Anies Baswedan Mulai Urus Dokumen untuk Pendaftaran Capres
Dibonceng asistennya dengan sepeda motor, Anies Baswedan mendatangi Loket Pelayanan Masyarakat Badan Intelkam Polri di Jaksel untuk mengurus SKCK. Dokumen SKCK itu salah satu syarat mendaftar sebagai capres di KPU.
Oleh
DIAN DEWI PURNAMASARI
·3 menit baca
Anies Baswedan mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Loket Pelayanan Masyarakat Badan Intelkam Polri di Gedung Tripatra, Jaksel.
Jika dokumen SKCK itu sudah selesai, Anies dan bakal cawapresnya, Muhaimin Iskandar, siap mendaftar ke KPU kapan saja.
Apa yang dilakukan Anies itu, menurut pengamat, merupakan strategi untuk menunjukkan ke dua bakal capres lain bahwa ia lebih siap hadapi Pilpres.
JAKARTA, KOMPAS — Kurang dari sebulan menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum, Anies Baswedan, bakal capres dari Koalisi Perubahan ini, mulai mengurus dokumen persyaratan sebagai capres. Pengamat politik berpandangan hal itu bisa menjadi strategi perang urat syaraf (psywar) terhadap dua poros koalisi lain yang belum memiliki cawapres.
Pada Senin (25/9/2023) siang, Anies Baswedan mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di Loket Pelayanan Masyarakat Badan Intelkam Polri di Gedung Tripatra, Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Anies datang dengan dibonceng asistennya menggunakan sepeda motor. Menurut Anies, dia sengaja datang dengan menggunakan sepeda motor karena lokasi pengurusan SKCK dekat dengan rumahnya.
”Rumah saya paling hanya 5-10 menit dari sini. Semula, saya mengira akan mengurus di Mabes (Polri). Saya baru tahu kalau kantor itu pindah ke TB Simatupang, sedang pindah kantor sementara di sini,” kata Anies kepada wartawan di lokasi.
Sesampainya di loket pelayanan, Anies sudah membawa nomor antrean. Tak butuh lama baginya menunggu. Ia langsung digiring masuk ke sentra pelayanan untuk diverifikasi datanya, seperti pengambilan sidik jari.
Mantan Gubernur DKI itu memuji pelayanan SKCK yang dinilai sudah canggih. Sebab, data pribadi sudah bisa dimasukkan secara daring. Setelah itu, data disinkronisasi dan diverifikasi di loket pelayanan. Sejak pekan lalu, Anies sudah mengajukan data yang dibutuhkan untuk permohonan SKCK ke Polri melalui sistem layanan daring.
”Sudah canggih (pelayanannya), karena semua data yang sudah tersimpan sebelumnya dari KTP (kartu tanda penduduk) sudah tersimpan semuanya di kepolisian,” terangnya.
Namun, karena SKCK untuk capres harus ditandatatangani langsung oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri (Kabaintelkam), dokumen yang diminta Anies itu kemungkinan baru akan diterbitkan keesokan hari. Proses verifikasi dan tanda tangan itu memakan waktu lebih kurang 24 jam.
Karena SKCK untuk capres harus ditandatatangani langsung oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri (Kabaintelkam), dokumen yang diminta Anies itu kemungkinan diterbitkan keesokan hari.
Jika dokumen persyaratan itu sudah selesai, kata Anies, ia dan bakal calon wakil presiden yang mendampinginya, Muhaimin Iskandar, pun siap mendaftar ke KPU kapan saja. Sebelumnya, Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu menyepakati pendaftaran capres dan cawapres di KPU pada 19-25 Oktober 2023. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga telah menyampaikan keinginannya agar pendaftaran Anies-Muhaimin itu dilakukan pada hari pertama pendaftaran.
”Badan pekerja sudah mulai bertugas menyiapkan itu semua. Mulai dari dokumen administratif hingga hal-hal substantif diselesaikan oleh badan pekerja. Kalau badan pekerja sudah siap, kami siap kapan saja,” kata Anies.
Perang strategi
Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menilai pengurusan dokumen ataupun pendaftaran ke KPU lebih awal dinilainya tidak akan berefek elektoral secara signifikan karena ketiga capres sudah memiliki pemilih kuat (strong voters) masing-masing. Lima bulan menjelang pemilu, menurutnya, sudah agak sulit membuat pemilih kuat itu berpindah suara.
Ia justru menilai pengurusan dokumen dan rencana pendaftaran lebih awal merupakan bagian dari strategi pasangan Anies-Muhaimin dan partai koalisinya untuk memberikan tekanan publik atau perang urat saraf kepada dua capres lain yang sampai sekarang belum memiliki pasangan cawapres.
”Ini lebih pada strategi mereka untuk menunjukkan kepada dua bakal capres lain bahwa mereka sudah lebih siap dalam menghadapi kontestasi pemilu. Sementara dua bakal capres lain masih disibukkan dalam mencari jodoh mereka,” kata Bawono.
Bawono menilai, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, masalah pengurusan dokumen tidaklah rumit. Pasangan capres-cawapres yang ditetapkan pada menit terakhir pendaftaran, seperti Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pun bisa memenuhi persyaratan administratif itu. Dengan hak keistimewaan yang dimiliki, pasangan capres-cawapres tentu bisa mempersiapkan dan menyelesaikan dokumen tepat waktu.
Oleh karena itu, ia meyakini apa yang dilakukan Anies merupakan bagian dari strategi perang urat saraf terhadap koalisi parpol lain. Walakin, dari sisa waktu pendaftaran yang ada, Bawono pun berpandangan semua kandidat capres akan mengumumkan pasangan mereka pada Oktober, kemungkinan pada minggu pertama atau kedua. Pada saat itulah, kandidat capres dan cawapres akan semakin terang benderang.
”Tidak hanya Anies-Muhaimin, tetapi juga cawapres yang akan mendampingi capres Ganjar Pranowo dan capres Prabowo Subianto akan semakin jelas,” imbuhnya.
Apa yang dilakukan Anies merupakan bagian dari strategi perang urat saraf terhadap koalisi parpol lain.
Di menit-menit terakhir jelang pendaftaran itu pula, ia meyakini kedua capres tersebut akan mempertimbangkan unsur kehati-hatian dan kecermatan dalam memilih cawapres yang akan mendampingi. Bagi Prabowo Subianto, misalnya, perlu mempertimbangkan aspek geopolitik dan representasi daerah. Prabowo perlu mempertimbangkan strategi menutup kekurangan elektoral di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
”Ini bukan berarti lamban, tetapi lebih kepada kecermatan mereka dalam mengisi kekurangan yang harus ditambal untuk menang dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti,” kata Bawono.