Ancaman di Balik Kisruh Partai Golkar
Partai Golkar perlu segera meredam konflik internal yang kini terjadi. Jika konflik tak segera diredam, Golkar diperkirakan sulit merengkuh hasil yang optimal pada pemilu serentak 2024.
Bendera Partai Golkar dipasang berderet di Jalan KH Mas Mansyur, Jakarta, Minggu (1/12/2019).
Sejumlah politisi yang menamakan diri Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar menggelar konferensi pers di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (27/7/2023). Kumpulan politisi senior Golkar yang dipimpin oleh Lawrence TP Siburian, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi), itu kembali mengemukakan gagasan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Mereka juga meminta Airlangga mengundurkan diri karena disinyalir terlibat dalam kasus dugaan korupsi minyak kelapa sawit mentah setelah diperiksa Kejaksaan Agung, Senin (24/7/2023). Indikasi keterlibatan dalam kasus korupsi dinilai bakal memperburuk posisi Golkar di tengah tren penurunan elektabilitas partai dalam beberapa waktu terakhir.
Dorongan menyelenggarakan munaslub juga telah disampaikan Lawrence di tempat yang sama, dua pekan sebelumnya. Namun, kali ini, wacana munaslub mendapat dukungan sejumlah kader Golkar lain, salah satunya Idrus Marham. Bekas Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu hadir dalam konferensi pers untuk menyampaikan pendapatnya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F07%2F27%2Fb86d78d6-ee9f-4b2d-9e21-0bc48ba0a9a1_jpg.jpg){kind=logo}
Suasana saat jumpa pers yang dihadiri oleh Idrus Marham di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/7/2023). Idrus Marham (tiga dari kiri) dan Lawrence TP Siburian (empat dari kiri) menyampaikan gagasan penyelenggaraan munaslub untuk mengganti ketua umum Golkar.
Sehari sebelumnya terjadi kericuhan yang melibatkan sejumlah kader partai berlambang beringin itu. Gerombolan massa yang mengaku bagian dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) datang dan memaksa untuk menghentikan diskusi akan yang digelar Generasi Muda Partai Golkar di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Rabu (26/7/2023) siang. Sebagian dari massa yang mengklaim bergerak atas arahan Airlangga mencoba masuk ke ruangan yang akan digunakan sebagai tempat diskusi. Adapun yang berada di luar ruangan diskusi sempat melemparkan sejumlah kursi. Pemukulan terhadap jurnalis juga terjadi.
Diskusi yang semula akan digelar pada pukul 14.00 itu bertajuk ”Selamatkan Partai Golkar! Menuju Kemenangan Pileg 2024”. Sejumlah narasumber, yakni anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, politisi Golkar Andi Sinulingga, dan Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago, sudah hadir. Namun, diskusi akhirnya batal.
Meski tak disebut langsung, rencana diskusi tak bisa dilepaskan dari rentetan upaya menyelenggarakan munaslub. Ridwan Hisjam, salah satu narasumber, merupakan tokoh yang paling awal mengemukakan gagasan tersebut secara pribadi, awal Juli lalu. Menurut dia, ada keresahan di akar rumput yang menginginkan kejelasan sikap Golkar di Pilpres 2024 sehingga keputusan Munas 2019 yang memberikan mandat kepada Airlangga untuk menjadi calon presiden perlu diubah melalui munaslub.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Lawrence TP Siburian (tengah) dalam pertemuan dengan sejumlah politisi senior Golkar yang tergabung dalam kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar di Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Tak hanya itu, Ridwan juga menghadiri pertemuan pertama Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar di Hotel Sultan, dua pekan lalu. Saat itu, Ridwan hadir sebagai perwakilan dewan pakar yang menerima surat terbuka berisi usulan munaslub dari kumpulan politisi senior Golkar.
Rentetan peristiwa yang terjadi selama sebulan terakhir, menurut pengajar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Nyarwi Ahmad, menunjukkan adanya dinamika yang serius di internal Golkar. Ada desakan terkait dengan ketidakpuasan atas kepemimpinan partai tersebut. ”Entah masalah kepemimpinannya itu hanya terkait dengan pengelolaan parpol saja ataukah juga dalam menyikapi orientasi partai ini pada Pilpres 2024, Pileg 2024, mau ke arah mana,” katanya dalam acara bincang-bincang Satu Meja The Forum yang ditayangkan di Kompas TV, Rabu (26/7/2023) malam.
Baca: Bara di Akar Beringin
Acara yang dipandu Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo itu juga menghadirkan Ridwan Hisjam, Ketua Dewan Etik Golkar Mohammad Hatta, dan anggota Dewan Pembina Golkar Marzuki Darusman, sebagai narasumber.
Bincang-bincang Satu Meja The Forum yang tayang di Kompas TV, Rabu (26/7/2023) malam.
Berkaca pada perjalanan Golkar, kata Nyarwi, konflik internal jelang pemilu bukan baru pertama terjadi. Partai yang didirikan pada 1964 itu justru identik dengan dinamika setiap lima tahun sekali pascareformasi. Umumnya, konflik terjadi karena perbedaan pandangan antarfaksi ihwal dukungan terhadap sosok capres atau keputusan untuk berkoalisi dengan parpol mana setelah pilpres dan terbentuknya pemerintahan.
Meski setiap konflik akhirnya tuntas dan kader kembali solid, tidak bisa dimungkiri itu berimbas pada perolehan kursi Golkar. Setelah menjadi pemenang Pemilu 2004 dengan perolehan 128 kursi di parlemen, raihan Golkar turun drastis menjadi 106 kursi pada Pemilu 2009. Perolehan kursi Golkar di DPR semakin turun pada Pemilu 2014, yakni 91 kursi. Adapun pada Pemilu 2019, Golkar memperoleh 85 kursi.
”Kalau (konflik saat ini) tidak terkelola dengan baik, sumber daya Partai Golkar akan tercerai-berai dan itu bisa menyebabkan perolehan suara Golkar akan semakin turun di legislatif,” kata Nyarwi.
Tidak hanya itu, Golkar juga terancam tertinggal dari barisan pembentukan koalisi menuju pilpres jika terus menerus berkutat dalam konflik internal. Apalagi tanpa ada konflik pun Golkar merupakan salah satu dari dua parpol parlemen yang hingga saat ini belum menentukan rekan koalisi. Sementara itu, tujuh parpol parlemen lainnya sudah membentuk tiga poros koalisi.
Tahun lalu, Golkar sempat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, PPP sejak April lalu bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, sedangkan PAN tengah melobi PDI-P dan Partai Gerindra untuk mengusulkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebagai bakal cawapres.
”Golkar juga bisa kehilangan ruang bermain di pilpres (jika konflik tak kunjung tuntas), itu konsekuensi yang terburuk,” ujar Nyarwi.
Pertentangan
Sekalipun tidak menampik ancaman yang menyertai konflik internal, para politisi di setiap kubu berkukuh. Secara terpisah, Lawrence TP Siburian mengatakan, penyelenggaraan munaslub secepat mungkin merupakan jawaban atas masalah Golkar. Dengan begitu, partai memiliki waktu yang cukup untuk mengonsolidasikan kembali kekuatannya untuk mempersiapkan pileg dan pilpres. Semakin lama munaslub digelar, semakin sedikit waktu yang tersisa bagi Golkar untuk menyatukan kekuatan pascapergantian ketua umum.
Kalau (konflik saat ini) tidak terkelola dengan baik, sumber daya Partai Golkar akan tercerai-berai dan itu bisa menyebabkan perolehan suara Golkar akan semakin turun di legislatif.
Bagi Ridwan Hisjam, munaslub merupakan konsekuensi logis jika rekomendasi dewan pakar tidak bisa diwujudkan oleh Airlangga. Berdasarkan hasil rapat 9 Juli lalu, dewan pakar merekomendasikan tiga hal kepada Airlangga, di antaranya meminta Airlangga mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dari Golkar sekaligus menentukan pasangannya sesuai mandat Munas 2019, sesegera mungkin paling lambat akhir Agustus. ”Kalau Agustus itu belum dilakukan, maka keputusan Munas 2019 harus diubah, melalui munaslub,” ujar Ridwan.
Mohammad Hatta mengingatkan, penyelenggaraan munaslub harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), yakni diajukan oleh dua pertiga dewan pimpinan daerah (DPD) I atau tingkat provinsi. Lebih dari itu, penyelenggaraannya juga harus memenuhi kriteria substansial, yakni partai dalam keadaan terancam atau menghadapi kegentingan yang memaksa. Menurut dia, alasan penyelenggaraan munaslub karena ketua umum sulit untuk mewujudkan amanat munas tidak termasuk kriteria substansial.
”Dewan etik melihat, program yang dihasilkan oleh munas termasuk soal capres/cawapres itu evaluasinya tidak perlu di munaslub, ada rapimnas (rapat pimpinan nasional) atau rapimnas diperluas,” ujar Hatta.
Baca juga: Diskusi ”Selamatkan Golkar” Ricuh, DPP Tepis Kerahkan Massa
Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta
Hal senada diungkapkan para elite Golkar, termasuk Airlangga. Ia menegaskan, tidak ada wacana munaslub. DPP dan seluruh DPD fokus mempersiapkan diri untuk mengikuti Pemilu 2024.
Intervensi
Di tengah kisruh yang terjadi selama sebulan terakhir, nama sejumlah tokoh mengemuka untuk menggantikan Airlangga. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Selain diusulkan oleh kubu yang mendukung munaslub, beberapa di antaranya pun menyatakan kesiapan memimpin Golkar, yakni Luhut dan Bahlil.
Tak hanya itu, isu adanya intervensi Istana juga dispekulasikan banyak pihak. Apalagi Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sempat dipanggil ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mengikuti rapat internal dengan Presiden Joko Widodo, Rabu (26/7/2023). Namun, Marzuki Darusman menampiknya.
Menurut Hatta, kisruh ini digerakkan oleh pihak internal. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan dewan etik terhadap dua kader, diketahui adanya upaya untuk menggalang dukungan dari para pengurus daerah. Ia pun menduga, itu tidak dilakukan secara mandiri oleh tokoh tertentu. ”Kalau tidak ada orang besarnya, mungkin mereka tidak berani,” ujarnya.
Baca juga: Presiden: Kalau Luhut, Bahlil, Bamsoet Punya Keinginan, Itu Urusan Golkar
Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 27 Juli 2023. Presiden melakukan lawatan ke China pada Kamis hingga Sabtu (27-29/7/2023).
Menanggapi isu tersebut, Jokowi saat ditanya wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, mengatakan, rapat dengan Airlangga membahas pengelolaan devisa hasil ekspor dari hasil sumber daya alam. Ia juga menegaskan, tidak ikut campur dalam kisruh internal Golkar dan tak berkepentingan jika ada menteri-menterinya yang dikaitkan dengan konflik itu.
”Itu urusan internal Golkar, urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar ya,” kata Jokowi yang didampingi Luhut dan Bahlil.
