Waspadai Tiga Taktik Misinformasi Pemilu

DENTY PIAWAI NASTITIE

Peluncuran program #YukPahamiPemilu di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Terdapat tiga taktik populer penyebaran misinformasi terkait Pemilu 2024 yang perlu diwaspadai, yaitu taktik merusak reputasi, manipulasi gambar dan video, dan memancing emosi. Ketiga taktik ini digunakan tidak hanya untuk menyerang partai dan elite politik, tetapi juga pengawas dan penyelenggara pemilu.

Head of Large Customer Marketing Google Indonesia Muriel Makariem mengatakan, lebih dari 60 persen penduduk Indonesia pernah mendapatkan atau menjadi korban penyebaran hoaks dan misinformasi. ”Dari data ini, kami melihat pentingnya masyarakat Indonesia untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang kredibel,” katanya dalam peluncuran program #YukPahamiPemilu di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Hadir dalam diskusi antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Bawaslu La Bayoni, Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Youtube Indonesia dan Asia Selatan Danny Ardianto, Brand Marketing Manager Google Indonesia Muriel Makarim, Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia Putri Alam, Presidium Litbang Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Loina Perangin-angin, dan Program Manager Tular Nalar Santi Indra Astuti.

Muriel menjelaskan, berdasarkan pantauan Google, terdapat tiga taktik utama misinformasi. Taktik merusak reputasi dilakukan melalui penyebaran konten yang sengaja dilakukan untuk mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok. Taktik manipulasi gambar dan video, yaitu pengeditan dan pemakaian gambar dan video di luar konteks dengan headline menyesatkan. ”Sementara taktik memancing emosi, yakni ketika konten sengaja dibuat dengan kata-kata dan narasi untuk membuat masyarakat merasa marah, sedih, dan takut berlebihan,” katanya.

Baca juga: Serangan di Ruang Digital Jadi Ancaman Serius di Pemilu 2024

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Head of Large Customer Marketing Google Indonesia Muriel Makarim

Febrina Galuh, perwakilan Cek Fakta dan Aliansi Jurnalis Independen, mengatakan, adakalanya ketiga taktik itu digunakan secara bersamaan menjadi paket lengkap dalam satu konten misinformasi, misalnya taktik manipulasi gambar dan video diiringi oleh narasi yang menyebarkan ketakutan atau menjatuhkan individu dan kelompok tertentu.

”Kami sudah berusaha mengungkap konten misinformasi itu, tetapi dampak debunk tidak seluas informasi palsu yang sudah telanjur tersebar,” ujar Febrina.

Untuk memberantas misinformasi, lebih dari 6,4 juta video yang tersebar secara global dihapus oleh Google pada kuartal pertama 2023. Sementara di Indonesia, lebih dari 350.000 video dihapus pada periode waktu yang sama. Sebanyak 69.000 video dihapus karena melanggar kebijakan Google tentang misinformasi.

Baca juga: Ditunggu Kontribusi Parpol Menanggulangi Misinformasi

Logo Google di China International Import Expo, Shanghai, China, 5 November 2018.

Untuk menghapus video-video menyesatkan ini, Google bekerja sama dengan LSM dan instansi pemerintah yang memiliki keahlian di bidang kebijakan untuk mendeteksi informasi berbahaya melalui pogram Pelapor Prioritas Youtube.

Di Indonesia, organisasi ini antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), ICT Watch, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), ECPAT, dan Wahid Foundation.

Google juga berusaha mengedukasi pengguna dalam mengenali misinfomasi dan mengevaluasi informasi serta membekali kelompok rentan dengan keterampilan literasi media digital untuk menghentikan penyebaran misinformasi. Untuk mendukung program ini, Google bekerja sama dengan sejumlah pihak, seperti Tular Nalar.

Kami sudah berusaha mengungkap konten misinformasi itu, tetapi dampak debunk tidak seluas informasi palsu yang sudah telanjur tersebar.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, terselenggaranya pemilu damai menjadi fokus kerja Kemenkominfo dalam 13 bulan ke depan. ”Tujuan kami adalah mewujudkan pemilu yang damai, bermartabat, dan berkualitas sebagai tolok ukur kedewasaan demokrasi dengan menciptakan ruang digital yang sehat,” ujarnya.

Menkominfo Budi Arie Setiadi

Ia menyebutkan, saat ini terdapat 212 juta pengguna internet di Indonesia. Sebanyak 153,7 juta pengguna media sosial berusia 18 tahun ke atas. Generasi Z dan milenial menggunakan media sosial selama 6 jam per hari.

Menurut Budi Arie, pelaksanaan agenda Pemilu Damai 2024 akan dilakukan melalui kerja sama dengan platform digital, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, serta kementerian dan lembaga strategis lain. ”Secara umum, untuk merespons dinamika dan tantangan penyelenggaraan pemilu, khusus dengan platform digital, kami akan melaksanakan tiga strategi utama, yaitu memperkuat moderasi konten negatif, kampanye literasi digital bersama stakeholders strategis, dan orkestrasi komunikasi publik pemilu damai melalui platform digital,” jelasnya.

Baca juga: Lain Partai Politik, Lain Pula Strategi Twitnya

Mengutip data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibandingkan Pemilu 2019, terjadi peningkatan jumlah pemilih sebesar 12 persen atau setara dengan 204 juta pemilih di tahun 2023. Generasi milenial dan Z, yang mencapai lebih dari 50 persen total pemilih, mendominasi demografis pemilih Pemilu 2024.

Oleh karena itu, Menkominfo mengapresiasi inisiatif #YukPahamiPemilu yang diselenggarakan oleh Google Indonesia. ”Selaras dengan semangat untuk menciptakan ruang digital yang supportif dalam mewujudkan pemilu damai,” ujarnya.