeriksaan kesehatan

Hasyim mengatakan, setelah mendaftar dan membawa berkas pendaftaran, pasangan capres-cawapres akan mengikuti pemeriksaan kesehatan sehari setelah mendaftar. Pemeriksaan jasmani dan rohani dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. KPU bersama tim dokter akan menentukan berbagai indikator kesehatan yang harus dipenuhi oleh seluruh pasangan capres-cawapres.

”Pemeriksaan kesehatan jasmani maupun rohani untuk memastikan bahwa masing-masing calon yang tergabung dalam pasangan calon yang didaftarkan ke KPU dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai presiden maupun wapres dalam satu periode lima tahun ke depan,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, pihaknya mengapresiasi putusan MK yang menambah frasa berpengalaman dalam jabatan yang berbasis pemilihan dalam syarat capres-cawapres.

Baca juga: MK Tolak Syarat Alternatif Usia Minimum Capres-Cawapres dari Penyelenggara Negara

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim mengapresiasi putusan MK yang menambah frasa berpengalaman dalam jabatan yang berbasis pemilihan dalam syarat capres-cawapres. Putusan tersebut merupakan sebuah langkah maju dan dinamis dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Dengan penambahan frasa itu, niscaya akan semakin banyak partisipasi khususnya dari kalangan orang muda yang bermimpi menjadi capres-cawapres pada Pemilu 2024 maupun pemilu selanjutnya.

”Secara lebih khusus dalam konteks Pilpres 2024, putusan ini semakin membuka peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang selama ini banyak mendapat apresiasi dari kalangan milenial,” ujarnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pimpinan Partai Nasdem Ahmad Ali (kanan) dan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid (kiri) menyambut kedatangan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (tengah) saat tiba di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Menurut Taslim, Pilpres 2024 akan semakin menarik bagi generasi muda apabila Prabowo akhirnya menggaet Gibran sebagai bakal cawapres. Sebab, akan ada tiga tokoh muda yang ikut kontestasi pilpres, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Gibran. ”Kami mendukung partisipasi publik yang lebih luas, khususnya dari kalangan orang muda, baik sebagai kandidat maupun sebagai pemilih,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menambahkan, putusan MK merupakan hadiah untuk generasi muda atas konsistensi membangun demokrasi. Sebab, generasi muda harus diberi kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam demokrasi. Putusan MK ini bahkan memberikan kesempatan bagi generasi muda agar lebih berpengalaman menduduki jabatan-jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat.