Dugaan Korupsi Tunjangan Kinerja di Kementerian ESDM Rugikan Negara Rp 27,6 Miliar

KPK menahan sembilan dari sepuluh tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 27,6 miliar.

TANGKAPAN LAYAR

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri (tengah) memimpin konferensi pers penahanan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kamis (15/6/2023) di Jakarta. Kasus dugaan korupsi ini telah merugikan keuangan negara hingga Rp 27,6 miliar.

JAKARTA, KOMPAS — Kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merugikan keuangan negara hingga Rp 27,6 miliar. Uang tersebut digunakan, antara lain, diduga untuk pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, operasional kegiatan kantor, dan keperluan pribadi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, Kementerian ESDM merealisasikan tunjangan kinerja sebesar Rp 221,92 miliar selama 2020 sampai dengan 2022. Dalam periode tersebut, pejabat perbendaharaan dan pegawai lainnya di Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang berjumlah 10 orang diduga memanipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai ketentuan.

Manipulasi tersebut dilakukan seperti pengondisian Daftar Rekapitulasi Pembayaran dan Daftar Nominatif, menyisipkan nominal tertentu kepada 10 orang secara acak, dan pembayaran ganda atau lebih kepada 10 orang yang telah ditentukan. Akibatnya, dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 1,39 miliar, dibayarkan sebesar Rp 29,003 miliar atau terjadi selisih sebesar Rp 27,6 miliar.

Baca Juga: KPK Cekal 10 ASN di Kementerian ESDM Terkait Korupsi Tunjangan Kinerja

Uang yang diperoleh tersebut diduga untuk keperluan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekitar Rp 1,035 miliar, dana taktis untuk operasional kegiatan kantor, serta keperluan pribadi, seperti kerja sama umrah, sumbangan nikah, pengobatan, dan pembelian aset.

Manipulasi tersebut dilakukan seperti pengondisian Daftar Rekapitulasi Pembayaran dan Daftar Nominatif, menyisipkan nominal tertentu kepada 10 orang secara acak, dan pembayaran ganda atau lebih kepada 10 orang yang telah ditentukan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Rumah Beni Arianto, salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2020-2022 yang berlokasi di Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (1/4/2023). Dalam kasus ini, KPK menetapkan 10 orang tersangka dan sudah dicegah ke luar negeri. Berdasarkan informasi dari tetangga Beni, rumah tersebut baru direnovasi kurang dari setahun ini.

”Dengan adanya penyimpangan tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya bernilai sekitar Rp 27,6 miliar,” kata Firli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Firli mengatakan, KPK telah menerima pengembalian sebesar Rp 5,7 miliar dan logam mulia 45 gram sebagai salah satu upaya optimalisasi pengembalian aset hasil korupsi yang dinikmati pelaku dalam perkara ini.

Sepuluh tersangka dalam kasus ini adalah Subbagian Perbendaharaan Priyo Andi Gularso, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Novian Hari Subagio, PPK Haryat Prasetyo, Staf PPK Lernhard Febian Sirait, Bendahara Pengeluaran Abdullah, Bendahara Pengeluaran Christa Handayani Pangaribowo, Operator Surat Perintah Membayar (SPM) Beni Arianto, Penguji Tagihan Hendi, Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Rokhmat Annashikhah, serta Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi Maria Febri Valentine.

Selain Abdullah, sembilan tersangka ditahan untuk masa penahanan pertama selama 20 hari ke depan mulai 15 Juni sampai dengan 4 Juli 2023. Abdullah belum ditahan karena masih menjalani pemeriksaan kondisi kesehatan.

Selain Abdullah, sembilan tersangka ditahan untuk masa penahanan pertama selama 20 hari ke depan mulai 15 Juni sampai dengan 4 Juli 2023. Abdullah belum ditahan karena masih menjalani pemeriksaan kondisi kesehatan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pejabat Sementara (Plh) Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Idris Froyote Sihite seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (3/4/2023). Idris diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM periode 2020-2022. Nilai korupsi tukin di lingkungan lembaga ini lebih dari Rp 20 miliar. KPK memeriksa Idris menyusul temuan uang tunai Rp 1,3 miliar di apartemennya pekan lalu. KPK telah menetapkan 10 orang tersangka di lingkungan Kementerian ESDM.

Baca juga: Diduga Korupsi Tunjangan Pegawai, KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM

Firli mengingatkan, setiap gaji yang diterima seorang aparatur sipil negara adalah hasil keringat rakyat. Karena itu, penggunaannya harus taat peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. KPK berkomitmen mengembangkan perkara ini hingga tuntas demi keadilan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Seusai konferensi pers, para terdakwa enggan berbicara kepada wartawan.