Lain Partai Politik, Lain Pula Strategi Twitnya

Bagaimana partai politik peserta Pemilu 2024 memanfaatkan Twitter dalam tahapan pemilu? Kapan mereka mencuit? Apa saja yang dicuit oleh partai politik itu? Berikut analisisnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para perwakilan pimpinan partai politik dan pimpinan KPU dalam acara Pengundian dan Penetapan Nomor Partai Politik Peserta Pemilihan Umu 2024 di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (14/12/2022).

• Analisis terhadap akun Twitter parpol peserta Pemilu 2024 menunjukkan, parpol lebih dominan mencuit di hari kerja, serta dengan jumlah karakter rata-rata cenderung di atas 100 karakter per cuitan.
• Dari sisi konten cuitan, delapan parpol terlihat cukup intensif mencuit soal ketua umumnya.
• Sejumlah isu strategis seperti korupsi, Ibu Kota Negara, ekonomi, dan pendidikan juga bisa ditemukan dalam cuitan parpol-parpol peserta Pemilu 2024.

Media sosial, termasuk Twitter, menjadi salah satu alat strategis bagi partai politik untuk berinteraksi dengan konstituennya. Cara partai politik menyampaikan pesan melalui Twitter sejak dimulainya tahapan Pemilu 2024 cukup beragam. Lantas, seperti apa kebiasaan 18 partai politik peserta Pemilu 2024 dalam berkicau? Apa saja isi cuitan mereka, dan bisakah hal itu memberi dampak elektoral?

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ruang kontestasi bagi parpol menuju Pemilu 2024 sudah begitu beragam. Setidaknya sudah dua pemilu terakhir, media sosial, salah satunya Twitter, menjadi ruang ”pertarungan” partai politik untuk menyentuh calon pemilih. Saat ini, seluruh dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 memiliki akun Twitter.

Ada sejumlah parpol yang terbilang cukup awal membuat akun Twitter. Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membuat akun @PKSejahtera sejak Maret 2009. Beberapa partai juga ada yang punya akun sejak tahun 2010, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan akun @DPP_PPP, PDI Perjuangan (PDI-P) dengan akun @PDI_Perjuangan, dan Partai Nasdem dengan akun @NasDem. Berdasar data Februari 2023, Partai Gerindra tercatat memiliki follower (pengikut) tertinggi, yakni mencapai 676.000, diikuti PKS 476.000, dan PDI-P 292.000.

Untuk menelisik seperti apa karakter cuitan parpol peserta Pemilu 2024 itu, saya ”mengambil” cuitan dari akun 18 parpol peserta Pemilu 2024 menggunakan ”rtweet”, paket pemrograman R melalui application programming interfaces (API) Twitter. Akun parpol itu ditelusuri pertama-tama dari laman daring parpol, dari laman media sosial lain milik parpol, atau melalui pencarian di Twitter.

Cuitan diambil pada 27 Februari 2023. Sesuai kebijakan API Twitter, jumlah cuitan per akun yang bisa diambil maksimal 3.200 twit. Dari 18 parpol peserta Pemilu 2024, terkumpul 43.298 twit. Twit itu lalu di-filter untuk mencari twit yang disampaikan parpol sejak tahapan Pemilu 2024 dimulai, yakni 14 Juni 2022. Hasilnya, ada 24.838 twit tersisa. Namun, ada satu parpol yang sudah tidak lagi mencuit sejak 2019, yakni akun @DPPPartaiGaruda. Dengan begitu, tidak ada sample twit dari akun partai itu.

Jumlah sampel twit dari 17 parpol yang masih aktif ”berkicau” di Twitter dalam tahapan pemilu cukup beragam. Ada parpol dengan twit ribuan, ada pula yang belasan. Selain dipengaruhi algoritma, hal ini juga bisa diperngaruhi intensitas mencuit partai itu.

Baca juga: Jokowi, Prabowo, dan Beda Strategi Cuitan di Twitter

Panjang kata dan waktu mencuit

Dari sisi waktu, hasil olahan data menunjukkan, secara akumulatif partai-partai politik itu paling banyak mencuit di hari hari kerja. Hari Kamis menduduki posisi teratas, diikuti Rabu, Selasa, Jumat, dan Senin. Sementara itu, jumlah twit di akhir pekan pada Sabtu dan Minggu terpaut cukup jauh dari hari kerja.

KOMPAS/ANTONY LEE

Cuitan Parpol Berbasis Hari

Sementara itu, jumlah karakter dalam tiap cuitan di akun setiap partai politik cukup bervariasi. Ada yang kerap mencuit dengan jumlah karakter panjang, tetapi ada pula yang mencuit lebih pendek. Misalnya, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) secara proporsional lebih banyak memiliki cuitan dengan jumlah karakter di atas 250. Sementara itu, PDI-P lebih banyak mencuit dengan jumlah karakter di kisaran 101-200 karakter. Begitu pula dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Buruh.

Baca juga: Membaca Jejak “Kicauan” Para Menteri Jokowi

Twitter awalnya hanya memberi kesempatan bagi penggunanya mencuit maksimal 140 karakter dalam satu cuitan, tetapi beberapa tahun belakangan, jumlah karakter itu ditambah menjadi 280. Soal dampak dari panjang dan pendeknya sebuah cuitan, Kurt Gessler, editor di salah satu surat kabar Amerika Serikat yang juga pengajar di University of Nebraska-Lincoln, mengkaji dampak dari panjang twit dan tingkat engagement terhadap cuitan itu. Dia berkesimpulan, cuitan dengan jumlah karakter panjang, mendapat respons lebih besar dari audiens, baik berupa ritwit, disukai (like), dan di-reply.

Isi cuitan

Analisis konten terhadap 24.838 twit dari 17 parpol yang mencuit selama tahapan Pemilu 2024 menunjukkan, sebagian parpol masih menitikberatkan konten pada pengenalan atau penyampaian informasi soal aktivitas ketua umumnya. Nama ketua umum mereka masuk dalam 10 besar kata kunci yang muncul dengan intensitas teratas.

Di akun Twitter PKB misalnya, kata kunci ”Gus” dan ”Muhaimin” berada di posisi lima besar dengan jumlah repetisi masing-masing 903 dan 871 kali. Selain itu, juga ada nama Prabowo (324) di akun Gerindra, Airlangga (282) di akun Golkar, Mardiono (165) di PPP, Surya (165) dan Paloh (155) di akun Nasdem, Yusril (109) di akun PBB, AHY (476) di akun Demokrat, dan Tanoesoedibjo (106) di akun Perindo.

Selain nama partai politik, juga ada beberapa kata cukup menonjol di sejumlah partai itu yang terkait dengan ciri khas setiap partai. Misalnya, ada repetisi tinggi ”NU” dan ”santri” di akun PKB, ”kiai” di PPP, ”restorasi” di Nasdem, ”rakyat” dan ”perubahan” di Demokrat, ”perekonomian” di Golkar. Sementara itu, di akun PDI-P, nama ketua umum partai, yakni Megawati Soekarnoputri tidak menonjol masuk 10 besar. Kata dengan repetisi tinggi yang muncul dari akun PDI-P ialah ”pasar” (444), ”gotong” (362), dan ”royong” (352).

KOMPAS/ANTONY LEE

Kata kunci teratas dari setiap parpol.

Sementara itu, di akun PKS ada kata ”BBM”, ”harga”, “kenaikan”, lalu PSI ada kata “kader”, “rakyat”, Gelora ada kata “kajian”, “rabu”, Partai Ummat ada “verifikasi”, “pemilu”, Partai Buruh ada kata “pekerja”, “rakyat”, dan “kelas”. Sementara Hanura ada kata “verifikasi”, “data”, sedangkan PKN ada “tahapan” dan “pemilu”.

Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati, saat dihubungi, Jumat (21/4/2023) menuturkan, cukup dominannya repetisi kemunculan nama ketua umum partai dalam cuitan sejumlah parpol tidak terlepas dari kecenderungan partai yang sangat identik dengan figur ketua umumnya. ”Ini yang menyebabkan kenapa partai berlomba-lomba menampilkan ketua umumnya,” kata Wasisto.

Selain itu, dia juga menangkap Twitter, lebih digunakan untuk mendiseminasi informasi-informasi yang bersifat taktis dan ringan. Isu program partai politik tidak banyak tersampaikan. “Sebab mereka juga menghadapi segmen pemilih yang bukan ‘pembaca’ diskursif, serta juga bukan pemilih yang ideologis,” ungkapnya.

Cukup dominannya repetisi kemunculan nama ketua umum partai dalam cuitan sejumlah parpol tidak terlepas dari kecenderungan partai yang sangat identik dengan figur ketua umumnya.

Di sisi lain, sejumlah isu strategis yang berdampak besar masyarakat, dalam skala lebih rendah, juga dapat ditemukan. Misalnya, secara akumulatif dari semua cuitan parpol, ada kata kunci korupsi (108). Kata ini dibicarakan dalam konteks antara lain; penyampaikan informasi kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kejaksaan Agung; komitmen pemerintah memberantas korupsi; penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia; narasi bahwa pemerintah dianggap gagal memberantas korupsi, serta informasi soal komitmen parpol memberantas korupsi.

Isu ekonomi juga muncul (589) dengan pokok bahasan antara lain; terkait ekonomi hijau, peranan UMKM, keternagakerjaan, pemulihan setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi, dan investasi. Kata kunci IKN (Ibu Kota Negara) juga muncul 84 kali. Kata kunci ini antara lain dibahas dalam kaitan dengan proses pembangunan IKN, pro dan kontra revisi UU IKN, pro dan kontra pada pendanaan dan pembangunan IKN. Selain itu kata kunci seperti "pendidikan" (287), "hukum" (353), dan "pemilu" (1.449) juga muncul dalam cuitan parpol-parpol itu.

Menurut Wasisto, sebetulnya partai politik juga bisa memanfaatkan platform Twitter untuk membahas isu-isu yang strategis dan terkait program atau platform partai. Hanya saja, mereka harus menyampaikannya secara kreatif, tidak formalistik. “Setidaknya partai bisa responsif terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat,” katanya.

ARSIP PRIBADI

Wasisto Raharjo Jati

Salah satu aspek teknis yang dapat diterapkan oleh partai ialah dengan membuat utas atau thread yakni cuitan berantai. “Dengan begitu bisa lebih terbangun engagement dengan audiens mereka,” katanya.

Dampak elektoral

Dari pemilu ke pemilu, penggunaan media sosial, termasuk Twitter dalam ruang kontestasi semakin intensif. Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Algoritma yang juga pengajar ilmu politik Universitas Indonesia menuturkan, seiring dengan makin tingginya penetrasi internet di masyarakat, maka secara kuantitas penggunaan media sosial untuk kepentingan elektoral juga meningkat.

Namun, katanya, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas konten. Menurut Aditya, belum semua parpol atau elite parpol serius mengelola media sosial, termasuk dalam menyajikan konten. Kendati, ia juga melihat ada sejumlah elite parpol yang sudah membuat tim media sosial dan juga memantau data media sosialnya untuk umpan balik.

ARSIP PRIBADI

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia dan pengajar di Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Aditya Perdana

Oleh karena itu, Aditya menilai medsos, termasuk Twitter masih dimanfaatkan untuk tujuan sosialisasi atau pengenalan parpol atau bakal calon dalam pemilu saja. Cuitan itu belum tentu berdampak pada peningkatan elektabilitas atau tingkat keterpilihan partai.

“Belum semua parpol dan caleg (calon anggota legislatif) paham bagaimana engagement di media sosial bisa berdampak ke elektabilitas dia. Saya merasakan belum sejauh itu,” katanya.

Kalau menurut Anda bagaimana?