Dorong Jadi Profesional, Puan Minta agar Polri Jangan Tunggu Kasus Viral

Di momen HUT ke-77 Bhayangkara yang jatuh pada Sabtu (1/7/2023) ini, Polri diminta untuk mengevaluasi kinerjanya selama ini. Diharapkan Polri bekerja sigap tanpa menunggu peristiwa viral lebih dahulu.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua DPR Puan Maharani saat wawancara khusus dengan Kompas di Jakarta, Sabtu (13/8/2022).

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani berharap Kepolisian Negara RI semakin profesional dan terus bekerja memberi pelayanan terbaik bagi rakyat. Kepolisian harus cepat tanggap dalam menangani kasus yang berkembang di masyarakat dan tidak menunggu kasus tersebut viral di media sosial terlebih dahulu.

Puan melalui keterangan tertulis, Sabtu (1/7/2023), menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-77 Bhayangkara kepada seluruh anggota Kepolisian Negara RI (Polri). Ia berharap, Polri terus profesional menjalankan fungsi, tugas pokok, dan kewajibannya.

Dalam hal ini, lanjut Puan, Polri harus mampu memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. ”Tingkatkan kedisiplinan dan profesionalitas dalam melayani dan menjaga keamanan masyarakat,” ujarnya.

Puan juga mengingatkan agar Polri senantiasa menjalankan tugasnya dengan baik dalam berbagai dinamika dan tantangan yang ada, salah satunya jelang Pemilu 2024. Dengan profesionalitasnya, ia meyakini Polri mampu menjaga tahun politik sehingga Pemilu 2024 bisa berlangsung dengan aman, damai, dan gembira.

Di momen HUT ke-77 Bhayangkara yang jatuh pada Sabtu, 1 Juli, Polri pun diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kinerjanya selama ini, khususnya dalam satu tahun terakhir. Polri harus segera berbenah dan meningkatkan pengawasan internal sehingga dapat lebih maksimal dalam memberi pelayanan kepada rakyat.

Baca juga: HUT Bhayangkara, Kapolri: Adaptasi dengan Keinginan Publik

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Anggota TNI-Polri mengikuti pementasan dramatari Mandala Bumantara seusai upacara Peringatan Hari Bhayangkara Ke-77 di Gedung Negara Grahadi. Surabaya, Sabtu (1/7/2023). Demi kebersamaan dan soliditas kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur, peringatan tersebut digelar di Gedung Negara Grahadi.

Ia juga meminta Polri tegas dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus hukum, termasuk pada kasus yang melibatkan anggotanya. Tentunya, hal ini membutuhkan komitmen dari dalam tubuh Polri.

Lebih lanjut, Puan meminta Polri untuk bijaksana menghadapi kasus yang melibatkan orang-orang kecil. Dengan begitu, tidak ada kesan hukum tajam ke bawah. DPR berharap Polri mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam menghadapi kasus hukum rakyat kecil yang sangat membutuhkan pengayoman dari penegak hukum.

”Kami percaya dengan kredibilitas dan transparansi tinggi dalam setiap pengusutan kasus. Kepercayaan publik yang sempat turun terhadap Polri akibat sejumlah kasus internal dapat kembali meningkat,” papar Puan.

Puan meminta Polri untuk bijaksana menghadapi kasus yang melibatkan orang-orang kecil. Dengan begitu, tidak ada kesan hukum tajam ke bawah.

Puan juga mendorong Polri mengedepankan keadialn restoratif pada kasus tindak pidana ringan yang melibatkan masyarakat kecil ataupun rakyat dari kelompok rentan. ”Masyarakat berharap, Polri bisa bekerja secara terbuka, penuh keadilan, dan sigap untuk semua penegakan hukum tanpa perlu menunggu peristiwa viral terlebih dahulu,” lanjutnya.

Jaga independensi

Senada dengan Puan, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi pun berharap Polri semakin profesional dalam menjalankan tugasnya. Ia menyebutkan, Polri sejauh ini berhasil meraih banyak capaian dalam menjalankan slogan ”Presisi” yang merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Baca juga: Survei Litbang ”Kompas”, Citra Polri Mulai Pulih

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Anggota TNI-Polri mengosongkan senjata seusai mengikuti pementasan dramatari Mandala Bumantara seusai upacara Peringatan Hari Bhayangkara Ke-77 di Gedung Negara Grahadi. Surabaya, Sabtu (1/7/2023).

Misalnya, dukungan Polri dalam penanganan pandemi Covid-19 dan aktif membantu pemerintah dalam program vaksinasi. Selain itu, Polri berhasil mengamankan kegiatan internasional yang dihadiri pejabat dari negara sahabat, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Kejuaraan Dunia Superbike (WSBK), MotoGP, dan KTT Ke-42 ASEAN.

Meskipun demikian, anggota Komisi III DPR tersebut memberikan catatan terkait profesionalisme Polri sebagai dampak dari kasus bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo serta bekas Kepala Polda Sumatera Barat Inspektur Jenderal Teddy Minahasa. Dua kasus tersebut berakibat pada turunnya kepercayaan publik kepada Polri.

Polri juga perlu menjaga independensi, terutama dalam menghadapi tahun politik dan Pemilu 2024. Kemampuan Polri dalam memprediksi kerawanan menjelang pemilihan presiden serta pemilihan anggota legislatif akan diuji.

”Independensi dan profesionalitas Polri juga akan diuji di mana menjelang hajatan nasional ini banyak kepentingan politik yang muncul. Tentunya kita berharap di usianya yang sudah sangat matang ini Polri akan selalu tegak lurus dalam menjalankan tugasnya,” kata Aboe.

Baca juga: Polisi-polisi Inspiratif dari Pelosok Negeri

KOMPAS

Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo

Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dalam wawancara khusus dengan Kompas pada Jumat (30/6/2023) malam mengatakan, saat ini era digital dan citizen journalism berkembang begitu pesat sehingga masyarakat lebih mudah memviralkan sesuatu. Namun, sebenarnya Listyo sudah menekankan kepada seluruh jajaran agar penanganan kasus tidak perlu sampai menunggu viral terlebih dahulu.

”Konsep kami sebenarnya, tidak viral pun harus direspons cepat, apalagi yang viral. Bagi kami, viral itu berarti masyarakat masih cinta polisi sehingga polisi bekerja cepat. Itu adalah kritik atau evaluasi untuk membangun Polri menjadi lebih baik,” tutur Listyo.

Listyo sudah menekankan kepada seluruh jajaran agar penanganan kasus tidak perlu sampai menunggu viral terlebih dahulu.

Padahal, lanjut Listyo, berita yang viral tersebut belum tentu benar. Jika memang berita tersebut tidak benar, ia sudah meminta kepada para kepala polda dan kepala polres untuk segera memberikan klarifikasi tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Namun, apabila peristiwa itu benar, apalagi terkait penyimpangan anggota, harus dilakukan tindakan cepat agar tidak berlarut.

”Terkait respons yang lambat karena adanya aturan birokrasi, ya, jelaskan ke masyarakat sehingga masyarakat tahu ada tahapan yang harus dilakukan. Saya kira, di sini pentingnya terbuka, mau turun ke lapangan, mau menjelaskan agar masyarakat paham peristiwa yang terjadi,” kata Listyo.