Survei Algoritma: Elektabilitas Ganjar Tetap Tertinggi, Prabowo Mendekati
Hasil survei Algoritma, elektabilitas Ganjar tetap tertinggi. Untuk figur potensial cawapres menunjukkan Sandiaga Salahuddin Uno terfavorit pilihan publik. Ia menggeser posisi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Hasil survei Algoritma Research and Consulting menunjukkan, bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, berada di posisi teratas elektabilitas calon presiden pilihan publik. Meski menyusul di posisi kedua, tingkat keterpilihan bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengalami peningkatan signifikan.
Sementara itu, bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, Anies Baswedan, berada di posisi ketiga.
Survei Algoritma Research and Consulting yang dilakukan terhadap 2.004 responden pada 29 Mei-10 Juni 2023 merekam, dalam simulasi terbuka calon presiden pilihan publik, posisi tiga besar ditempati berturut-turut oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Tingkat elektabilitas Ganjar yang juga bakal capres dari PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Perindo itu mencapai 29,3 persen. Ia disusul oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal capres dari partai politik tersebut, Prabowo, dengan elektabilitas sebesar 24,6 persen. Adapun Anies, elektabilitasnya berada pada angka 16,9 persen.
Jika dibandingkan dengan survei enam bulan lalu, terlihat adanya perubahan posisi pilihan capres. Itu terjadi karena adanya peningkatan elektabilitas Prabowo dan penurunan tingkat keterpilihan Anies. Pada Desember 2022, Ganjar berada di posisi pertama dengan elektabilitas 25,1 persen, disusul Anies yang elektabilitasnya mencapai 18,7 persen, lalu Prabowo, 16,6 persen.
Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan, pilihan publik masih dinamis. Survei merekam, mayoritas responden (42.8 persen) menyatakan bahwa pilihannya masih bisa berubah. Sementara itu, pemilih yang menyatakan pilihannya sudah final jumlahnya mencapai 33,9 persen.
”Dengan pemilih yang sebagian besar masih mungkin berubah pilihan capresnya ini tentu pertarungan akan menjadi sangat dinamis,” kata Aditya saat merilis hasil survei tersebut di Jakarta, Senin (26/6/2023).
Acara tersebut juga dihadiri Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Achmad Baidowi, dan Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti.
Ia menambahkan, salah satu yang dapat meyakinkan pemilih untuk menentukan pilihan capres adalah sosok pendampingnya. Oleh karena itu, ia memprediksi, pertarungan di bursa calon wakil presiden juga bakal dinamis. Hal itu setidaknya terlihat dari fluktuasi elektabilitas sejumlah tokoh potensial cawapres.
Survei menunjukkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendapatkan dukungan paling besar, yakni mencapai 11,3 persen atau naik dari survei enam bulan lalu, yakni 7,4 persen.
Dengan kenaikan itu, Sandiaga telah menggeser posisi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang pada Desember 2022 menempati posisi teratas dengan elektabilitas 11,8 persen. Pada survei terakhir, elektabilitas Ridwan Kamil merosot ke angka 7,9 persen.
Menyusul Sandiaga, terdapat Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (10,3 persen) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (8,8 persen) pada posisi kedua dan ketiga. Tingkat keterpilihan dua sosok ini juga meningkat. Pada 2022 elektabilitas Erick sebesar 6 persen, sedangkan Mahfud belum masuk pada jajaran cawapres pilihan publik.
Adu gagasan
Menanggapi hasil survei tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari melihat, di tengah pilihan publik yang masih dinamis serta tingginya persentase pemilih yang belum menentukan pilihan capres merupakan kesempatan bagi para tokoh potensial untuk menunjukkan gagasan yang bakal dibawa dalam kontestasi Pilpres 2024.
Adapun responden yang menyatakan tidak tahu saat ditanya mengenai pilihan capresnya jika pilpres dilaksanakan hari ini mencapai 10,5 persen, sedangkan yang tidak menjawab mencapai 5,8 persen. Adu gagasan semakin penting karena survei juga merekam dimensi sosial, politik, dan ekonomi responden yang didasarkan pada persetujuan mereka terhadap sejumlah isu dan kebijakan.
Di tengah pilihan publik yang masih dinamis dan tingginya persentase pemilih yang belum menentukan pilihan capres merupakan kesempatan bagi para tokoh potensial untuk menunjukkan gagasan yang bakal dibawa dalam kontestasi Pilpres 2024.
Terkait adu gagasan antarcapres pilihan publik, ia percaya diri itu bisa menjadi ruang penting bagi Anies menunjukkan kapasitasnya. Ia pun mengklaim, Anies merupakan bakal capres yang paling awal memulai sosialisasi publik dengan memaparkan berbagai gagasan pembangunan bangsa. ”Adu gagasan antar(bakal) capres ini memang perlu didorong karena publik membutuhkan diskusi yang lebih bermutu,” kata Bari.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi sepakat, para bakal capres ke depan harus mengintensifkan adu gagasan di hadapan publik. Namun, perdebatan itu harus dilakukan dengan basis data yang akurat. Jangan sampai wacana yang disampaikan kepada masyarakat didasarkan pada informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan.
Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menambahkan, Pemilu 2024 bakal didominasi oleh generasi milenial yang merupakan kelompok pemilih kritis.
Kelompok pemilih tersebut dinilai lebih membutuhkan pembicaraan mengenai gagasan para capres terhadap sejumlah isu kekinian ketimbang gimik politik. Ia pun sepakat, pertarungan ide antarbakal capres lebih baik dilakukan sejak jauh-jauh hari.
Menurut Ray, ada beberapa isu yang perlu dibahas dan disikapi dengan tegas oleh para bakal capres.
Isu di maksud di antaranya mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), reformasi Polri, penguatan gerakan antikorupsi melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan penyikapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
”Beberapa isu itu akan menguji secara lebih teknis. Dengan pembahasan itu, akan terlihat wajah asli para bakal capres, apakah benar-benar mengusung perubahan atau hanya sebagai tagline yang isinya sama saja. Kalau diskusi (antarbakal capres) diarahkan ke sana, kita akan bisa melihat apakah mereka pro-perubahan atau pro-keberlanjutan,” kata Ray.