Program Ekonomi Syariah Didorong Masuk Dalam Penganggaran Pembangunan Daerah

BSI telah menyalurkan pembiayaan ke sektor halal ”value chain” lebih dari Rp 18 triliun pada 2023 yang terdiri dari pembiayaan ke subsektor makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik, serta mode.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan juara umum Anugerah Adinata Syariah 2023 kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Gedung The Tower, Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2023). Dalam penganugerahan Adinata Syariah tahun ini, 10 kategori penghargaan diperebutkan oleh 25 provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Timur berhasil meraih juara umum atas prestasinya yang hampir selalu masuk 5 besar di setiap kategori.

JAKARTA, KOMPAS — Roda pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus bergulir dengan sejumlah capaian positif. Pangsa aktivitas usaha syariah tahun 2022 tercatat 45,66 persen terhadap perekonomian nasional atau meningkat 3,45 persen dari tahun 2021. Ke depan, program ekonomi syariah diharapkan dapat masuk dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Hal ini diungkapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutan pada acara Anugerah Adinata Syariah 2023, di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2023). Dalam acara pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah di Indonesia tersebut, Wapres menegaskan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi berbagai unsur pemangku kepentingan yang ada di dalamnya.

Untuk itu, implementasi program dan partisipasi berbagai elemen masyarakat hingga ke tingkat daerah harus terus menjadi prioritas, tidak hanya di tingkat pusat. ”Peran para pemimpin daerah, utamanya di tingkat provinsi, menjadi sangat krusial untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat menggali dan mengoptimalkan setiap sektor unggulan ekonomi syariah,” ujarnya.

Baca Juga: Ekonomi Syariah: Menimbang Peran Perbankan Syariah Perkuat Perekonomian

Tahun ini, anugerah Adinata Syariah 2023 memberikan 10 kategori penghargaan yang diperebutkan oleh 25 provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Timur berhasil meraih juara umum atas prestasinya yang hampir selalu masuk 5 besar di setiap kategori. Wapres berharap penghargaan Anugerah Adinata Syariah tidak sekadar menjadi ajang apresiasi semata.

Peran para pemimpin daerah, utamanya di tingkat provinsi, menjadi sangat krusial untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat menggali dan mengoptimalkan setiap sektor unggulan ekonomi syariah.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berfoto bersama seusai menyerahkan penganugerahan Adinata Syariah 2023, di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Gedung The Tower, Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2023). Tahun ini, 10 kategori penghargaan diperebutkan oleh 25 provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Timur berhasil meraih juara umum atas prestasinya yang hampir selalu masuk ke dalam 5 besar di setiap kategori.

”Kegiatan (penghargaan) ini agar diikuti dengan upaya konkret untuk memperluas diseminasi informasi dan peningkatan literasi, termasuk terkait potensi daerah dan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan nasional,” ucap Wapres.

Kegiatan (penghargaan) ini agar diikuti dengan upaya konkret untuk memperluas diseminasi informasi dan peningkatan literasi, termasuk terkait potensi daerah dan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan nasional.

Wapres juga memberikan apresiasi kepada 16 pemerintah provinsi yang telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). ”Mari kita ciptakan ketahanan ekonomi nasional yang semakin kokoh, serta pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Hingga Desember 2022, pembiayaan syariah yang disalurkan mencapai Rp 149,55 triliun. Pembiayaan bersumber dari dana program pemerintah, seperti KUR, ultramikro, dan LPDB, serta dari sektor keuangan komersial syariah dan sektor keuangan sosial syariah.

Peran keuangan sosial syariah bagi pemerataan ekonomi umat juga kian meningkat. Penyalurannya, antara lain, diarahkan guna mendukung penanggulangan kemiskinan, menyokong ketahanan pangan, dan berbagai program lain dalam kerangka pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih produktif.

”Berbagai capaian ini setidaknya memperlihatkan bagaimana ekonomi dan keuangan syariah telah berandil signifikan dalam gerak pembangunan yang mengedepankan asas inklusif, berkelanjutan, serta prinsip pemerataan dan keadilan,” kata Wapres.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Para penari memeriahkan acara Anugerah Adinata Syariah 2023 digelar di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Gedung The Tower, Jakarta Selatan, Jumat (26/05/2023). Tahun ini, 10 kategori penghargaan diperebutkan oleh 25 provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Timur berhasil meraih juara umum atas prestasinya yang hampir selalu masuk ke dalam 5 besar di tiap kategori.

Ekosistem Islami

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan sekaligus Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki kesempatan membuat ekosistem yang Islami. ”Meski demikian, kita masih kalah kalau diukur dari Global Islamic Economic Indicator. Malaysia ada di posisi 1 dan kita harus mengambil kesempatan tersebut,” kata Sri Mulyani.

Kita masih kalah kalau diukur dari Global Islamic Economic Indicator. Malaysia ada di posisi 1 dan kita harus mengambil kesempatan tersebut.

Terkait potensi ekonomi Indonesia untuk menjadi pusat halal dunia, pemerintah terus memberikan dukungan bagi pengembangan industri, terutama makanan dan minuman, mode, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata, dan media. Dalam rangka kemudahan berusaha, dukungan diberikan dalam bentuk termasuk fasilitas sertifikasi halal dan kemudahan ekspor bagi UMKM industri halal.

Terkait perpajakan, pemerintah juga memadankan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). UMKM yang omzetnya masih di bawah Rp 500 juta juga terbebas dari pajak penghasilan tunai. ”Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga mendukung melalui keuangan syariah untuk terus berkontribusi di dalam pemulihan ekonomi,” tambah Sri Mulyani.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Menteri Keuangan sekaligus Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sri Mulyani memberikan sambutan pada acara Anugerah Adinata Syariah 2023, di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Gedung The Tower, Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2023). Menkeu mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki kesempatan membuat ekosistem yang islami, tetapi juga harus mampu berkinerja yang menjawab tantangan zaman.

Ikhtiar memajukan ekonomi syariah tak dapat dikerjakan sendirian, sebagai kunci untuk membumikan praktik ekonomi syariah dukungan dari berbagai pihak hingga pemerintah daerah tentu sangat dibutuhkan.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi menyebut BSI telah menyalurkan pembiayaan ke sektor halal value chain lebih dari Rp 18 triliun pada 2023. Hal ini terdiri dari pembiayaan ke subsektor makanan dan minuman halal lebih dari Rp 9 triliun, pembiayaan ke farmasi dan kosmetik halal sebesar hampir Rp 7 triliun, dan pembiayaan ke sektor mode sebesar hampir Rp 3 triliun.

BSI juga fokus mengembangkan masjid, Ziswaf (Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf), pesantren, sekolah Islam, serta layanan haji dan umrah. BSI menjadi rumah pengelola keuangan dari lebih 46.000 masjid, 7.000 pesantren, 16.000 sekolah Islam, dan lebih dari 1.400 lembaga Ziswaf. BSI juga melayani lebih dari 4,7 juta nasabah tabungan haji yang saat ini memiliki total dana sekitar Rp 10,3 triliun.

Baca Juga: Ekonomi Syariah Prospektif, Tantangannya Pacu Literasi

”Ikhtiar memajukan ekonomi syariah tak dapat dikerjakan sendirian, sebagai kunci untuk membumikan praktik ekonomi syariah dukungan dari berbagai pihak hingga pemerintah daerah tentu sangat dibutuhkan,” kata Hery.

Meraih juara umum anugerah Adinata Syariah 2023, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa Jatim telah banyak melakukan inisiatif termasuk insentif untuk industri halal dan sertifikasi halal. “Kita punya penyelia cukup banyak kemudian kita punya koneksitas dengan berbagai perguruan tinggi dan relawan jadi relawan pendampingan. Untuk sertifikasi halal mungkin terbesar di Indonesia,” ujarnya.

Juru sembelih halal atau juleha di Jawa Timur, misalnya, juga termasuk yang paling banyak. “Kebetulan, dua hari lalu kita baru mengumpulkan 1.000 juleha lebih. Ini untuk antara lain persiapan Idul Adha. Kemudian ada beberapa negara yang minta juru sembelih halal dari Jatim. Jadi kita baru saja menyerahkan sertifikasi itu dan kita sedang memaksimalkan rumah-rumah pemotongan hewan,” tambah Khofifah. (WKM)