Presiden Jokowi: Tak Boleh Lagi Ada Patron-patronan di Polri
Memasuki usia 77 tahun, Polri perlu terus berbenah. Pada upacara peringatan Hari Bhayangkara, di Jakarta, Sabtu (1/7/2023), Presiden mengingatkan agar Polri memiliki kekuatan seperti sapu lidi, yakni lurus dan kuat.
Oleh
NINA SUSILO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta institusi Kepolisian Negara RI terus berbenah diri. Transformasi diperlukan supaya kewenangan besar bisa digunakan secara benar untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Tak boleh lagi ada hubungan patron di internal institusi tersebut.
Di peringatan ke-77 Hari Bhayangkara yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/7/2023), Presiden Jokowi mengibaratkan institusi Polri sebagai sapu lidi. ”Masing-masing lidi harus bersih, lurus, dan kuat yang diikat semangat kesatuan dan sinergitas. Tidak boleh ada blok-blokan, tidak boleh lagi ada patron-patronan,” tutur Presiden saat menyampaikan amanatnya sebagai inspektur upacara.
Untuk itu, kualitas sumber daya manusia harus dijaga sejak rekrutmen. Sistem promosi harus diperbaiki, sistem pengawasan diperketat, dan sistem pendisiplinan diperkuat.
Di peringatan ke-77 Hari Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, Presiden Jokowi mengibaratkan institusi Polri sebagai sapu lidi.
Diingatkan pula, setiap saat anggota Polri bersentuhan dengan rakyat dalam tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, saat ini Polri juga diawasi masyarakat. ”Sekarang ini segala sesuatu bisa direkam, bisa disebarluaskan. Gerak-gerik Polri sekecil apa pun tidak bisa ditutup-tutupi lagi sehingga kepercayaan kepada Polri akan selalu diuji,” tutur Presiden.
Upacara peringatan ke-77 Hari Bhayangkara yang diikuti oleh Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran kepolisian ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Nyonya Wury Ma’ruf Amin. Upacara peringatan ini juga dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Selain itu, hadir pula Wakil Presiden (2004-2009 dan 2014-2019) Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden (2009-2014) Boediono, Nyonya Sinta Nuriyah Wahid dan Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid (istri dan anak Presiden ke-4 RI almarhum Abdurrahman Wahid). Tampak hadir juga elite partai politik, di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.
Presiden Jokowi menekankan, tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan rakyat adalah hal penting. Presiden juga mengapresiasi peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Polri yang saat ini sudah di atas 70 persen, yang sebelumnya sekitar 60 persen. Diharapkan, Polri pun terus berbenah diri dan mereformasi segala lini.
Untuk itu, Polri perlu menyadari betul kewenangan dan kekuatan Polri yang besar harus digunakan secara benar. Presiden menegaskan, kewenangan dan kekuatan besar ini tidak boleh disalahgunakan. ”Jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” ujar Presiden.
Polri diminta memastikan rasa aman, rasa keadilan, serta rasa diayomi pada masyarakat. Kepastian hukum serta kepastian berusaha untuk masyarakat dan pengusaha juga perlu dijaga.
Menghadapi tantangan yang semakin berat, Presiden menyampaikan, Polri juga perlu mengantisipasi kejahatan dengan teknologi canggih. Karena itu, selain kesigapan dan kecepatan, dibutuhkan juga penguasaan teknologi inovasi serta komunikasi publik yang baik.
Presiden Jokowi yang hadir bersama Nyonya Iriana Joko Widodo kemudian menyampaikan selamat Hari Bhayangkara. ”Jadilah Bhayangkara sejati yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat, bangsan dan negara untuk kemajuan Republik Indonesia. Dirgahayu Polri,” tutur Presiden.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dalam laporannya, menegaskan, Polri berkomitmen untuk melaksanakan seluruh arahan Presiden dalam melaksanakan tugas ke depan. Polri saat ini memasuki fase transformasi dan akan terus menjaga soliditas. Untuk itu, saling menjaga dan saling mengingatkan sembari menjaga persatuan dilakukan. Listyo menambahkan, Polri terbuka dengan masukan dan koreksi masyarakat. Untuk menjaga marwah Polri, segala pelanggaran juga langsung ditindak tegas.
Untuk meningkatkan kehadiran Polri, menurut Kapolri, ada program Jumat curhat yang dilakukan kepala kepolisian daerah (polda), kepala kepolisian resor (polres), sampai kepala kepolisian sektor (polsek).
Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dalam laporannya, menegaskan, Polri berkomitmen untuk melaksanakan seluruh arahan Presiden dalam melaksanakan tugas ke depan.
Dikembangkan pula platform digital berupa super-aplikasi Polri. Aplikasi ini memungkinkan satu data terintegrasi dalam layanan Polri. Masyarakat juga bisa mengakses layanan Polri di mana saja. ”Kami mohon maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat. Kami berkomitmen, berusaha keras melakukan perbaikan dan evaluasi untuk selalu berubah menjadi lebih baik,” tutur Listyo.
Pada peringatan Hari Bhayangkara yang digelar di Gelora Bung Karno ini ada yang berbeda. Jika biasanya Presiden memeriksa pasukan di peringatan itu dengan menumpangi mobil, maka tidak demikian halnya kali ini. Seusai parade pasukan ataupun panji-panji Kepolisian Negara RI-Tri Brata memasuki lapangan, Presiden Jokowi sebagai inspektur upacara kemudian memeriksa pasukan dengan berjalan kaki.
Hal ini diakui Presiden tidak biasa karena pemeriksaan pasukan biasa dilakukan dengan menggunakan mobil. ”Tadi pemeriksaan dilakukan dengan berjalan, memang cukup jauh tapi saya masih kuat. Karena saya tahu rumput stadion GBK ini tidak boleh rusak. Kalau pakai mobil, pasti rusak, jadi sudah betul tadi,” tuturnya.
Upacara dilanjutkan dengan Salam Kebangsaan, mengheningkan cipta, serta pengucapan Tri Brata. Tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya juga diberikan kepada personel Polri yang dinilai berjasa besar, berani, dan memiliki ketabahan luar biasa yang melampaui kewajiban.
Kali ini, anugerah tanda kehormatan tersebut diberikan kepada Brigadir Jenderal (Pol) Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, Akpol 1998, yang menjabat Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri; Komisaris Besar Anissulah M Ridha, Kepala Bagian Penerimaan dan Pendidikan PNS Biro Pengendalian Personel SSDM Polri; Ajun Komisaris Susianti BS, Pejabat Sementara Kepala Urusan Teknologi Informasi Kepolisian Satuan Penjinak Bom Pasukan Gegana Korps Brimob; dan Ajun Inspektur Satu Zunaidi Sembiring, Bhabinkamtibmas Polsek Brastagi Polres Tanah Karo Polda Sumut.
Acara peringatan juga dimeriahkan pertunjukan seni, terjun payung personel TNI/Polri, serta potong tumpeng.