Jajaki Cawapres, Megawati Disebut Jalin Komunikasi dengan Mahfud dan Khofifah
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy mengungkapkan, Mahfud MD dan Khofifah Indarpawaransa sudah bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada kesempatan yang terpisah.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO, NOBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut telah menjalin komunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di tengah penggodokan bakal calon wakil presiden. Di sisi lain, Partai Persatuan Pembangunan masih terus memperjuangkan agar Sandiaga Salahuddin Uno dapat diterima sebagai calon pendamping Ganjar Pranowo, bakal calon presiden dari PDI-P.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/10/2023), mengungkapkan, nama Mahfud MD dan Khofifah memang beredar menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar. Keduanya juga sudah diterima pada kesempatan terpisah oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
”Yang saya dengar, nama keduanya memang beredar setelah keduanya diterima secara terbatas pada kesempatan terpisah oleh Ibu Mega,” ujar Romahurmuziy.
Bahkan, menurut Romahurmuziy, Mahfud juga sudah bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono, beberapa waktu lalu. Namun, pertemuan tersebut tidak spesifik membicarakan pencalonan wakil presiden.
Romahurmuziy menilai, mencuatnya nama Mahfud dan Khofifah merupakan seuatu yang wajar. Sebab, keduanya merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang sudah lebih dua dekade beredar di panggung politik nasional, dan dikenal memiliki integritas, serta berpengalaman dalam sejumlah jabatan publik.
Secara khusus, lanjut Romahurmuziy, keduanya juga bukan tokoh asing bagi PPP. Mahfud, misalnya, pertama kali menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 1999, berangkat dari PPP. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahfud sendiri dalam beberapa kali pertemuan, terakhir pada Sabtu (30/9/2023) lalu.
Nama Mahfud MD dan Khofifah memang beredar menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar. Keduanya juga sudah diterima pada kesempatan terpisah oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri
Adapun Khofifah mengawali karier politiknya pada masa Orde Baru dari PPP. Khofifah merupakan juru bicara Fraksi PPP dalam Sidang Umum MPR 1997. Kala itu, Khofifah dengan lantang menyampaikan pentingnya pemilu digelar dengan mematuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Bukan hanya itu, PPP juga merupakan satu-satunya partai parlemen yang mengusung Khofifah sebagai calon gubernur Jawa Timur pada 2008. ”Saya kala itu bertindak selaku ketua tim pemenangannya (Khofifah) yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah Jatim. Pengusungan PPP ini berulang di Pilkada Jatim 2018, saat saya menjadi Ketua Umum, yang mengantarkan KIP (Khofifah) menjadi gubernur Jatim saat ini,” kata Romahurmuziy.
Sebagai partai yang dilahirkan NU, kata Romahurmuziy, PPP menghargai upaya memasangkan tokoh-tokoh NU kepada Ganjar sebagai bagian dari ikhtiar pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, sesuai amanat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP pada pertengahan Juni 2023, PPP saat ini masih dalam posisi mendorong Sandiaga Salahuddin Uno agar dapat menjadi pendamping Ganjar. PPP menilai Sandiaga merupakan tokoh nasional yang memiliki seluruh komponen obyektif yang dibutuhkan Ganjar.
”Sandi adalah juga pemegang kartu tanda anggota NU yang diserahkan sendiri oleh Kyai Said Aqil, menyeimbangkan geografi Jawa-Luar Jawa, dan memiliki latar belakang ekonomi yang akan menggenapkan latar polhukam Mas Ganjar,” tutur Romahurmuziy.
Sandiaga, lanjutnya, juga merupakan satu-satunya nama cawapres yang pernah ada di kartu suara sehingga popularitasnya merata secara nasional dan elektabilitasnya tertinggi sebagai cawapres. Pendukung Sandi yang spesifik di kalangan milenial dan ”emak-emak”, juga menggenapi Ganjar yang unggul di kalangan Gen-X dan ”Baby Boomers”.
Karena itu, PPP bersama PDI-P dan anggota kerja sama politik lainnya, Partai Perindo dan Partai Hanura, terus mencermati secara seksama proyeksi kontribusi suara dari pemasangan-pemasangan tersebut, kabupaten demi kabupaten.
”Kami terus menyelami hati dan menyerap aspirasi rakyat, sampai pada saatnya kami harus mengambil keputusan. Sehingga parpol sebagai lembaga reproduksi kepemimpinan nasional, menyuguhkan pasangan pemimpin terbaik yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang hebat,” kata Romahurmuziy.
Tidak memaksa
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara mengungkapkan, saat ini di internal koalisi memang tengah berhitung cara memenangkan Ganjar, termasuk sosok bakal cawapres. Sosok cawapres yang dipilih diharapkan dapat mendongkrak elektabilitas Ganjar.
”Diskusi-diskusi yang kami lakukan di dalam koalisi ini adalah kira-kira Pak Ganjar dengan siapa yang paling besar peluangnya untuk menang. Dengan Pak Sandi sudah oke, dengan yang lain juga kita oke, sekarang tinggal kita lihat yang paling kuat itu yang mana sih? Kami juga tidak ingin memaksakan kalau kami memang dianggap masih lemah, tetapi dari diskusi-diskusi yang ada, saya kira peluang Mas Sandi masih besar,” tutur Amir.
Terlepas dari itu, apa pun keputusan dari koalisi terkait bakal cawapres Ganjar, PPP akan menghargainnya. PPP akan terus berupaya maksimal untuk mendukung pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024.
Sementara itu, Sandiaga menyerahkan sepenuhnya penentuan bakal cawapres Ganjar kepada para ketua umum parpol koalisi. ”Saya sami'na wa atho'na (saya mendengar dan saya taat). Jadi, saya menyerahkan kepada pimpinan-pimpinan parpol sepenuhnya,” katanya.
Prinsipnya, Sandiaga akan fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua Bappilu untuk mendapatkan target suara bagi PPP dengan mendekati anak-anak muda. Dengan demikian, pada Pemilu 2024 PPP diharapkan bisa lolos ambang batas parlemen.
Sandiaga menegaskan, tujuannya bergabung dengan PPP adalah untuk membesarkan PPP. Karena itu, ia akan legawa dan akan tetap berjuang memenangkan Ganjar jika pada akhirnya tak dipilih sebagai bakal cawapres.
”Jadi, demokrasi kita ini bukan demokrasi menang-menangan, tetapi demorkasi yang mencari keberkahan. Saya dari pertama, berpolitik itu bukan untuk mencari jabatan atau kekuasaan. PPP mendorong saya untuk fokus pada pengabdian, dan menurut saya siapa pun tokoh-tokoh yang tampil itu adalah putra-putri terbaik bangsa dan ada kewenangan di pimpinan (parpol koalisi) untuk penentuan langkah-langkah ke depan berkaitan dengan tiga minggu penentuan dari nominasi,” kata Sandiaga.
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, di sela kegiatannya di Selangor, Malaysia, mengatakan, semua nama yang masuk dalam daftar bakal cawapres Ganjar Pranowo memiliki kesempatan atau peluang yang sama. Saat ini, nama-nama tersebut masih didalami lagi untuk melihat rekam jejak yang bersangkutan dan melihat kemungkinan peluang ke depan jika dipasangkan dengan bacapres Ganjar Pranowo.
”Kan masih ada waktu sampai 19 Oktober. Jadi, yang ada namanya, siap-siap saja, semua punya kemungkinan yang sama,” kata Puan.
Dibahas bersama
Koalisi pendukung Prabowo Subianto hingga kini juga belum menentukan bakal cawapres. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, persoalan cawapres akan dibahas dengan para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Bulan Bintang.
Dasco mengaku. hingga kini belum mengetahui sampai di mana pembahasan mengenai bakal cawapres Prabowo. ”Nanti biar para ketum ketemu dan nanti mereka akan memutuskan,” ujarnya.
Ia pun enggan mengomentari sejumlah nama yang mencuat bakal mendampingi Prabowo, mulai dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, hingga Khofifah. ”Saya enggak bisa mengomentari nama-nama cawapres karena itu kewenangan dari ketua umum-ketua umum partai koalisi,” katanya.
Begitu pula isu Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, yang akan dijadikan pendamping Prabowo, Dasco enggan berkomentar. Sebab, hingga saat ini. Mahkamah Konstitusi (MK) belum juga memutus gugatan batas usia capres-cawapres.
”Saya kan belum tahu keputusan MK-nya apa, tetapi kemudian iya segala kemungkinan kami berhitung, dan kemudian iya nanti kan yang memutuskan juga tetap ketua ketua umum partai koalisi ya,” ucap Dasco.
Ia juga tidak bisa memastikan soal waktu deklarasi bakal cawapres dari Prabowo. Semua lagi-lagi menunggu keputusan seluruh ketum pendukung Prabowo.