Media Jangan Jadi Partisan Saat Pemilu

Media diharapkan tidak pura-pura menjadi malaikat, padahal ikut berpolitik dalam kontestasi pemilu. Bisa saja media massa memihak asalkan menyatakan secara terbuka kepada publik ke mana arah keberpihakannya.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Kepala Media dan Komunikasi dari Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia John Nickell memantau penghitungan suara Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Suasana kompetisi semakin menguat walaupun pemilu serentak masih dua tahun lagi. Media diminta mempererat kohesi sosial dan tidak menjadi partisan pada salah satu pihak peserta pemilu sehingga dapat menimbulkan perpecahan.

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra, Kamis (8/6/2022), saat diskusi yang diadakan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) bertajuk ”Tantangan Pers Nasional di Tahun Politik Menuju Pemilu 2024”menyatakan, pers memiliki peran penting untuk menyebarkan pemahaman yang besar soal demokrasi. Untuk itu, pers harus berperan dalam sebuah kerangka menjaga atau meningkatkan kohesi sosial. Dalam diskusi tersebut, hadir sebagai pembicara, antara lain, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang.

Azyumardi mengatakan, peranan penting pers untuk menyebarkan pemahaman yang besar soal demokrasi menjadi bentuk pendidikan politik bagi warga. Selain itu, warga juga perlu mengerti tentang cara memandang calon-calon yang ada serta mengambil sikap. Tugas ini perlu dilakukan oleh pers dalam sebuah kerangka menjaga atau meningkatkan kohesi sosial. ”Kesatuan dan kohesi sosial sangat penting,” ujar Azyumardi.

Menurut Azyumardi, media diharapkan juga tidak partisan pada figur politik tertentu. ”Karakter dasar dari pers kita harus obyektif, tidak berpihak kepada salah satu pihak politik yang bisa menyebabkan perpecahan,” katanya.

INGKI RINALDI

Para pembicara memberikan paparan dalam diskusi publik bertema Refleksi Pemilu 2019: Netralitas ASN dan Kualitas Demokrasi Prosedural 6 Agustus 2019, di Gedung Bawaslu, Jakarta.

Ahmad Doli Kurnia mengingatkan hal serupa. Ia mengatakan, pembelahan 2019 masih membekas hingga sekarang. Hal ini yang mendorong DPR mengurangi masa kampanye walaupun belum tentu akan mengurangi pembelahan. Ia juga berharap agar media menyampaikan informasi yang valid. Dengan demikian, masyarakat memiliki gambaran utuh tentang konsep Pemilu 2024. ”Dan masyarakat juga bisa berpikir rasional dan obyektif memilih masa depannya, ” kata Ahmad.

Sementara Hasyim Asy’ari, Ketua KPU RI, menggarisbawahi, penting untuk media menyampaikan berita yang bisa dipercaya oleh pembaca. Apalagi saat ini, sebelum mengonsumsi berita, warga terlebih dahulu melihat afiliasi ekonomi politik dari sebuah media.

Ilham Bintang menggarisbawahi tantangan pers di tahun politik. Ia mengatakan, harus diakui kalau media mendapatkan bisnis dari pemilu. Ia mengatakan, PWI melarang wartawan mencampurbaurkan politik dan pekerjaan media. ”Pers itu bisa memihak asal menyatakan secara terbuka kepada publik keberpihakannya. Kesannya malaikat, padahal …. Begitu,” katanya.

DOKUMENTASI HUMAS KOMISI ASN

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengadakan kampanye publik untuk mengingatkan ASN agar tetap netral di Pemilu 2019, di kawasan Hari Bebas Kendaraan di Jalan MT Haryono, Jakarta, 10 Maret 2019.

Baca juga: Pers di Indonesia Belum Sepenuhnya Bebas

Ia mengatakan, kalau memang sebuah media berpihak, secara adil harus mengumumkan pada masyarakat. Ilham mengatakan, Dewan Kehormatan PWI telah membuat beberapa rambu agar tidak ada yang merangkap-rangkap antara pekerjaan sebagai wartawan dan politisi. Ia mengatakan, pers harus berusaha untuk tetap dipercaya masyarakat agar tidak semua hal diselesaikan di jalanan.