Tidak Hadiri Deklarasi Langsung, PKS Tetap Dukung Anies-Muhaimin

PKS akhirnya memutuskan untuk tetap dalam koalisi bersama Partai Nasdem dan PKB. Langkah ini dinilai karena figur Anies Baswedan semata. Meski demikian, PKS tak hadir langsung saat deklarasi Anies-Muhaimin digelar.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (tengah) saat konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Meski menyatakan tetap teguh bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP—pasca bakal calon presiden Anies Baswedan bersama Partai Nasdem secara sepihak memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presidennya—Partai Keadilan Sejahtera hanya ”hadir” secara daring saat deklarasi bacapres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Sabtu ini di Surabaya, Jawa Timur.

PKS tak hanya memantau deklarasi Anies-Muhaimin dari Jakarta, pengurus dan kader PKS dari daerah, termasuk dewan pimpinan daerah hingga dewan pimpinan cabang PKS di Surabaya pun, tidak ada yang hadir di acara itu. Bahkan, walaupun Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar sempat datang ke lokasi deklarasi dari Jakarta dan menyampaikan pernyataan bahwa pengurus PKS lainnya juga akan hadir, hingga deklarasi berakhir tidak ada satu pun kader PKS yang nongol di lokasi, termasuk Habib Aboe Bakar.

Demikian pula bendera PKS juga ikut absen berkibar dari lokasi deklarasi di Hotel Majapahit, Surabaya. Sebagaimana dilaporkan dari Surabaya, deklarasi Anies-Muhaimin hanya dihadiri oleh pengurus dan kader Partai Nasdem dan PKB secara langsung, di antaranya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Muhaimin sendiri sebagai Ketum PKB sekaligus bakal cawapres Anies.

Disambut baik

Dari Jakarta, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, dirinya beserta pengurus partai lainnya memang tidak hadir di tempat acara deklarasi. Mereka turut menyaksikan deklarasi pasangan Anies-Muhaimin secara daring. Terhadap deklarasi Anies-Muhaimin, PKS menyambut baik keputusan KPP untuk mengusung Anies-Muhaimin dalam Pilpres 2024.

”Mohon maaf karena kami tidak bisa hadir secara langsung. Kami menyambut baik masuknya PKB dalam KPP. Selain itu, kami juga menghormati deklarasi Partai Nasdem dan PKB yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta.

Mohon maaf karena kami tidak bisa hadir secara langsung. Kami menyambut baik masuknya PKB dalam KPP. Selain itu, kami juga menghormati deklarasi Partai Nasdem dan PKB yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan, Partai Demokrat telah menarik diri dari KPP dan dukungannya terhadap bakal capres Anies Baswedan. Penarikan dukungan dan keluar dari KPP dilakukan Demokrat setelah Anies menyatakan sepihak mendukung Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapresnya seperti yang telah dilakukan oleh Partai Nasdem untuk menyetujui pasangan Anies-Muhaimin. Padahal, selama ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tahunya Anies bakal memilihnya sebagai cawapres. Hal itu diungkapkan, di antaranya, lewat surat tulisan tangan yang diteken Anies Baswedan sendiri.

Baca juga: PKB Terima Nasdem karena Posisi Cawapres

Duet Anies-Muhaimin.

Permintaan maaf tidak bisa hadir secara langsung juga telah disampaikan melalui sambungan telepon antara Presiden PKS dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar seusai deklarasi. Hal itu karena utusan PKB sebelumnya telah datang ke kantor PKS dan mengantarkan surat undangan deklarasi.

Alasan PKS untuk tetap mendukung Anies-Muhaimin, kata Syaikhu, sesuai dengan keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII. Dalam konteks itu, PKS secara resmi mendukung dan mengusung Anies sebagai bakal capres. Adapun nama Muhaimin sebagai bakal cawapres akan diusulkan dalam pembahasan MMS berikutnya.

KPP yang saat ini pada dasarnya adalah koalisi baru. Dominasinya kini dimiliki oleh Partai Nasdem dan PKB. Sementara PKS tidak bisa setara lagi dan cenderung menjadi pengikut koalisi.

Kini, KPP hanya terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Partai Demokrat sebelumnya sudah menyatakan resmi keluar dari KPP karena menganggap adanya pengingkaran terhadap kesepakatan koalisi. Meskipun begitu, Syaikhu berharap Demokrat kembali ke KPP untuk berjuang bersama mengusung Anies sebagai bakal capres.

Baca juga: Ditinggalkan PKB, Prabowo: Tak Ada Lara dalam Demokrasi

Tak kurangi esensi

Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf menegaskan, ketidakhadiran PKS secara langsung tidak mengurangi esensi deklarasi yang dilakukan Partai Nasdem dan PKB. PKS juga menerima secara baik masuknya PKB dalam koalisi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar sempat datang ke lokasi deklarasi dan menyampaikan pernyataan bahwa pengurus lainnya juga akan hadir. Walakin, saat deklarasi berlangsung, tidak ada satu pun kader PKS hadir di lokasi, kecuali Habib Aboe Bakar.

Menurut Al Muzzammil, kedatangan Aboe Bakar dalam rangka menyampaikan posisi PKS secara informal. Hal itu juga wujud pertemanan antara Sekretaris Jenderal PKS dan Muhaimin yang sudah akrab sejak di DPR.

Baca juga: Sandungan Koalisi Jelang Pilpres 2024

Saat ditanya mengenai nasib Muhaimin ketika tidak direstui MMS, Al Muzzammil tidak ingin berandai-andai. ”PKS, insya Allah, berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara, kepentingan yang lebih besar. Bukan semata-mata untuk kepentingan PKS secara sempit saja,” ujarnya.

Untuk itu, PKS tetap akan berkomunikasi dengan partai lain jelang MMS untuk membahas Muhaimin sebagai bakal cawapres. Bahkan, PKS juga akan berdialog politik dengan Demokrat meskipun sudah menyatakan keluar dari koalisi.

PKS, insya Allah, berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara, kepentingan yang lebih besar. Bukan semata-mata untuk kepentingan PKS secara sempit saja.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Poster bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpasang di sebuah pohon di Jalan Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (1/9/2023).

Tak ada figur lain PKS

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin berpandangan, ketidakhadiran PKS secara langsung dalam deklarasi mengindikasikan adanya keretakan dalam KPP. Bahkan, KPP pada dasarnya seolah-olah sudah bubar.

”KPP yang saat ini pada dasarnya adalah koalisi baru. Dominasinya kini dimiliki oleh Partai Nasdem dan PKB. Sementara PKS tidak bisa setara lagi dan cenderung menjadi pengikut koalisi,” ujarnya.

Baca juga: Demokrat Keluar Koalisi, Gerindra-PKB Pecah Kongsi

Alasan PKS bertahan, lanjut Ujang, tampaknya karena figur Anies yang menjadi kesepakatan MMS PKS. Dari sisi elektoral, sosok Anies juga berpengaruh signifikan dan telah menjadi identitas PKS. Artinya, PKS mendapatkan efek ekor jas yang sangat besar saat mendukung Anies.

Hal tersebut juga terlihat dari hubungan PKS dan Anies yang erat saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Sejak itu, PKS terus membela Anies dari serangan-serangan oposisi pemerintahan daerah. ”Kalau tidak Anies, PKS tidak ada figur lain yang bisa mendongkrak elektoral mereka,” ujarnya.