Kaesang Bakal Duduki Posisi Strategis di PSI

Rencana menjadikan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum PSI sudah terlihat dari kode yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha melalui video di akun media sosialnya, awal Agustus lalu.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Kaesang Pangarep (kedua dari kanan) mendapatkan kartu tanda anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari Ketua Umum PSI Giring Ganesha (kedua dari kiri) di kediaman Presiden Joko Widodo, di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (23/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Setelah resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, disebut akan menduduki posisi strategis di partai nonparlemen tersebut. Sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah PSI bahkan mengusulkan agar Kaesang bisa menjadi ketua umum PSI. Penentuan posisi Kaesang ini akan dibahas dalam Kopi Darat Nasional di Jakarta pada Senin (25/9/2023).

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PSI Isyana Bagoes Oka saat dihubungi di Jakarta, Minggu (24/9/2023), mengatakan, setelah Kaesang menjadi anggota PSI, banyak aspirasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI agar Kaesang menjadi ketua umum PSI. Untuk menyaring aspirasi tersebut, PSI akan menggelar Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) yang mengumpulkan pengurus PSI seluruh Indonesia di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9/2023), pukul 15.00.

”Usulan-usulan itu akan kami bicarakan dan diskusikan secara intensif di Kopdarnas itu. Kita tunggu saja apa rekomendasi dari kawan-kawan se-Indonesia,” ujar Isyana.

Menurut sumber Kompas, memang sudah ada suara di internal PSI untuk menjadikan Kaesang sebagai ketum PSI. Sebenarnya, kode ini sudah bisa dibaca ketika Ketua Umum PSI Giring Ganesha membuat sebuah video yang isinya akan memberikan posisi ketua umum kepada anak muda. Video ini disiarkan melalui akun media sosial dari Giring, awal Agustus lalu.

Baca juga: Kaesang Masuk PSI, PDI-P Serahkan Penilaian kepada Masyarakat

Pelaksana Tugas Sekjen PSI Isyana Bagoes Oka (paling kiri) menjelang konferensi pers terkait langkah politik PSI untuk koalisi dalam Pemilu 2024 di Basecamp DPP PSI, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

”Kalau mau dihubungkan, kan,dimulai dengan kode Bro Giring akan memberikan posisi ketua umum kepada anak muda, lalu Kaesang masuk,” kata sumber tersebut.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Sigit Widodo mengaku belum mendengar informasi mengenai agenda pergantian ketua umum dalam Kopdarnas, besok. Sejauh ini, agendanya hanyalah konsolidasi partai. ”Bisa saja ada perubahan mengingat kondisi politik yang sangat cepat berubah,” ucapnya.

Terlepas dari itu, Sigit menyampaikan, Kaesang merupakan sosok pemuda dengan potensi yang sangat besar. Selain itu, Kaesang juga terbukti sukses mengelola banyak perusahaan start up dan mampu menaikkan klub sepak bola Persis Solo ke Liga 1. Untuk itu, ia meyakini, Kaesang dalam posisi apa pun nantinya di PSI akan bisa membawa kemajuan untuk PSI.

”Bisa masuk di jajaran kepengurusan, maju di pemilihan kepala daerah, atau apa pun peluang yang nanti bisa diraih Bro Kaesang di PSI. Semuanya masih terbuka,” ujar Sigit.

Baca juga: Bergabung ke PSI, Kaesang Memutus ”Tradisi” Keluarga Presiden Jokowi

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024, foto putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, banyak menghiasi sudut-sudut kota Depok, seperti terlihat di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Sabtu (27/5/2023).

Ia mengakui, kehadiran Kaesang bisa menjadi penarik suara yang signifikan untuk PSI. Karena itu, bukan tak mungkin, Kaesang bakal mendapatkan posisi strategis. ”Dengan sendirinya pasti akan menempati posisi yang strategis,” ujar Sigit.

Demokratisasi internal

Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat, Kaesang saat ini menempuh jalan yang tidak mudah di PSI. Ada sejumlah alasan.

Pertama, PSI saat ini tidak dalam performa baik karena beberapa kader utama pindah ke partai lain, seperti Rian Ernest dan Michael Victor Sianipar. Kemudian, ada juga kader potensial yang keluar dari PSI, seperti Tsamara Amany.

Kedua, dalam setahun terakhir, PSI juga tidak ada peningkatan elektoral di tengah kompetisi partai yang kuat. Dalam kasus Pilkada Depok, misalnya, di Pemilu 2019, PSI hanya mendapat satu kursi. Padahal, jika Kaesang ingin maju menjadi wali kota, PSI minimal harus mendapat 10 kursi. Sementara di Depok, PSI juga harus berhadapan dengan sejumlah partai besar, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Political Observer Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes

”Jadi, saya melihat, pada kondisi-kondisi seperti itu, PSI tidak punya vote getter. Kondisi itu dimanfaatkan Kaesang untuk meningkatkan daya tawarnya karena dia populer dan anak presiden,” ucap Arya.

Namun, menurut Arya, kepopuleran dan status Kaesang itu tak bisa serta-merta akan menaikkan elektabilitas PSI. Sebab, dengan sudah lima kali perhelatan pemilu, basis pemilih dan stabilitas suara partai sudah terbentuk. Lagi pula, di partai-partai lain juga sudah banyak memiliki vote getter.

”Jadi, menurut saya, belum tentu akan efektif dan mengangkat perolehan suara PSI,” ujar Arya.

Apalagi dengan wacana Kaesang bakal dipilih sebagai ketua umum PSI, ini tentu akan lebih mengejutkan bagi banyak pihak. Artinya, PSI akan dinilai tidak memiliki proses kaderisasi dan demokratisasi internal yang baik, terutama dalam proses pemilihan ketua umum.

Baca juga: Tiba-tiba Giring, dari Capres lantas Ketua Umum PSI

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Presiden Joko Widodo (kanan) menemani cucunya, Jan Ethes Sri Narendra, bermain gim di Mal Malioboro, Yogyakarta, Kamis (6/6/2019). Putra bungsu Presiden, Kaesang Pangarep, ikut mendampingi Presiden.

”Kaesang masuk, kemudian tidak pernah berkarier, orang akan mempertanyakan bagaimana soal mekanisme demokratis dalam memilih ketum. Tidak ada kaderisasi, tiba-tiba seseorang jadi ketum tanpa pemilihan. Itu akan jadi bumerang bagi PSI. Karena, dalam sistem yang demokratis, tentu harusnya partai harus menunjukkan juga bagaimana demokratisasi di internal partai. Apalagi, PSI kerap menggaungkan diri sebagai partai muda, progresif, dan anti-KKN. Jadi, saya kira akan jadi bumerang,” tutur Arya.