Tarik-menarik Jelang Pemilu 2024, Pers Diharapkan Independen

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, saat Kick Off Program Workshop Pemilu 2024, menyatakan, semakin banyak jumlah media daring jadi tantangan penyelenggara pemilu dan Dewan Pers beri pemahaman aturan pemilu dan kode etik.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Kegiatan Kick Off Program Workshop Pemilu 2024, Senin (19/6/2023), di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Semakin banyaknya jumlah media daring merupakan tantangan bagi penyelenggara pemilu maupun Dewan Pers untuk memberikan pemahaman mengenaj peraturan pemilu dan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan terkait pemilu. Namun, Dewan Pers mengingatkan insan pers untuk tidak partisan dan mendorong pemilu yang baik, sehat, dan demokratis.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam kegiatan Kick Off Program Workshop Pemilu 2024, Senin (19/6/2023), di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Selain insan pers, dalam kegiatan tersebut juga hadir beberapa perwakilan partai politik, antara lain Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Soni Sumarsono.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ninik mengatakan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers berkewajiban untuk memenuhi hak warga, yakni hak atas informasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Hak atas informasi dan kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dari nilai demokrasi.

Baca juga: Pers Dituntut Menjaga Nalar Publik di Tahun Politik

”Kalau ingin digunakan untuk alat demokrasi, pers harus mampu memperlihatkan kepentingan segenap masyarakat kita, bukan partisan tertentu, pemilik modal tertentu, sehingga pemilu kita kondusif, jujur dan adil,” kata Ninik.

Untuk itu, lanjut Ninik, pers tidak cukup hanya menyajikan fakta, tetapi juga harus bisa melakukan kontrol sosial, memberikan kritik, serta melakukan analisis. Yang paling penting, informasi yang diberikan tidak dikurangi maupun tidak dilebihkan.

Kalau ingin digunakan untuk alat demokrasi, pers harus mampu memperlihatkan kepentingan segenap masyarakat kita, bukan partisan tertentu, pemilik modal tertentu, sehingga pemilu kita kondusif, jujur, dan adil.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam kegiatan Kick Off Program Workshop Pemilu 2024, Senin (19/6/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Ninik pun mengingatkan kembali kesepakatan insan pers pada peringatan Hari Pers Nasional 2023 yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Kesepakatan itu, antara lain, adalah komitmen untuk tidak menjadi pendengung salah satu pihak, menjaga agar polarisasi tidak terulang kembali, serta berpegang pada kode etik jurnalistik. Komitmen lainnya adalah menjadikan pers sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa, menjadi pilar demokrasi, serta tidak terjebak pada euforia media sosial.

Dalam kesempatan itu, angota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Totok Suryanto mengatakan, Pemilu 2024 kemungkinan akan diikuti banyak sekali media, jauh lebih banyak daripada Pemilu 2019. Diperkirakan, saat ini sudah ada lebih dari 500 media daring yang tercatat di Dewan Pers.

Bagi Dewan Pers, lanjut Totok, hal itu menjadi tantangan, khususnya dalam memberikan pemahaman terkait kepemiluan maupun terkait kode etik jurnalistik. Selain itu, kemungkinan terjadinya pengaduan terkait pemberitaan akan semakin banyak.

Dewan Pers di sini ingin menyampaikan bahwa pers tidak dalam posisi kekuasaan maupun dalam posisi oposisi. Pers itu independen.

”Dewan Pers di sini ingin menyampaikan bahwa pers tidak dalam posisi kekuasaan maupun dalam posisi oposisi. Pers itu independen,” kata Totok.

Menurut Totok, dalam menghadapi Pemilu 2024, diperlukan kerja sama antara Dewan Pers, KPU, Bawaslu, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memberikan pemahaman terkait kepemiluan. Selain soal pemahaman, yang lebih mendasar adalah insan pers harus selalu menaati kode etik jurnalistik serta memiliki itikad baik. Hal itu penting untuk menghindari terjadinya disinformasi.

FAKHRI FADLURROHMAN

Pengendara sepeda motor melintas di depan spanduk partai politik dan bakal calon anggota legislatif di Jalan Boulevard Grand Depok City, Depok, Sabtu (3/6/2023). Mahkamah Konstitusi masih menguji sistem untuk Pemilu 2024. KPU tetap melaksanakan tahapan pemilu sesuai sistem proporsional terbuka yang masih berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kedekatan politik

Di dalam ruang diskusi, anggota KPI yang juga Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso mengatakan, isu besar yang selalu muncul terkait media televisi dan radio adalah netralitas media. Sebab, beberapa media memiliki kedekatan politik dengan figur tertentu.

Dengan begitu, para calon negarawan itu diberi peringatan, misalnya agar nanti ketika sudah menjadi negarawan jangan maling.

Menghadapi Pemilu 2024, kata Tulus, KPU kini tengah menantikan Peraturan KPU yang mengatur siaran pemilu. Jika regulasi tersebut selesai diperbaiki, ia memastikan bahwa media televisi dan radio akan menjadi tempat klarifikasi yang penting di tengah banjir informasi yang terjadi melalui media sosial.

Anggota Bawaslu yang juga Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Toto Haryono berpandangan, pers merupakan kawan strategis bagi Bawaslu untuk membantu melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Meski demikian, lanjut Toto, persepsi yang dibangun terhadap peserta pemilu bukanlah menempatkan mereka sebagai lawan, melainkan sebagai calon negarawan.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan hendak melakukan orasi budaya "Independen di Tahun Politik" di Bentara Budaya Jakarta, Jumat (7/9/2018). Orasi tersebut dilakukan saat malam resepsi HUT Ke-24 Aliansi Jurnalis Independen.

Baca juga: Media Jangan Jadi Partisan Saat Pemilu

”Dengan begitu, para calon negarawan itu diberi peringatan, misalnya agar nanti ketika sudah menjadi negarawan jangan maling,” kata Toto.

Sementara, Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik KPU Reni Rinjani Pratiwi berharap agar pers memberitakan tahapan pemilu yang penting untuk diketahui masyarakat. Semisal, pada 19 Agustus 2023 mendatang akan diumumkan daftar calon sementara (DCS) sebagai peserta pemilu.

”Jadi orang bisa tahu siapa calon yang barangkali mereka kenal, termasuk memberikan input sehingga masyarakat bisa mengambil peran lebih aktif,” kata Reni.