Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta para kader merapatkan barisan di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Pembina Partai GolkarAburizal Bakrie akhirnya turun gunung melihat kisruh internal akibat munculnya wacana penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa atau munaslub. Selain mengabaikan wacana munaslub, para kader diminta merapatkan barisan di bawah komando Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Soliditas kader perlu dijaga karena wacana munaslub justru akan mengganggu dan merugikan Golkar.
”Saya meminta seluruh kader bersatu dan mengesampingkan serta menolak dengan tegas tindakan kontraproduktif, seperti wacana munaslub. Sebab, hal itu bisa mengganggu sekaligus merugikan Partai Golkar dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong Pemilu 2024,” kata Aburizal Bakrie melalui keterangan tertulis, Jumat (28/7/2023).
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Hiruk-pikuk permintaan munaslub yang disampaikan beberapa kader, menurut Aburizal, merupakan langkah kontraproduktif dari internal Golkar, yang bertujuan melemahkan partai berlambang pohon beringin itu. Lebih dari itu, wacana munaslub justru akan mengganggu persiapan partai dalam menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden mendatang.
Saya meminta seluruh kader bersatu dan mengesampingkan serta menolak dengan tegas tindakan kontraproduktif, seperti wacana munaslub. Sebab, hal itu bisa mengganggu sekaligus merugikan Partai Golkar dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong Pemilu 2024.
Oleh karena itu, ia berharap semua pengurus dewan pimpinan daerah (DPD), baik tingkat I maupun tingkat II, terus menjaga soliditas dan mempersiapkan mesin partai untuk menghadapi pemilu serentak tahun depan. Jika ada wacana penyelenggaraan munaslub, semua pengurus harus menolaknya karena bisa mengganggu soliditas Golkar.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu pun mengimbau seluruh kader bersatu dan merapatkan barisan di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Kader harus memberikan dukungan kepada Airlangga untuk melakukan konsolidasi partai di segala lini guna memenangkan pemilihan anggota legislatif dan juga pemilihan presiden.
Lebih jauh, kader juga diminta menaati keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2019 yang kemudian diperkuat kembali lewat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar tahun 2021. Munas 2021 memutuskan bahwa munas selanjutnya digelar pada tahun 2024. ”Seluruh kader harus melihat keputusan munas tahun 2019 sebagai keputusan final dan tertinggi partai,” ujar Aburizal.
Aburizal mengapresiasi semua pengurus DPD Golkar tingkat I dan II di seluruh Indonesia yang tetap solid dan konsisten mendukung kepemimpinan Airlangga, serta menjunjung tinggi hasil keputusan Munas 2019 dan Rapimnas 2021. Ia menekankan, hanya dengan bersatu dan solid, Partai Golkar akan bergerak menuju kemenangan.
Tak hanya itu, Aburizal juga mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak akan ikut campur dengan urusan dan atau dinamika internal Partai Golkar. ”Presiden sangat menghormati dan memahami mekanisme organisasi Partai Golkar, khususnya terkait dengan pergantian kepemimpinan,” tuturnya.
Aburizal mengaku, dirinya selalu berkomunikasi dengan Airlangga sekaligus memonitor perkembangan terkini Partai Golkar. Ia pun menyarankan agar Airlangga sebagai mandataris Munas Partai Golkar 2019 terus melanjutkan komunikasi dan lobi dengan para pemimpin partai politik sebagai ikhtiar untuk merealisasikan amanat munas terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan itu nantinya tentu harus tetap mengutamakan kepentingan Partai Golkar.
”Saya menyambut baik kunjungan silaturahmi PDI-P di bawah pimpinan Puan Maharani dan berharap agar sambutan hangat Ketua Umum Airlangga berupa seikat ’bunga kuning merah’dapat berlanjut ke tingkat yang lebih riil dalam membangun Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dan aman,” ucap Aburizal.
Tegak lurus kepada Airlangga
Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jerry Sambuaga saat ditemui di Jakarta mengatakan, sampai saat ini semua pengurus AMPI tegak lurus kepada Airlangga dan partai. Ia pun menegaskan, tidak pernah ada wacana penyelenggaraan munaslub.
”Seperti kata ketua umum kami, Pak Airlangga, enggak ada munaslub. Jadi, kami patokannya beliau. Beliau bilang enggak ada, ya enggak ada munaslub dan memang kita selalu menganggap apa yang diamanatkan dan disampaikan ketua umum kami, itu yang kami kawal betul,” ucap Jerry.
Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu juga menegaskan, kader muda Golkar tidak terpengaruh dengan hiruk-pikuk wacana penyelenggaraan munaslub. Sebagai organisasi sayap Golkar, AMPI ingin lebih fokus pada pemenangan Pemilu 2024.
”Jadi, kami enggak lihat, tuh, gerakan-gerakan seperti (munaslub) itu. Kami tegaskan, kami patuh, kami tunduk, kami loyal, dan kami taat kepada ketua umum kami, Pak Airlangga Hartarto,” ucap Jerry.
Sekretaris Jenderal AMPI Ahmad Andi Bahri menambahkan, setiap jelang pemilu, Golkar kerap dilanda isu tidak mengenakkan. Namun, ia meyakini, internal Golkar akan tetap solid. ”Jadi, walupun mungkin ada dinamika di luar sana, kami sebagai anak muda yang akan mewarisi Partai Golkar, kami memohon seluruh kader untuk ayo bergandengan tangan, duduk bareng lagi memenangkan Golkar di 2024,” katanya.
Tidak punya arah
Di kesempatan terpisah, eks Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham terus mendorong terlaksananya munaslub. Sebab, ia melihat, di bawah kepemimpinan Airlangga, Golkar justru tidak mempunyai arah yang jelas dalam kontestasi Pilpres 2024.
”Mestinya sebagai sebuah partai besar, Golkar besar karena dikelola dengan sistem, diorganisasikan kepemimpinan yang kuat, dan panduannya adalah ideologi. Karena itu, bagaimana implementasinya di lapangan? Ya, gelar pertemuan (munaslub) dong,” ujar Idrus.
Menurut bekas koruptor kasus proyek PLTU Riau-1 itu, penyelenggaraan rapimnas tak serta-merta membicarakan masalah arah politik Golkar pada Pilpres 2024 tetapi mendiskusikan pula upaya untuk menyelamat partai. Sebab, ia mengaku prihatin, belakangan elektabilitas Golkar terus menurun.