Khofifah: Hadirkan Kemakmuran dan Keadilan secara Merata

Khofifah Indar Parawansa melihat masih ada pekerjaan rumah bangsa ini untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan secara merata. Lalu, apa saja gagasan dan ikhtiar Khofifah untuk menuntaskan pekerjaan rumah itu?

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan penjelasan saat wawancara dengan wartawan Kompas, Ambrosius Harto, dengan tema Strategi Pemilu 2024 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (25/8/2023).

Khofifah Indar Parawansa, empat bulan lagi, akan mengakhiri masa jabatan sebagai Gubernur Jawa Timur. Namun, hal itu tak lantas membuat aktivitasnya berkurang. Perempuan politisi yang sudah empat periode dipercaya sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu justru semakin sibuk untuk memastikan pembangunan di Jawa Timur berjalan sesuai dengan janji-janjinya semasa kampanye, Nawa Bhakti Satya.

Saat menerima Kompas di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (22/8/2023), Khofifah juga baru kembali dari luar kota. Kompas juga tidak bisa langsung bertemu karena Khofifah harus menemui sejumlah tamu terlebih dahulu.

Kepada Kompas, Khofifah mengungkapkan rahasia kekuatannya selama malang melintang di dunia politik sejak masa pemerintahan Orde Baru hingga saat ini. Tak muluk-muluk, cukup mendapat senyuman, tepuk tangan, sambutan hangat, dan apresiasi dari warga. ”Saya mendapat senyum itu energi bagi saya. Itu tanda mereka bahagia meski mungkin tidak semua dari mereka hidup berkecukupan,” tuturnya.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan keterangan pers seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Khofifah memang bukan orang baru di dunia politik Tanah Air. Ia sudah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak tahun 1992 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia juga pernah dua kali menjadi anggota kabinet, yakni sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001) dan Menteri Sosial (2014-2018).

Pengalaman panjang di dunia politik itulah yang membuat Khofifah semakin sibuk menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Tak hanya untuk mengurus Jatim, tetapi juga sibuk meladeni sejumlah pihak yang berusaha membujuknya untuk maju dalam kontestasi politik nasional. Salah satunya Partai Nasdem yang berusaha menduetkannya dengan bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Rasyid Baswedan.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga tak ketinggalan. Menteri Pertahanan itu bahkan sampai menyambangi Khofifah ke Jatim pada Februari lalu, salah satunya untuk membahas mengenai Pilpres 2024.

Sebelumnya, pada November 2022, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto pernah pula bertemu dengan Khofifah. Meski tak mengakui ada pembicaraan mengenai pilpres di dalam pertemuan tersebut, Hasto mengungkapkan pertemuannya dengan Khofifah membahas mengenai isu-isu strategis kebangsaan.

Baca Juga: Yenny Wahid: Hilirisasi Kemerdekaan Prasyarat Indonesia Sejahtera

Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah saat acara doa bersama di Jatim Expo, Minggu (30/12/2018).

Upaya elite sejumlah partai politik (parpol) mendekati Khofifah itu tentu tak terlepas dari fakta bahwa Jatim merupakan salah satu provinsi dengan populasi terbesar, sementara Khofifah dianggap punya basis kekuatan besar di provinsi paling timur di Pulau Jawa tersebut. Terlebih, Khofifah merupakan Ketua Umum Muslimat NU, salah satu badan otonom dari jam’iyah NU yang beranggotakan 32 juta perempuan dari berbagai pelosok negeri.

Nama Khofifah juga kerap masuk dalam deretan tokoh potensial bakal calon wakil presiden (cawapres) dalam survei sejumlah lembaga. Namanya bersaing dengan sejumlah tokoh, seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Namun, Khofifah sadar, ia tak bisa asal memutuskan. Sebagai salah satu anggota Pengurus Besar NU, ia harus mendapatkan ”lampu hijau” terlebih dahulu dari organisasinya. ”Tetapi, kalau masing-masing punya ide atau rekomendasi, ya, sah-sah saja,” ucapnya.

Khofifah juga tidak terlalu menanggapi setiap diajak berbicara mengenai Pilpres 2024. Sebab, baginya, hal yang paling utama ialah menuntaskan dengan sempurna mandat yang telah diberikan kepadanya sebagai Gubernur Jatim.

Pencapaian

Selama lebih dari empat tahun menjabat sebagai Gubernur Jatim, Khofifah berusaha menunaikan janji-janjinya. Upaya membantu warga miskin merupakan salah satu visi dan misi yang diturunkan menjadi Nawa Bhakti Satya atau sembilan program yang ingin dibaktikan untuk memuliakan masyarakat Jatim.

Baca Juga: Tuan Guru Bajang: Mimpi Membawa Indonesia Jadi Negara ”Superpower”

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat acara membuka Edukasi 1.000 Bidan dan Intervensi Stunting di Dyandra Surabaya, Sabtu (11/2/2023). Bidan menjadi salah satu garda depan dalam penanganan tengkes atau stunting di Jatim.

Dengan pengalaman panjang pernah menjadi pimpinan DPR serta menteri dalam kabinet Presiden Abdurrahman Wahid serta Presiden Joko Widodo, Khofifah mendetailkan lagi Nawa Bhakti Satya dalam sebelas indikator kinerja utama (IKU). Dengan IKU yang disusun bersama legislatif, capaian target bisa terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, sampai dengan Maret 2023, tercatat 4,19 juta penduduk miskin di provinsi bermoto Jer Basuki Mawa Beya itu. Persentasenya setara 10,35 persen dari populasi. Jumlah penduduk miskin turun sedikit dari September 2022 yang 4,24 juta orang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2022 juga menunjukkan, dari total 2.912 indikator program yang ada, sebanyak 97,7 persen telah tercapai dan berhasil. Persentase cakupan itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 96,4 persen.

Pertumbuhan ekonomi 2022 mencapai 5,43 persen yang melampaui nasional (5,31 persen) sekaligus memenuhi target rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang 4,42-6,12 persen. Jatim berkontribusi 25 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa dan 14 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Jatim penyumbang ekonomi terbesar setelah Jakarta dengan 29,64 persen dari kekuatan nasional.

TRISNADI MARJAN

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sedang mendengarkan suara siswa SD yang baru ia pasangkan sepatunya dalam acara Festival Terang di Jatim Expo, Sabtu (20/7/2019) petang.

Indeks Theil untuk melihat ketimpangan di Jatim 0,314 atau sedikit di atas tahun 2021 yang 0,312. Angka di bawah 0,4 memperlihatkan ketimpangan masih rendah. Ini berhubungan dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 23.090 orang dari tahun 2021 ke tahun 2022.

”Dari 11 IKU, 10 di antaranya dihitung atau diukur oleh BPS, sedangkan satu IKU diukur BPS Jatim. Tidak ada IKU yang diukur pemprov, kalau yang melaksanakan juga mengukur bisa dispute. Semua IKU terlampaui,” papar Khofifah.

Dari sejumlah capaian, Khofifah menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi faktor penting perjalanan bangsa dan negara. Secara sederhana, IPM terpenuhi dengan pendidikan, kesehatan, dan penghasilan. Rakyat yang terdidik, sehat, dan sejahtera adalah denyut perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah mengalokasikan 25 persen dari Rp 31,12 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2023 untuk pendidikan. Kurun 2020-2022, Jatim membedol status juara umum Olimpiade Sains Nasional yang selama 18 tahun sebelumnya dikuasai Jateng dan Jakarta. Jatim juga merebut status juara umum Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) yang pada 1977-2008 dikenal dengan nama Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR).

”Ada proses yang menurut saya bisa dijadikan referensi bagi daerah lain dan kami tidak boleh berpuas meski boleh mensyukuri, tetapi harus berlanjut,” ujar Khofifah.

Sebenarnya, menurut Khofifah, tanggung jawab Jatim terhadap kepentingan nasional tidaklah ringan. Hampir separuh kebutuhan pangan nasional dipasok dari Jatim. Salah satunya kebutuhan telur nasional, yang sekitar 53 persen dipasok oleh para peternak Jatim.

Kemudian, populasi sapi potong dan sapi perah di Jatim mencapai 5 juta ekor, yang artinya terbanyak secara nasional. Begitu pula produksi beras di Jatim selama beberapa tahun ini selalu yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain, yakni mencapai 5,05 juta ton.

Masih ada pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa ini untuk bisa mewujudkan kemakmuran dan keadilan secara merata.

Semua kebutuhan itu didistribusikan ke 20 provinsi lain, terutama di Indonesia tengah dan timur, melalui rute tol laut. Ini karena 27 dari 32 rute tol laut melewati Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Itulah mengapa 80 persen kebutuhan logistik Indonesia tengah dan timur bergantung pada Jatim.

”Itu penting untuk terus dimonitor. Tidak cukup sekadar menghitung kebutuhan logistik di Jatim, tetapi sebagian besar wilayah negara. Kami juga harus memonitor transportasi laut ke Indonesia timur efektif dan efesien dari Jatim. Itu artinya kami juga harus bersiap menjadi semacam kakak asuh,” tutur Khofifah.

Di sisi lain, ia mengaku tiap bulan rajin berkeliling ke setiap provinsi untuk menjalankan misi dagang. Sejauh ini sudah 32 provinsi yang ia datangi dengan 34 misi dagang. Artinya, ada dua provinsi yang didatangi sebanyak dua kali. Dalam misi dagang tersebut, Jatim berusaha membantu provinsi lain untuk mengatasi kendala ketersediaan kebutuhan logistik dan menekan ketergantungan suatu produk dari negara lain.

Pekerjaan rumah

Khofifah melihat, memang masih ada pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa ini untuk bisa mewujudkan kemakmuran dan keadilan secara merata. Janganlah lagi ada penegakan hukum tajam ke golongan tertentu, tetapi tumpul ke kelompok lainnya.

Baca Juga: Gagasan Keberlanjutan Menuju Negara Maju

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Khofifah Indar Parawansa

Pemerintahan dalam koordinasi seorang pemimpin menjadi elemen untuk mengatur dan memastikan marwah kemakmuran dan keadilan dapat terwujud dan dirasakan secara menyeluruh. Namun, pemerintah tak bisa bekerja sendiri, tetapi harus diikuti oleh semua elemen, baik perguruan tinggi, swasta, maupun masyarakat.

Ia juga berpandangan, penting melihat peluang di tengah waktu yang terbatas untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Bangsa Indonesia hanya memiliki sisa waktu 22 tahun untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. ”Jangan terlambat. Bonus demografi harus dimaksimalkan untuk generasi emas demi Indonesia Emas 2045,” ucap Khofifah.

Baca Juga: Gus Muhaimin: Mewujudkan Keadilan Politik dan Kesejahteraan Hidup

Pengalaman panjang sebagai politisi, kepemimpinan di organisasi kemasyarakatan, serta dukungan basis massa yang kuat membuat Khofifah ”diinginkan” untuk turut serta dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, prioritas Khofifah saat ini adalah menuntaskan tugas dan kewajibannya sebagai Gubernur Jatim hingga Desember 2023. Meski demikian, langkahnya untuk turut serta mewujudkan kemakmuran dan keadilan yang merata di Tanah Air tidak akan pernah terhenti.