Skor Indeks Efektivitas Pemerintah Membaik

Skor Indonesia pada Indeks Efektivitas Pemerintah tahun 2023 membaik dibandingkan tahun 2022. Kantor Staf Presiden menilai hal ini menandakan kebijakan terkait reformasi birokrasi yang dijalankan telah membawa hasil.

KANTOR STAF PRESIDEN

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani

JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan skor Indonesia pada Indeks Efektivitas Pemerintah tahun 2023 dinilai menjadi indikasi reformasi birokrasi di Indonesia sudah di jalur yang tepat. Namun, capaian itu juga sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus berbenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif, serta serentak di pusat dan daerah.

”Tidak boleh ada langkah mundur, jangan sampai setback. (Hal) yang sudah baik dijadikan contoh agar bisa ditiru oleh instansi daerah lain,” kata Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani melalui keterangan resmi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Indeks Efektivitas Pemerintah yang dikeluarkan oleh Bank Dunia menilai kinerja dan efekfivitas pemerintahan negara dunia. Indeks ini mengukur parameter efektivitas, antara lain kualitas layanan publik, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan, dan kredibilitas pemerintah.

Skor Indonesia pada Indeks Efektivitas Pemerintah naik dari 64,76 pada 2022 menjadi 66,04 pada 2023. Pencapaian ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-73 dari 214 negara.

Baca juga: Efektivitas Pemerintah yang Naik Jadi Modal Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia

Menurut Jaleswari, peningkatan skor Indeks Efektivitas Pemerintah ini menjadi bukti reformasi birokrasi di Indonesia sudah di jalur yang tepat. Berbagai kebijakan terkait reformasi birokrasi yang dijalankan dinilainya telah membawa hasil. Hal ini khususnya pada penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi pelayanan.

Jaleswari, yang juga anggota Tim Pengarah Strategis Nasional Pencegahan Korupsi, mencontohkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penyederhanaan perizinan melalui online single submission (OSS). ”Dengan OSS, proses perizinan berusaha semakin mudah, cepat, dan gratis. Sampai saat ini OSS sudah menerbitkan lebih dari empat juta NIB (nomor induk berusaha),” katanya.

Contoh lain, menurut Jaleswari, adalah kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang berdampak pada penurunan port stay dari tiga hari menjadi satu hari. ”Juga terjadi penurunan tingkat kemahalan setelah ada digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah,” katanya.

UU ASN

Jaleswari juga menyinggung soal Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang baru saja disetujui oleh DPR. Dia berpendapat UU ASN merupakan jangkar penerapan sistem merit. Keberadaan UU tersebut akan memperkuat pengawasan sistem merit dan mencegah jual beli jabatan di dalam birokrasi.

”Ini juga wujud komitmen kita bersama dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia dengan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, berbasis merit, dan kinerja layanan publik yang prima,” kata Jaleswari.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Internasional Peti Kemas Belawan, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (8/4/2023). Layanan terpadu dan sistem digital diterapkan untuk menekan waktu tunggu barang untuk keluar dari pelabuhan.

Ini juga wujud komitmen kita bersama dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia dengan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, berbasis merit, dan kinerja layanan publik yang prima.

Baca juga: Perampingan Birokrasi Harus Mengacu Sistem Merit

Sehari sebelumnya, dalam pengarahannya pada Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Selasa (3/10/2023), Presiden Joko Widodo berpesan agar aparatur sipil negara mesti inovatif dan adaptif terhadap perubahan.

Presiden Jokowi mengibaratkan birokrasi sebagai mesin. ”Kita butuh mesin dengan tenaga yang kuat, yang efisien, yang tidak menyebabkan bensin boros, yang tidak segera panas, tidak mudah panas, ngebut, tapi adem terus. (Hal) yang dibutuhkan seperti itu dan tahan banting karena dunia ini hampir tiap hari selalu berubah,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga menginginkan ekosistem kerja ASN bisa memacu mereka untuk berkinerja, berprestasi, dan berinovasi. Tolok ukur kinerja juga mesti jelas. Orientasi ASN jangan hanya mengurus sistem pertanggungjawaban atau kerap disebut SPJ.

Kepala Negara menyebutkan urusan penting yang mesti dikerjakan birokrasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Urusan dimaksud mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemiskinan.

Presiden juga menekankan arti penting kolaborasi agar tak terjadi ego sektoral. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didesain agar tidak terlalu banyak program. Alih-alih disebar, anggaran semestinya diprioritaskan pada beberapa program, tetapi berjalan.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo memukul gong sebagai tanda pembukaan Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2023 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023).