PKB Ingatkan Kesepakatan dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya
PKB mengingatkan kesepakatan dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bahwa penentuan bakal capres-cawapres harus diputuskan bersama oleh ketua umum PKB dan Gerindra.
Oleh
IQBAL BASYARI
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB meminta partai politik ataupun bakal calon presiden dan wakil presiden yang ingin bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya tidak hanya membahasnya dengan Partai Gerindra. Sebab, penentuan sikap koalisi harus diputuskan bersama oleh ketua umum Gerindra dan PKB.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, partai politik (parpol) mana pun berhak mengusulkan bakal calon wakil presiden untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Termasuk Partai Amanat Nasional (PAN) yang belakangan mengusulkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir untuk pendamping Prabowo. Namun, ia menyebut PKB belum pernah dilibatkan dalam pembicaraan terkait dengan usulan PAN yang ingin menjadikan Erick sebagai cawapres Prabowo.
Ia mengingatkan, sejak awal PKB dengan Gerindra sudah sepakat untuk membentuk koalisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kesepakatan tersebut bahkan sudah melalui perjanjian yang ditandatangani oleh Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang telah dibentuk pun masih solid.
”Jadi, sah-sah saja kalau PAN ingin mengajukan siapa. Tetapi, harus dilihat juga bahwa PKB sudah terlebih dahulu. Kalau PAN ingin mengajukan siapa, harus ngobrol dengan Gus Muhaimin juga, tidak hanya Pak Prabowo,” ujarnya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Kesepakatan pembentukan koalisi antara Gerindra dan PKB telah ditandatangani oleh Prabowo dan Muhaimin pada 13 Agustus 2022. Namun, hingga 11 bulan berlalu, KKIR masih belum mendeklarasikan pasangan capres-cawapres. Belakangan, saat Muhaimin berkunjung ke kediaman Prabowo, Minggu (9/7), Prabowo menyerahkan urusan bakal cawapres kepada Muhaimin.
Cucun mengatakan, PKB tidak ingin berandai-andai mengenai posisi Muhaimin dalam kontestasi Pilpres 2024. Hingga saat ini, Muhaimin tetap diberikan amanat untuk menjadi bakal capres oleh PKB. Jika nantinya berubah menjadi cawapres, keputusan tersebut pasti diambil berdasarkan dinamika politik yang berkembang.
Lebih jauh, PKB tidak mempermasalahkan manuver Gerindra yang menemui Partai Demokrat. Muhaimin Iskandar pun berencana bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. ”PKB dengan siapa pun masih penjajakan. Kita ingat ucapan Pak Jokowi bahwa sampai sekarang koalisi belum ada yang pasti,” ujar Cucun.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Philips Jusairo Vermonte memperkirakan, parpol masih akan terus bermanuver melakukan pendekatan dengan parpol lain sebelum masuk tahap pendaftaran capres-cawapres, Oktober mendatang. Sebab, setiap parpol akan mengalkulasi keuntungan yang paling banyak dari poros koalisi yang ditawarkan. Selain ”kue” dari koalisi, parpol memperhitungkan koalisi di putaran pertama dan kedua pilpres, termasuk kemungkinan masuk ”gerbong” koalisi pemenang di akhir pilpres.
”Sebelum ada pencalonan presiden-wapres, komunikasi sesama parpol itu wajar. Terlebih koalisi bukan sekadar soal platform, tetapi juga kepentingan,” katanya.
Silaturahmi elite
Sementara itu, di tengah manuver parpol membentuk koalisi, PKB akan menggelar peringatan harlah ke-25 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (23/7) mendatang. Sekitar 50.000 kader dan simpatisan PKB akan memadati stadion kebanggan warga Solo tersebut. Selain akan dihadiri Presiden Joko Widodo, PKB turut mengundang semua ketua umum parpol parlemen dan nonparlemen serta elite bangsa dalam acara tersebut.
”Semoga di ajang harlah PKB menjadi ajang silaturahmi para elite bangsa,” ucap Cucun yang menjadi Ketua Panitia Harlah Ke-25 PKB.
Menurut dia, dipilihnya Solo sebagai lokasi yang terkenal sebagai ”Kandang Banteng” karena PKB ingin agar semua daerah menjadi basis suara PKB, tidak hanya di Jawa Timur. PKB ingin mengajak semua pengurus, kader, dan simpatisan di seluruh daerah menjadikan daerahnya masing-masing sebagai pusat perjuangan dan pergerakan.