Kantor Staf Presiden: APBN Berpihak kepada Kelompok Rentan, Kemiskinan Ekstrem Berakhir 2024

Presiden Jokowi menyebut anggaran tahun 2024 untuk perlindungan sosial sebesar Rp 493,5 triliun. Anggaran ini menempati porsi alokasi terbesar kedua. Sesuai target, kemiskinan ekstrem pun diharapkan nol pada 2024.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2024 disertai nota keuangan dan pendukungnya.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menegaskan, kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 2024 berpihak kepada kepentingan kelompok rentan dan miskin. Dalam jangka pendek melalui Rancangan Undang-Undang APBN 2024, pemerintah berupaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dan mempercepat penurunan prevalensi stunting atau tengkes.

Kemiskinan ekstrem ditargetkan akan dihapus dari 1,12 persen pada Maret 2023 menjadi 0 persen pada 2024. ”Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan anggaran pemerintah juga berpihak kepada kelompok rentan dan miskin,” ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan, Jumat (18/8/2023).

Dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023), Presiden Joko Widodo menyebut anggaran tahun 2024 untuk perlindungan sosial sebesar Rp 493,5 triliun. Anggaran ini menempati porsi alokasi terbesar kedua.

Postur Rancangan APBN 2024 didesain dengan belanja negara Rp 3.304,1 triliun dan pendapatan negara Rp 2.781,3 triliun. Porsi terbesar pertama dialokasikan untuk pendidikan, yakni Rp 660,8 triliun. Menurut Abetnego, keberpihakan terhadap kelompok rentan ini sejalan dengan program inisiatif Presiden.

Sejak periode pertama pemerintahannya, Jokowi telah menyasar langsung masyarakat kelas bawah, khususnya dalam menghadapi krisis ekonomi. Beberapa kebijakan yang dibuat antara lain Kartu Sakti, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). ”Program yang diluncurkan sudah pasti pro rakyat miskin dan berbentuk solusi,” tambah Abetnego.

Program yang diluncurkan sudah pasti pro rakyat miskin dan berbentuk solusi.

HUMAS KEMENTERIAN SOSIAL

Warga menerima bantuan dari Kementerian Sosial karena terdampak bencana kekeringan di dua distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, sejak awal Juni 2023.

Baca juga: Penurunan Tengkes di Indonesia Dikebut

Pada tahun 2013, kemiskinan ekstrem Indonesia berada di angka sekitar 7 persen, lalu turun menjadi 3 persen pada tahun 2019. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, pemerintah mengatur tiga strategi besar. Pertama, melalui program pengurangan beban seperti Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, bantuan langsung tunai (BLT), subsidi listrik, dan jaminan sosial (BPJS).

Kedua, melalui program-program peningkatan pendapatan, seperti Kartu Prakerja, Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena), BUMDes, UMi, Mekaar, dan Perhutanan Sosial. Ketiga, melalui program-program pengurangan kantong kemiskinan, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, dan perbaikan jalan.

Pada 2024, pemerintah juga menargetkan prevalensi tengkes turun menjadi 14 persen. Menurut Abetnego, target penurunan tengkes menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

Target penurunan tengkes menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

Pemerintah telah membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres tersebut menjelaskan upaya penurunan tengkes melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Tengkes tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah kesehatan semata, tetapi juga terkait dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Permasalahan tengkes tidak terbatas pada persoalan gizi, tetapi perlu didukung akses sanitasi yang sehat dan memadai untuk meminimalkan terjadinya kontaminasi lingkungan dan penyebaran penyakit.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Wasnida Saogo (24) tengah memangku putrinya, Riana (2,5), yang mengalami tengkes di rumah mereka di Dusun Sinaka, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Sabtu (17/6/2023). Dusun Sinaka merupakan dusun dengan kasus tengkes tertinggi dari 14 dusun di Desa Sinaka pada Mei 2023 dengan jumlah kasus tujuh anak.

Tren positif

Sejak tahun 2013, penurunan prevalensi tengkes menunjukkan tren positif dari semula 37,2 persen hingga menjadi 21,6 persen pada tahun 2022. Abetnego menjelaskan, Kantor Staf Presiden terus aktif memantau capaian program penurunan tengkes melalui instrumen Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) dan Database Isu Strategis (Distra).

Kantor Staf Presiden terus aktif memantau capaian program penurunan tengkes melalui instrumen Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) dan Database Isu Strategis (Distra).

Presiden Jokowi telah mengamanatkan agar APBN 2024 turut mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia. Peningkatan untuk alokasi sektor kesehatan naik dari APBN 2023 sebesar Rp 178,7 triliun menjadi Rp 186,4 triliun dalam APBN 2024.

Anggaran beasiswa dan bantuan sosial untuk pendidikan pada 2024 juga naik, dari Rp 28,9 triliun pada 2023 menjadi Rp 35,94 triliun. Kenaikan anggaran tersebut untuk memberikan jaminan pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.

Peningkatan kualitas pendidikan didukung dengan penyiapan anggaran sebesar Rp 660,8 triliun atau 20 persen APBN. Ini tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 237,3 triliun, transfer ke daerah Rp 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp 77,0 triliun.

Sebelumnya, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengatakan, pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2023 semakin meneguhkan posisinya sebagai kepala negara. Dalam kaitan politik, Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat tentang situasi saat ini yang sudah memasuki tahun politik.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo menghadiri Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden mengenakan baju adat dari daerah Tanimbar, Maluku Utara.

Termasuk terpilihnya pemimpin yang mendapat kepercayaan kuat dari masyarakat.

Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi juga berkomitmen untuk mengawal pemilu berjalan lancar, sukses, demokratis, dan tidak ada ujaran kebencian. ”Termasuk terpilihnya pemimpin yang mendapat kepercayaan kuat dari masyarakat,” tambahnya.

Baca juga: Intervensi Sedini Mungkin Percepat Penurunan Tengkes

Presiden Jokowi juga dinilai telah menunjukkan kemampuan dalam menyiapkan road map atau peta jalan menuju Indonesia Maju 2045. Hal ini dilakukan melalui pembangunan sumber daya manusia, konektivitas, dan hilirisasi sumber daya alam jenis mineral atau nonmineral.

Presiden Jokowi juga mampu membawa Indonesia mendapatkan kepercayaan internasional. Ia meletakkan kembali Indonesia dalam peta dunia, negara yang punya kredibilitas, dan negara yang suaranya didengar, bahkan diperhitungkan. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan keketuaan Indonesia pada G20, KTT ASEAN, serta kunjungan Presiden ke Rusia dan Ukraina.